Home Mimbar Ide Omnibus Law UU Pemilu dan Pilkada : Sebuah Sinkronisasi dan Harmonisasi

Omnibus Law UU Pemilu dan Pilkada : Sebuah Sinkronisasi dan Harmonisasi

0

Penulis : Bakri Abubakar*

Terminologi omnibus law menjadi populer belakangan ini. Tentu kita masih ingat pidato pertama Presiden Jokowi Sejak di lantik menjadi presiden 2019 – 2024, dimana dalam isi pidatonya, salah satunya yang mendapat perhatian publik adalah gagasan omnibus law terhadap peraturan perundang undangan. Sekalipun omnibus law ini lebih ditekankan dalam kemudahan melakukan investasi di Indonesia akan tetapi tetap menjadi penting sector lainnya termasuk system perpolitikan di Indonesia.

Pidato Presiden ini kemudian direspon banyak pihak salah satunya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa rencana pemerintah untuk mengeluarkan omnibus law dinilai dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mengharmonisasikan berbagai aturan di Indonesia yang masih banyak terjadi tumpang tindih. Melalui omnibus law yang merupakan beleid penggabungan sejumlah aturan menjadi satu UU sebagai payung hukum baru tersebut, pemerintah bisa membangun suatu sistem yang dapat menata ulang perundang-undangan di Indonesia. (dikutif dimedia online hukum.com)

Tidak berselang lama dengan gagasan omnibus law oleh presiden Jokowi, sekarang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui komisi II telah mewacanakan omnibus law undang undang Pemilu dan Undang-undang Pemilihan.

Sebelumnya penyederhanaan atau omnibus law terkait dengan undang undang Pemilu dengan undang undang penyelenggara Pemilu sudah pernah dilakukan yakni menggabungkan tiga undang undang Sebelumya seperti undang undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menjadi satu UU yakni Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Omnibus Law Sebagai Harmonisasi dan Singkronisasi Pengaturan Pemilu

Wacana omnibus law UU Pemilu dan Pilkada menarik untuk dicermati. Menurut penulis Setidaknya bisa melahirkan harmonisasi dan singkronisasi pengaturan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kedua regulasi ini punya pandangan berbeda dalam sisi pengaturan. Sebut saja salah satu contohnya pengaturan politik uang, UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur 5 pasal terkait politik uang yakni pasal 278, 280, 284, 515 dan 523 dengan subyek hukum pelaksana, peserta dan /tim kampanye, ketentuan pidana jika terbukti melanggar pasal 523 (1) sanksinya paling lama 2 tahun dan denda maksimal 2 tahun. Sementara UU No 10 tahun 2016 pengaturan terkait politik uang diatur dalam pasal 187A dengan subyek hukum setiap orang dan jika terbukti melanggar pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 Milyar.

Perbedaan pengaturan terhadap politik uang ini menimbulkan ketidakharmonisan diantara kedua regulasi ini sehingga mengundang kebingungan publik. Penulis banyak menjumpai masyarakat bahkan peserta pemilu sendiri bicara politik uang dengan menggunakan pasal 187 A UU Pilkada sementara dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden sementara dalam proses yang sedang berjalan.

Dari sisi teknis penyelenggaraan tentu akan lebih memudahkan bagi penyelenggara Pemilu. Tentu tidak lagi kemungkinan disibukkan mengulang ngulang sosialisasi mulai dari awal terkait teknis pelaksanaannya termasuk regulasinya. Misalnya terkait dengan politik uang, setiap tahapan pemilu dan pilkada harus disosialisasikan mulai dari nol karena regulasinya berbeda. Bukan hanya hal tersebut di atas, termasuk nomenklatur pengawas Pilkada dan Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten yang saat ini juga terjadi tumpang tindih. Tentu masih banyak hal lainnya yang perlu sinkronisasi dan penyederhanaan.

Di satu sisi tentu langkah omnibus law ini menarik untuk dicermati perkembangannya, mengingat secara konstitusi UUD 1945 telah memisahkan rezim Pemilu dan Pilkada. Membutuhkan kajian dan penelitian mendalam terhadap opsi yang digagas oleh elit senayan ini untuk mewujudkannya.

*) Penulis adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba

Facebook Comments