Home Mimbar Ide Tugas Kaum Intelektual di “Gelanggang Politik”

Tugas Kaum Intelektual di “Gelanggang Politik”

1
Rizal Pauzi

Oleh : Rizal Pauzi*

Pentas politik adalah jalan berebut kekuasaan. Dimana naluri manusia akan kekuasaan sangatlah tinggi.   Maka hal yang wajar, dalam setiap momentum politik selalu terjadi kecurangan. naluri manusia ini menimbulkan hasrat yang besar untuk memegang tampuk kekuasaan. Terbukti, berbagai cara curan bisa kita saksikan pada pemilihan umum 2019 ini.

Curang menjadi kata kunci dalam setiap pertarungan. Bahkan jargon, tidak ada kalah curang, yang ada menang curang. Menandakan bahwa sepertinya, para politisi terjebak dalam mindset “tak mungkin menang kalau tidak curang”. Inilah yang sebenarnya menjadi penyebab rusaknya sistem perebutan kekuasaan di negara kita.

Kecurangan ini bisa terus ada dan berlipat ganda, karena kaum terdidik dan bernurani tak muncul di panggung politik. Hal inilah yang menjadi catatan bagi penulis sebagai refleksi atas pemilihan umum 2019.

Setidaknya ada 3 hal yang menjadi tugas utama kaum intelektual dalam setiap momentum politik. Diantaranya :

Pertama, berpartisipasi dalam momentum politik. Berpartisipasi dalam artian itu ikut menyalurkan hak suara di TPS. Hal ini menjadi selemah – lemahnya iman partisipasi politik kita. Partisipasi juga dapat dilakukan dengan menjadi menjadi relawan pemilu seperti relawan demokrasi yang dibentuk Komisi pemilihan umum (KPU) dan pemantau yang dikerjasamakan denga badan pengawas pemilu (bawaslu).

Kedua, mendudukan orang baik di parlemen/eksekutif. Tugas kedua ini tergolong cukup berat. Dimana dalam setiap momentum politik kita masih diwarnai kecurangan. belum lagi tipikal orang baik kita di Indonesia ada dua, ada yang memiliki modal besar namun apatis terhadap politik dan ada juga yang punya semangat dan antusias berpolitik namun minim modal finansial. Olehnya itu, intelektual harus membantu membangun strategi dan mengorganisir tim agar mampu memenangkan pemilu.

Ketiga, meningkatkan kebaikan orang baik di parlemen atau di eksekutif. Hal ini sebelumnya di lakukan oleh tenaga ahli yang digaji secara profesional untuk membantu kerja – kerja di pemerintahan. Namun dalam perkembangannya, tenaga ahli tidak mampu memproduksi banyak gagasan – gagasan baru yang inovatif. Sehingga, kaum intelektual harus mengambil bagian dalam memberikan sumbangsi pemikiran. Namun yang perlu menjadi catatan adalah gagasan yang ditawarkan harus utuh, konstruktif dan tentunya implementatif yang menjadi kewengan pimpinan tersebut.

Ketiga tingkatan tugas  intelektual ini tentunya  menjadi tanggung jawab moril bagi siapa saja yang berfikir. Namun bukan berarti, semuanya harus dilaksanakan. Tetapi lebih pada bagaimana kemampuan kita dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang salah jika intelektual tak melakukan apa – apa.

Kewajiban untuk membela kebaikan tentu bukan hanya karena kesadaran nalar dan kepekaan sosial. Tapi dari ajaran agama mana pun, semuanya mengajak kita untuk membela yang baik. Sebagai sedikit motivasi untuk kadar kemampuan kita, Islam menegaskannya dalam hadist Nabi Muhammad SAW :

‘Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman.’.” (HR. Muslim)

Dengan demikian, tak ada alasan lagi untuk tak berbuat. Kecuali nalar dan hati nurani kita telah terserabut oleh individualisme dan apatisme.

*) penulis adalah Direktur Public Policy Network

Facebook Comments

1 COMMENT

Comments are closed.