Home Fajlurrahman Jurdi Netralitas Aktif

Netralitas Aktif

0
Fajlurrahman Jurdi

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

Kasus seorang menteri dengan pegawainya dalam sebuah acara yang lagi viral saat ini cukup menggambarkan betapa kompleksitas soal “personal” dan institusional” berpadu dalam politik. Kekuasaan kadang-kadang menjadi sangat personal, meskipun pada kenyataannya ia institusional. Malah dalam kadar tertentu, kekuasaan itu seolah begitu privat, sehingga mengkritiknya pun diharamkan.

Dalam hidup ini semua ada porsinya, tidak boleh “keterlaluan” menghadapi berbagai persoalan dengan arogan dan merasa berkuasa. Beberapa kasus belakangan ini menunjukan wajah arogansi kekuasaan tak heni-hentinya dipertontonkan pada kita, pada publik. Padahal semua orang tau dan sadar, bahwa ini hanya soal politik, semuanya akan berhenti pada waktu yang singkat. Perbedaan-perbedaan terhadap apa yang kita yakini benar, adalah dinamika politik, ia tak abadi, termasuk ucapan, kata-kata, janji, dan sederet diskursus serta seluruh makna yang terkandung di dalam diskursus itu, adalah kebenaran “imanen”, kebenaran yang tak akan melampaui argumen material kita.

Dalam beberapa konteks, ada soal lain yang memantik kesadaran kita, yakni soal “netralitas” dan “keberpihakan”. Tentu saja ada beberapa komponen yang diharapkan akan netral, seperti Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, dan dalam waktu-waktu tertentu dan untuk beberapa jabatan tertentu, para pejabat Negara dan kepala daerah juga dituntut untuk netral.

Tetapi benarkah larangan untuk “mengaktifkan” diri ini akan berlaku secara substansial?, meskipun mungkin dalam makna yang artifisial, mereka “dipaksa” oleh atasan dan regulasi untuk netral?.

Pertama, Sebagai “mahluk strukturalis”, perintah untuk netral akan segera dilakukan oleh mereka yang disebutkan diatas. Tak ada alasan kuat bagi mereka untuk tidak taat, karena kontrol hierarkis dari atas akan memberi efek yang lebih menakutkan bagi mereka bawahan. Netral semacam ini disebut dengan netral karena “takut atasan” atau karena “takut hukuman”. Pertanyaannya apakah ini netralitas yang genuine?.

Kedua, Sebagai “mahluk politik”. Pada posisi ini, tidak ada yang dapat mengendalikan volks (jiwa) manusia untuk tidak berpolitik. Manusia itu pada dasarnya eksistensial justru karena politik. Jika bukan karena politik, kita sudah lama punah, dan kekuatan bertahan kita untuk terus berevolusi makin rendah tingkat adaptasinya. Maka perintah untuk netral kian pupus untuk ditaati jika kita melihat manusia dalam kacamata ini.

Ketiga, sebagai “mahluk personal”. Pada konteks inilah perintah netral itu akan diabaikan sama sekali, terutama netral dalam politik. Wajah politik itu sosial, ia melibatkan relasi-relasi yang rumit. Manusia sebagai individu merupakan perangkat utama dari politik “yang kolektif” dan “yang sosial” itu. Maka jika manusia yang personal dilarang untuk terlibat secara kolektif dalam politik, misalnya dalam bentuk “salam politik”, “dukungan politik”, “mobilisasi massa”, atau bahkan menuliskan “pikirannya” di media sosial serta mengajak orang lain untuk mengikuti pilihan politiknya, maka mereka diam-diam akan bergerak secara evolutif untuk berkreasi secara politik.

Mereka menyimpan “dendam kehendak” yang tak tertahankan, dan tentu jika ditekan terus-menerus bisa meletus sebagai gerakan sosial. Itulah sebabnya uniformitas pikiran itu merupakan perkakas utama despotisme, dan di dalam demokrasi itu ditolak. ASN, TNI dan Polri yang dalam makna artifisial “dilarang” berpolitik, pada dasarnya dan secara substansial mereka aktif berpolitik. Mereka “terlihat” netral bukan datang dari kesadaran untuk netral, tetapi dipaksa untuk netral. Sehingga mereka pada akhirnya menikmat netralitas itu dengan palsu, karena pada saat yang sama mereka juga aktif merekonstruksi kesadaran dengan caranya masing-masing. Bahkan mereka memiliki dukungan politik masing-masing.

Manusia memiliki “akal” untuk berpikir, dan bila akal itu dipaksa untuk taat pada yang tidak “masuk akal”, maka mereka akan mencari cara untuk “mengakali”. Selamat “mengakali” netralitas dengan terus aktif berpolitik “dalam diam” yang menggerakkan.

*) Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Facebook Comments