Home Berdikari Jalan Tengah Bagi Jokowi Terkait RUU KPK

Jalan Tengah Bagi Jokowi Terkait RUU KPK

0

Matakita.co, Gorontalo – Polemik Rancangan Undang-undang KPK yang telah ditetapkan oleh DPR RI, membuat sebagian masyarakat meminta untuk dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang undang (PERPU) oleh Presiden.

Menyikapi hal tersebut, salah seorang Praktisi Hukum Gorontalo Albert Pede S.H, MH berpendapat, jika Presiden berkeinginan menggunakan hak subjektifitasnya, maka ada baiknya perpu dikeluarkan untuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Untuk ketiganya diberikan kewenangan melakukan penyadapan. Nantinya Jokowi melihat perkembangan Kedepan, siapa dari ketiga lembaga ini yang dapat mengembalikan uang negara terbanyak dan menangkap koruptor terbanyak,” tuturnya.

Kepada Matakita.co Hal tersebut di yakini Albert dapat menjembatani harapan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Sebab Polri dan kejaksaan mempunyai peranan yang sangat kuat, Kejaksaan dan Polri terstruktur sampai didaerah,” ujar Albert

Albert menambahkan, Data  pembanding yang dilansir kompas (20/08/2019), Sesuai pidato kenegaraan jokowi saat sidang bersama DPR-DPD pada Jumat (16/08/2019). Sepanjang tahun 2018 KPK hanya mampu mengembalikan uang negara sebesar 500 Miliar.

“Tidak sebanding dengan anggaran yang diserap KPK sejumlah 744.7 miliar. Sedangkan kejaksaan hanya mampu menyelematkan uang negara sejumlah 326 miliar ditahun 2018, Justru Polri yang mampu mengembalikan uang negara sebesar 2.3 triliun. Ditahun 2018,” jelas Albert

Albert Juga mengatakan, bahwa jika Lembaga ini saling bersinergi dan memiliki Kewenangan yang sama, maka dalam pemberantasan Korupsi dipercaya mendapatkan hasil maksimal.

“Melihat data kinerja lembaga yang menangani korupsi ini, saya yakin jika kewenangan menyadap yang diberikan kepada kejaksaan dan polri sama dengan KPK, maka akan lebih hebat lagi penanganan korupsi,” tandasnya.

Facebook Comments