Home Politik Lahan Pertanian Kota Gorontalo Semakin Tergerus dan Beralih Fungsi, Pansus III Kembali...

Lahan Pertanian Kota Gorontalo Semakin Tergerus dan Beralih Fungsi, Pansus III Kembali Bahas Ranperda Perlindungan Petani

61
0
SHARE

Matakita.co, Gorontalo – Rapat Pansus III DPRD Kota Gorontalo Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dilaksanakan di Aula II DPRD Kota Gorontalo, Senin, 25 Februari 2019.

Mucksin Brekat mengatakan, Telah melakukan pembahasan pasal demi pasal terkait dengan Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, yang di awali dengan diskusi antara pansus, pihak eksekutif dan penyusun naskah akademik. Dan menemukan substansi-substansi yang berkenaan dengan maksud dan tujuan ranperda tersebut di buat.

Menjadi pokok diskusi antara pihak legislatif ( pansus) dan eksekutif yakni melihat se-urgen apa Perda tersebut di buat, sebab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,dalam setiap pembuatan perda terdapat dua kategori, ada yang sifatnya delegasi dan atribusi.

Atribusi ialah satu kewenangan yang di berikan kepada pihak DPRD, untuk di muat dalam pokok -pokok fikiran yang akan di tuangkan dalam perda yang merupakan menjadi kebutuhan masyarakat, yang tidak di atur secara luas dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mucksin menambahkan, Intinya Substansi dari ranperda tersebut se-urgen apa, terakit ketersediaan lahan petani dan pemberdayaan petani, nah untuk wilayah kota gorontalo, lahan pertanian tersebut semakin tergerus dan berkurang yang di alih fungsikan dengan adanya kepentingan-kepentingan pembuatan lahan infrastruktur, dan pembangunan-pembangunan Devloper.

“Sehingganya kita perlu mengatur dan harus di sinkronisasikan dengan perda RT RW yang sementara juga kita bahas pembuatannya, daan akan kita satukan dan akan kita jadikan substansi dan menjadi dasar hukum untuk bagaimana kita berdayakan petani dan melindungi petani yang ada di Kota Gorontalo,” ujarnya.

Fitria S. Bagu selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Gorontalo mengatakan, Pemerintah Daerah harus melakukan perlindungan terhadap petani, fan hal tersebut sudah menjadi program dari Dinas Pertanian, yakni terkait dengan pemberlakuan asurasi terhadap petani.

Baca Juga  5 Tahun menahkodai Gorontalo, Ketua DPRD ; Walikota Pantas menerima Penghargaan Purnakarya Nugraha

Asuransi dalam hal ini yakni dengan asumsi bahwa 1hektare, dimana dinas menanggung asuransinya 36 ribu perhektare dan jika terjadi resiko misalkan, gagal panen, serangan hama, ataupun terendam banjir, dan kerusakan di atas 50 persen,maka bisa di ajukan klaimnya, perhektarenya di berikan 6 juta.

“Misalnya ada lahan yang rusak, akibat iklim yang tidak menentu, dan hal tersebut tidak bisa di tanggung asuransinya, nah sesuai pembahasan pada poin E, sebaiknya Pemerintah juga harus menanggung hal tersebut dengan memberikan perlindungan terhadap petani, namun pada rapat tadi belum di sepakati sehingganya nanti pada sidang berikut, kita akan menghadirkan para petani asli untuk mendengarkan aspirasi mereka, LSM, KTI, Akademisi dan HKTI untuk bisa melengkapkan Ranperda tersebut,” ucapnya.

Fitria menambahkan, dalam hal in, dinas pertanian juga telah mengadakan sekolah-sekolah lapang yang setahunnya dinas pertanian melaksanakan setahun itu 2 kali. Yang bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan praktis bagi petani tentang penerapan tekhnologi-tekhnologi serta praktek terkait hal tersebut. Tutupnya.

Facebook Comments