Home Fajlurrahman Jurdi Kaum Intelektual Dipersimpangan Politik

Kaum Intelektual Dipersimpangan Politik

0
Fajlurrahman Jurdi (tengah)

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

Saban hari kita disesaki oleh tubuh politik yang kian tak menentu. Dimana-mana pekikan sumbang dan nada absurd menggema tanpa jeda, terutama di ruang publik. Politik menyeret semua hal yang bisa memberikan harapan, tanpa perlu pertimbangan “boleh” atau “tidak boleh”, atau “etis” dan “tidak etis”. Politik kita kini menyamai apa yang dituding oleh para pemikir pendahulu kita dengan satu ungkapan tua yang mulai usang tapi masih terus hidup dalam praktik, human nature. Manusia alami, yang tak kenal proses, tetapi bertumpu pada tujuan.

Pada kondisi ini, proses yang baik tak penting, atau tuntutan moral tak diperlukan. Yang paling penting adalah bagaimana “kekuasaan” diperoleh”, dengan cara apapun. Untuk tujuan ini, semua cara dapat dilakukan, meskipun nir-moral, atau malah tak ada moral sama sekali jauh lebih baik, karena dapat memuluskan proses untuk mencapai satu-satunya tujuan; kekuasaan.

Pada tahap ini, tubuh politik diarak demi dan untuk “kekuasaan”. Orang-orang bergerak secara bergelombang menuju kesana. Seperti semut yang menggerayangi gula, “homo politics” berderak dalam irama yang kadang satu, namun pada saat yang sama juga dialektis. Jika gerak dialektis itu berdasarkan pada “pikiran” dan “consciousness” serta “presence of mind” atau “kepala dingin”, maka ia tidak begitu mengkhawatirkan. Namun jika gerak itu merupakan hasil “imanensi” atas dasar sentimen politik, maka tidak saja bisa mengkoyak tubuh politik, tetapi juga dapat menceraikan “tubuh sosial”.

Yang paling merepotkan dalam situasi seperti ini adalah saat mereka yang disebut sebagai “homo academicus” atau pada skala tertentu disebut sebagai “homo intellectual” terlibat aktif dalam silang sengketa sentimen kepentingan politik ini. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa “tubuh sosial” dan “tubuh politik” kita begitu rapuh belakangan ini, namun tanpa pertimbangan yang berarti, mereka justru datang sebagai “provokator” yang paling otoritatif. Yang terjadi bukan memediasi potensi kekuatan purba yang ada, justru mereka malah datang sebagai mahluk paling purba dan melegalkan isi kepalanya dengan argumen-argumen dangkal dan sentimentil.

Tak pelak lagi, ruang-ruang publik politik menyodorkan “penolakan” dan “penerimaan” tanpa syarat terhadap “sentimen”, bukan pada pertimbangan-pertimbangan argumentatif dan kualitatif. Mereka menyebarkan permusuhan, jika bukan “kami”, berarti “mereka”. “Kami” dan “mereka” terbentuk bukan karena argumen dan pikiran, tetapi karena sentimen dan kegagalan kita memahami tubuh politik sebagai “kepemilikan kolektif”.

Kaum intelektual harus berdiri sebagai penengah yang mencerahkan, memberikan “cahaya” pikiran kepada publik, mereka bertanggungjawab untuk menghentikan banalitas politik yang bekerja kian massif menggerogoti masyarakat kita.

Makassar, 28 Januari 2018

*) Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Unhas

Facebook Comments