Oleh : Rian Suheri Akbar, S.H.
(PK Ahli Muda Bapas Kelas II Palopo)
Di tengah derasnya arus informasi yang kian sulit dibendung, institusi pemasyarakatan kerap menjadi sasaran sorotan publik. Tidak sedikit pemberitaan maupun opini yang berkembang cenderung menyudutkan, bahkan tak jarang berangkat dari informasi yang belum terverifikasi sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah pemasyarakatan benar-benar stagnan seperti yang dituduhkan, atau justru sedang berbenah di balik riuhnya persepsi negatif?
Pemasyarakatan sejatinya bukan sekadar tempat menjalani hukuman, melainkan ruang pembinaan yang bertujuan mengembalikan warga binaan menjadi manusia seutuhnya. Konsep ini menempatkan manusia sebagai subjek perubahan, bukan objek hukuman semata. Namun, kompleksitas persoalan—mulai dari overkapasitas, keterbatasan sumber daya, hingga stigma masyarakat—seringkali membuat wajah pemasyarakatan tampak buram di mata publik.
Di sisi lain, berbagai upaya pembenahan terus dilakukan secara bertahap. Transformasi sistem pelayanan, peningkatan kualitas pembinaan kemandirian, hingga digitalisasi dalam tata kelola menjadi langkah konkret yang menunjukkan komitmen perubahan. Program pelatihan kerja, pembinaan mental, serta penguatan integritas petugas merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan profesional.
Sayangnya, kerja-kerja ini kerap tenggelam oleh narasi negatif yang lebih cepat menyebar. Dalam era media sosial, satu peristiwa dapat dengan mudah digeneralisasi menjadi gambaran keseluruhan. Padahal, realitas di lapangan jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana hitam-putih. Kritik tentu diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial, namun fitnah dan generalisasi justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang sedang berbenah.
Lebih dari itu, penting untuk melihat pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan yang tidak berdiri sendiri. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh internal lembaga, tetapi juga oleh dukungan masyarakat, sinergi antarinstansi, serta kebijakan yang berpihak pada pendekatan rehabilitatif. Tanpa dukungan tersebut, upaya pembenahan akan berjalan pincang.
Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam proses reintegrasi sosial warga binaan. Stigma yang terus dipelihara justru menjadi penghambat utama bagi mereka untuk kembali menjadi bagian produktif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, membangun perspektif yang lebih objektif dan berimbang menjadi keharusan bersama.
Pada akhirnya, pemasyarakatan adalah cermin bagaimana sebuah bangsa memperlakukan warganya yang pernah melakukan kesalahan. Apakah mereka akan terus dikucilkan, atau diberi kesempatan untuk berubah? Di tengah gempuran fitnah dan persepsi negatif, upaya pembenahan yang terus dilakukan patut diapresiasi, sekaligus diawasi secara konstruktif.
Karena perubahan sejati tidak lahir dari tekanan semata, melainkan dari komitmen, konsistensi, dan kepercayaan yang dibangun bersama.
