Home Mimbar Ide Banjir dan Politik

Banjir dan Politik

145
0
SHARE
Arifudin

Oleh : Arifudin*

Bagi para politisi, banjir merupakan momentum untuk “turun ke bawah” menyaksikan penderitaan para korban, dan tidak lupa menyerahkan bantuan sekedarnya. Otoritas politik “pemerintahan” pun melakukan hal yang serupa, dan biasanya tak lupa meninggalkan janji-janjinya. Itu semuah sah-sah saja, ketimbang tidak muncul sama sekali, walaupu sifanya amat “artifisial”. Tetapi kemunculan mereka dapat segerah menjadi masalah, kalau gagal meninggalkan empati dan simpati secara nyata bagi para korban, dan menjadikan tempat “pengungsian” sebagai arena “tebar pesona”.

Selain menunggu “hasil rapat”, yang paling mendesak bagi para korban ialah pertolongan secepatnya. Maka kesiapan pemerintah dalam memobilisasi dan menyalurkan bantuan, amat sangat diharapkan. Pemerintah punya otoritas, sarana dan pra-sarana, dan sumberdaya, sehingga oleh karenanya ” tidak boleh mengeluh” menghadapi keluhan korban. Komentar-komentar yang “menyakitkan” dan “menya-lahkan” rakyat yang tengah tertimpa musibah, apalagi lempar-melempar tanggungjawab, jangan terus dijadikan kebiasaan.

Banjir di Lombok NTB dan Palu, donggala sulawesi tengah kali ini amat “menakjubkan”, justru bukan karena dibesar-besarkan media massa. Para korban yang oleh seorang mentri dikatakan “masih bisa tertawa”, bukan karena mereka senang, akan tetapi “pedih” pernayataan pejabar pemerintah yang cendrung menyalahkan massa dan sama sekali menampakan empati-Nya pada rakyat, tentu amat . Menyakitkan dan kontraproduktif.

Fakta sampai hari ini dan bahkan beberapa pekan dan bulan kedepan , rakyat lombok dan sulteng mesih berakraria dengan banjir dan pasca- banjir. Dalam kondisi yang yang menderita, tentu lara korban menunggu uluran tangan diberbagai pihak . Akan tetapi partai politik sebaliknya hadir dengan membawa simbol-simbol partai cara prioosianal bajir bukan ajang, kampanye bukan ?

Para korban tentu akan menghormati pihak-pihak suka-relawan yang betul-betul “tanpa pamri”. Partai -partai pilitik sebaiknya aktif dalam membantu korban bencana, dari pada tidak hadir sama sekali. Jadi yang melanggar “etika” itu, kalau simbol-simbol dibeberkan secara amat berlebihan, sehingga menutup kesan “nothing to loose”.

Baca Juga  Di Fitnah, Tim Hukum IYL-Cakka Laporkan Perekayasa Dukungan KTP "Bupati Bone"

Bencana banjir melanda lombok dan sulteng kedua propinsi yang “punya kekusaan” dan “punya perekonomian” kali ini, memang amat “menjengkelkan”, dan telah menjadi siklus. Berhentinya hujan tidak menjamin banjir surut. Air kiriman sewaktu-waktu masih mengancam. Otoritas masalah ini. Tak hanya pada pemda Kedua propinsi yang melanda banjir, tetapi juga pemda-pemda lain di indonesia. Dengan melibatkan pemerintah pusat. Politik kebijakan pemerintah yang tengah diuji.

Yang menjadi “kekhawatiran” penulis ialah apabila kebijakan antisipatif melawan banjir mengalami diskontinuitas. Begitu arus kekuasaan politik datang pergi silih berganti, kebijakan mengantisipasi banjir pun tak lagi sinergis. Rakyat-lah yang jadi korban. Wallahu a’lam bi’ showab.

Mataram, 07/10/2018.

*) Penulis adalah Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Muhammadiyah Mataram “UMMat”

Facebook Comments