Home Mimbar Ide Pilkades, Pilkada dan Potensi Politik Uang

Pilkades, Pilkada dan Potensi Politik Uang

0

(Sebuah Catatan Menjelang Pilkades dan Pilkada di Bulukumba)

Penulis : Bakri Abubakar*

Tidak lama lagi Pemilihan Kepala Desa di Bulukumba akan kembali di gelar. Sekalipun belum ada jadwal tahapan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Bulukumba akan tetapi perbincangan terhadap kontestasi Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) tersebut sudah mulai kencang, diskusi dari media sosial hingga di warung kopi, dari kelompok elit hingga masyarakat petani dan pemuda desa.

Pertarungan Pilkades tahun ini sepertinya sedikit berbeda dengan beberapa tahun lalu, tensi dan kerawanan lebih tinggi mengingat saat ini desa telah mengelola anggaran cukup pantastis yakni 1,5 M hingga 2 M. Jika dibandingkan dengan 6 tahun lalu total anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdesa) hanya kisaran 200 juta hingga 300 juta yang dikelola oleh desa itu sendiri. Anggaran desa yang besar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kontestan untuk bertarung dalam ajang demokrasi desa 6 tahunan tersebut.

Tingginya anggaran APBDesa di tingkat desa mengundang persaingan menarik dalam kontetasi ini. Apalagi regulasi (baca ; aturan) memberikan ruang bagi siapa saja masyarakat yang mau ambil bagian untuk ikut berkompetisi tanpa ada biaya pencalonan. Hal ini juga memicu rawan terjadi politik uang. Tidak sedikit dari perbincangan publik menyoal potensi rawannya money politik di ajang tersebut.

*Payung Hukum Larangan Politik Uang Pilkades Antara Ada dan Tiada*

Banyak faktor yang memicu tingginya politik uang. Salah satunya adalah factor regulasi (baca ; aturan). Jika menilik regulasi terkait pesta demokrasi di desa, hampir nyaris tak ada yang mengatur secara tegas larangan tersebut. Regulasi Pilkades di Bulukumba diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa.

Jika mencermati aturan pemilihan kepala desa ini hanya ada satu pasal menyebutkan larangan poltik uang yakni Pasal 36 (1) sebagaimana disebutkan “Pelaksana Kampanye dilarang huruf k, “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat pemilih”. Itupun juga subyek hukum pelaksana kampanye yang dimaksud tidak jelas dan tidak diterangkan dalam aturan tersebut. Siapa gerangan, makhluk halus yang dimaksud sebagai “pelaksana kampanye”, sangat tidak jelas.

Belum lagi bicara sanksinya, tak ada satupun norma yang mengatur terkait sanksi pelaku politik uang dalam aturan tersebut. Tentu hal ini akan memberikan implikasi serius dalam memerangi politik uang yang merusak demokrasi dan mental masyarakat. Seolah aturan ini memberikan pembiaran liar kepada kontestan untuk memenangkan kontestasi dengan bisa menghalalkan segala cara termasuk menghamburkan uang agar masyarakat memilihnya. Payung hukum larangan politik uang boleh dikatakan antara ada dan tiada. Tetapi bagi saya sama saja tidak ada.

*Politik Uang di Pilkades Dapat Berimplikasi Buruk pada Penyelenggaraan Pilkada*

Suksesi pemilihan kepala desa di Bulukumba kemungkinan besar akan digelar ditahun yang sama dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Bulukumba, mengingat tahun 2020 juga akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba.

Tentu saja problem politik uang yang dikhawatirkan marak pada Pilkades akan merembek pada penyelenggaraan Pilkada. Mental pragmatis pemilih akan di bawah pada penyelenggaraan pemilihan (baca; Pilkada). Kalau ini terjadi dipastikan merusak dan mencederai demokrasi lima tahunan tersebut. Disisi lain tentu akan membuat penyelenggara pemilihan bekerja keras untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terutama pengawas pemilu. Proses pencegahan kembali harus dimasifkan dengan melakukan mensosialisasikan kembali aturan larangan politik uang sebagaimana dalam undang – undang 10 tahun 2016.

Pengaturan politik uang dalam PILKADA dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 lebih tegas jika dibandingkan Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bisa dilihat dari pengaturan subyek hukum. Pilkada subyek hukum setiap orang yang melakukan bisa di pidana, sementara di Pemilu hanya terbatas pada subyek pelaksana, peserta dan tim kampanye. Belum lagi terkait sanksi, undang – undang Pilkada lebih tegas minimal tiga tahun dan denda minimal 200 juta, sementara Pemilu hanya maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal 1 juta.

Tidak ada jalan lain sebagai upaya pencegahan menjelang Pilkada, wajib bagi penyelenggara Pemilu untuk memaksimalkan pencegahan, memperkuat pengawasan dan penindakan serta wajib mensosialisasikan kembali regulasi khususnya berkaitan aturan larangan politik uang karena kalau tidak maka kebiasaan buruk di Pilkades memilih secara pragmatis juga akan dilakukan di Pilkada.. Semoga saja tidak.

*) Penulis adalah Anggota Bawaslu Bulukumba

Facebook Comments