Home Mimbar Ide Hari Tani : Momentum Kebangkitan UUPA

Hari Tani : Momentum Kebangkitan UUPA

49
0
SHARE
Safrin Salam, S.H., M.H

Oleh : Safrin Salam, SH., MH*

Petani, Lahan/Tanah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang mana keberadaannya UUPA merupakan peraturan induk yang mengatur secara komprehensif tentang agraria (Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) terutama pemegang hak atas kekayaan alam sumber daya alam di indonesia yakni petani. Keberadaan UUPA menjadi harapan besar petani indonesia atas pengelolaan sumberdaya alam dalam rangka kemakmuran para petani. Dalam konteks yang lebih luas, petani dan penguasaan sumberdaya alam dari sektor pertanian dan hukum mengalami kondisi yang sangat kritis, sebut saja pada sektor pertanian menurut Data Badan Pusat Statistik Tahun 2013 merilis hasil sensus pertanian yang mengungkapkan bahwa terjadi penurunan rumah tangga petani dari 31,17 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 26,13 juta rumah tangga pada tahun 2013. Berdasarkan data ini menunjukan dalam 10 tahun terakhir Indonesia telah kehilangan 5,07 juta rumah tangga petani. Pada sisi hukum, menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria, sengketa agraria di Indonesia mencapi 450 konflik sepanjang 2016. Mayoritas konflik muncul dari sektor perkebunan (163), Properti (117) infrastruktur (100), kehutanan (25), tambang (21), migas (7), pesisir-kelautan (10), dan pertanian (7). Bahwa dari dua sektor baik sektor hukum maupun pertanian tampaknya Negara belum berpihak kepada petani. Permasalahan ini menyebabkan terjadi kesenjangan kepemilikan lahan oleh golongan pribumi dan golongan kelas atas sehingga memunculkan permasalahan hukum yang akut yang hingga tahun 2019 ini tampaknya masih menjadi trend masalah secara nasional di Indonesia.

Kebangkitan UUPA & Tantangannya.

Pada tanggal 24 September 2018 diperingati hari tani indonesia yang juga bertepatan dengan hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 kiranya ini bisa menjadi momentum bagi Negara dan masyarakat indonesia untuk kembali pada marwah UUPA sebagai induk hukum pengaturan agraria indonesia. UUPA sebagai produk hukum yang dihasilkan pada zaman kemerdekaan oleh founding fathers dan telah disusun sedemikian baiknya dengan menciptakan unifikasi, nasionalis dan penghapusan kolonialisme Agrarisch Wet terhadap lahan pribumi. Persoalan kepemilikan lahan dan konflik agraria yang kini menjadi trend masalah dalam hukum agraria seharusnya dikembalikan kepada marwah UUPA. Sejatinya UUPA menyimpan konsep hukum yang baik dalam menyelesaikan persoalan hukum tersebut yakni Landreform yang berasaskan PRINSIP HAK MENGUASAI NEGARA. Secara harfiah Landreform dimaknai sebagai penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang kemudian konsep ini disebut konsep Landreform yang telah secara jelas mengatur batas minimal dan batas maksimal kepemilikan lahan. Bahwa pembattasan kepemilikan lahan secara filosofis dimaknai dalam rangka penggunaan sebesar-besarnya lahan oleh petani demi dan untuk kemakmuran kehidupannya sebagai amanah Pasal 33 UUPA. Bahwa penataan ulang penguasaan dan pemilikan tanah yang bernafaskan Pasal 33 UUD 1945 menjadi tugas penting pemerintah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat indonesia. Negara dan hak menguasai atas sumberdaya alam sebaiknya dalam konteks pengaturan lahan berorientasi pada program Landreform dalam rangka menjamin keadilan redistribusi lahan dikalangan petani. Landreform merupakan amanah founding father dan marwah UUPA dalam menjamin dan terwujudnya kemakmuran rakyat indonesia.

Baca Juga  Begini Persiapan Kegiatan Sosialisasi dan Simulasi UNBK/SBMPTN 2018

*) Penulis adalah Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Facebook Comments