Home Lensa BAZNAS Enrekang Gencarkan Sosialisasi Zakat Profesi di Instansi Vertikal

BAZNAS Enrekang Gencarkan Sosialisasi Zakat Profesi di Instansi Vertikal

65
0
SHARE

MataKita.co, Enrekang – Sosialisasi kewajiban zakat terus digencarkan oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Enrekang. Kali ini menyasar instansi vertikal seperti Pengadilan Negeri Enrekang, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Tinggi Agama Enrekang. Acara sosialisasi dipusatkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Enrekang, Selasa (12/2/2019).

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut adalah Pimpinan Baznas Enrekang yang diwakili oleh Dr Ilham Kadir dan Baharuddin, Ketua MUI Enrekang, KH Amir Mustafa, para hakim, jaksa dan pegawai dari masing-masing instansi.

Ketua Bagian Pengumpulan Baznas Enrekang, Baharuddin menegaskan bahwa acara sosialisasi kewajiban zakat kepada seluruh masyarakat muslim  Enrekang termasuk para pegawai instansi vertikal merupakan program rutin dan kewajiban Baznas. Berdasarkan amanat undang-undang di buat pemerintah dan DPR, UU 23 tahun 2011, PP 14 th 2014 dan Inpres no 3 th 2014,  Aparat hukum tentu lebih paham bicara  hukum positif, UU zakat adalah kompilasi syariat zakat menjadi hukum positif  yang hari ini kita sosialisasi.

“Dua instansi vertikal yaitu Aparat TNI kodim 1419  dan personil Polres Enrekang  lebih dulu menyatakan siap membayar zakat 2,5% dari gaji pokok sesuai peraturan yang berlaku di daerah ini.” Pungkasnya.

Hal ini diaminkan oleh pimpinan lainnya, Dr Ilham Kadir, menurutnya kewajiban para pengurus Baznas selain mengumpul dan mendayagunakan zakat adalah melakukan sosialisasi, selanjutnya memfasilitasi masyarakat menunaikan kewajiban rukun Islam ke tiganya.

“Kewajiban kita kan menyampaikan akan kewajiban zakat bagi kaum muslimin yang telah masuk kategori wajib zakat. Kita berharap aparat tiga lembaga hukum  ini mengikuti langkah seluruh PNS Pemda Enrekang, TNI dan polri.  Merujuk pada acuan hukum itu sendiri, tidak boleh diskriminasi, berlaku untuk umat muslim memenuhi syarat hukum positif  dan syariat tanpa perbedaan istansi.” Jelasnya. (Bang El)

Facebook Comments
Baca Juga  Terkait LHKPN Belum Tercantum di Website KPK, Ini Penjelasan Iqbal Parewangi