Home Literasi Mahkamah Konstitusi ‘Wakil Tuhan di Dunia’

Mahkamah Konstitusi ‘Wakil Tuhan di Dunia’

0

Oleh : ADNAN PARANGI, SH

Tanggal 14 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) akan melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan pasal 24C UUD 1945 dan selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

MK memiliki 9 orang hakim yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim MK merupakan negarawan yang harus diyakini memiliki INTEGRITAS SERTA BERDEDIKASI TINGGI, harus diketahui juga bahwa 9 orang hakim MK tidak memiliki atasan karena memang atasan mereka hanyalah TUHAN sehingga pertanggungjawaban atas putusan mereka hanya kepada TUHAN.

Sebagai anak bangsa tentu kita semua tidak mengingini negeri tercinta tidak lagi menyediakan ruang bagi para pencari keadilan, jika hari ini publik tidak percaya atau kurang percaya terhadap lembaga negara yang memiliki tugas pelayanan publik maka harapan penulis tidak demikian dengan MK yang memilki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terkahir suatu perkara.
Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman , Hakim boleh menemukan hukum (rechtvinding) sehingga jika sebelumnya ditemui ada sekian banyak putusan MK bertentangan dengan kompetensi absolut MK itu tidak menjadikan MK lembaga peradilan yang tidak dapat dipercaya, pertimbangan hukum MK sangat ditentukan oleh pendekatan hukum Hakim Konstitusi apakah menggunakan aliran hukum positif atau progresif. Karena Memang peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan oleh hakim.
Sampai kapanpun Undang-undang tidak akan pernah lengkap sehingga peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum.

Kewenangan MK telah jelas tertulis dalam UUD 1945 sehingga tidak perlu diberikan kewenangan lagi oleh Undang-Undang melainkan hanya menegaskan kewenangannya. Meskipun Mahkamah Konstitusi (constitutional court) merupakan adik dari Mahkamah Agung namun dalam memutus perkara putusan MK bersifat FINAL and Binding artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya meskipun upaya Peninjauan Kembali (PK).

16 Tahun sudah MK menjalankan peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Mari bersama menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tertinggi jika memang masih meyakini Negara Idonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

 

– Penulis adalah Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara Pasca Sarjana Universitas Gorontalo

Facebook Comments