Home Berita Kalpataru: Antara Jeritan Alam VS Deforestasi Hutan

Kalpataru: Antara Jeritan Alam VS Deforestasi Hutan

0

Kalpataru: Antara Jeritan Alam VS Deforestasi Hutan

Oleh:
M. Aris Munandar, SH.
(Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Makassar Periode 2019-2021/
Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin)

MataKita.co, Opini – Hutan merupakan salah satu lambang kehidupan umat manusia, berkat keberadaannya manusia mampu memperoleh oksigen dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Sejak berabad-abad yang lalu, manusia menggunakan hutan sebagai sumber penghidupan baik untuk memperoleh bahan makanan maupun bahan pembuatan tempat tinggal. Sehingga hutan dianggap sakral, sebagai contoh pada Masyarakat Hukum Adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan sangat menyakralkan hutan melalui Pasang (aturan adat/pesan leluhur) di mana dalam pengelolaan hutannya tersebut mengedepankan pendekatan restoratif atau pemulihan yakni setiap orang yang menebang satu pohon maka harus menggantinya dengan dua pohon. Bahkan hutan acap kali dijadikan sebagai wadah dalam menguji kejujuran seorang manusia (upacara adat saat terjadi perbuatan melanggar hukum adat). Hal ini menunjukkan, bahwa hutan bukanlah serta merta dimanfaatkan sumber dayanya saja, melainkan juga harus dianggap sebagai subjek yang memiliki hak maupun kewajiban yang membutuhkan perlindungan.
Dinamika alam dan kekuasaan menimbulkan banyak perubahan yang mengkultuskan hutan maupun yang mengundulkan hutan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwasanya alam Indonesia haruslah dimanfaatkan demi kepentingan rakyat, sebagaimana asas dalam ilmu hukum: solus publica suprema lex (kepentingan rakyat berada di atas segala-galanya termasuk di atas undang-undang). Maka dari itu, tiada satu orang pun yang berhak menghancurkan hutan Indonesia yang merupakan kekayaan alam negeri insulinde.

Indonesia merupakan negara yang menempati urutan ke 9 (di bawah Argentina) sebagai negara dengan luas hutan mencapai 884.000 KM Persegi (Sumber: idntimes.com). Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) dalam Booklet Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia Tahun 2018, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas daratan seluas 187,75 juta hektare, terdiri dari lahan berhutan seluas 93,95 juta hektare dan lahan tidak berhutan seluas 93,80 juta hektare. Adalah luas hutan yang sangat fantastis bagi negara yang berbentuk kepulauan ini, oleh karenanya Indonesia acap kali disebut sebagai paru-paru dunia karena memiliki hutan hujan tropis yang sangat lebat. Karena luasnya hutan yang ada kadang kala dijadikan sebagai ladang untuk menebang pohon secara ilegal. Menurut data dari Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan angka laju deforestasi atau penebangan hutan selama 2013 hingga 2017 mencapai 1,47 juta hektare per tahunnya. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode 2009 hingga 2013 yang hanya sebesar 1,1 juta hektare per tahun. Hal yang bertolak belakang dikemukakan oleh KLHK RI yang menyatakan bahwa Selama Periode 2003 hingga 2010 untuk periode sebelum Moratorium Izin Baru Hutan Alam Primer dan Gambut dan 2011 hingga 2018 setelah Moratorium. Maka total deforestasi periode sebelum adanya Moratorium tersebut adalah 7 juta hektare (atau + 0.88 ribu hektare per tahun), dan setelah periode moratorium adalah sebesar + 5.6 juta hektare (atau + 0.7 ribu hektare per tahun) (Sumber: tribunnews.com).
Keberadaan hutan Indonesia sangatlah vital bagi negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan lainnya. Sebagai negara dengan daratan yang sangat kecil, Singapura menjadi negara yang paling banyak memanfaatkan keberadaan hutan di Indonesia sebagai sumber oksigennya, oleh karena itu pada saat terjadi kebakaran hutan seperti yang terjadi di Kalimantan maupun di Sumatera, negara yang sangat terdampak adalah Singapura juga termasuk Malaysia.
Permasalahan yang sesungguhnya bukanlah terletak pada kebakaran hutan, melainkan berada pada deforestasi hutan. Menurut Food and Agricultural Organization (FAO) sebagaimana dikutip dalam buku Herman Hidayat yang berjudul “Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi”, mendefiniskan deforestasi (deforetation) sebagai konservasi lahan hutan untuk penggunaan lahan lain atau pengurangan yang tajam dari tutupan hutan di bawah ukuran 10%. Sedangkan menurut Forest Watch Indonesia (FWI) dalam bukunya “Deforestasi Tanpa Henti (Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara)” tahun 2018 menyimpulkan bahwa dalam perspektif ilmu kehutanan
deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta atribut-atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Makna tersebut diperkuat oleh
defnisi deforestasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (REDD) yang dengan tegas menyebutkan bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Menurut data yang dikemukanan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2018, pada rentan tahun 2013-2016 terjadi deforestasi hutan sebanyak 718 ribu hektare di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara. Sekitar 61% luas dari deforestasi yang terjadi berada di dalam kawasan hutan. Data tersebut merupakan gambaran setelah diterapkannya Moratorium tentang Izin Baru Hutan Alam Primer dan Gambut yang dimulai sejak tahun 2011. Organisasi lingkungan hidup Greenpeace mengakui bahwa memang telah terjadi penurunan drastis deforestasi setelah diterapkannya Moratorium tersebut khususnya pada tahun 2018, akan tetapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk periode tersebut (turun menjadi 112.000 hektare untuk tahun itu), tingkat deforestasi tersebut masih lebih tinggi dari deforestasi rata-rata di area-area ini sebelum pemberlakuan moratorium. Hal ini menunjukkan bahwa klaim publik baru-baru ini tentang membaiknya tata kelola di area-area yang dilindungi (seperti area-area di bawah moratorium) merupakan klaim yang prematur (Sumber: greenpeace.org).

Penyebab dari deforestasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua), menurut FWI penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung yaitu didefnisikan sebagai aktivitas yang berdampak langsung dalam perubahan tutupan hutan, lebih jelasnya adalah kegiatan pembukaan hutan
dan pemanenan kayu hutan alam. Penyebab dasar/tidak langsung adalah kekuatan nasional/daerah
yang dapat mendorong terjadinya kehilangan hutan, terutama pada tataran kebijakan pemerintah dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini berarti, bahwa deforestasi hutan bukanlah serta merta disebabkan oleh para pelaku ilegal loging, tetapi pada tataran pemangku kebijakan pun berpotensi melakukan hal tersebut. Sebab adanya kekuasaan memungkinkan untuk melakukan segala sesuatu, sebagaimana dikemukakan dalam buku Tasirun Sulaiman berjudul “Seri Teladan Humor Sufistik Kekuasaan Sering Disalahgunakan” bahwa “kekuasaan dapat membuat orang lupa diri dan menjadi budak kekuasaan itu sendiri. Lama-lama berkuasa dapat menjadikan orang lupa pada Tuhan”. Ungkapan tersebut merefleksikan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan haruslah menggunakan kekuasaan untuk hal yang bermanfaat salah satunya adalah dengan menjaga apa yang ada di bumi ini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Baqarah: 30, bahwa “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Pada akhirnya, kalpataru (hutan impian) adalah narasi awal yang perlu diperjuangkan bagi negeri Indonesia. Berbagai perbuatan yang usil dan kriminil oleh manusia terhadap hutan haruslah diberantas secara komprehensif.

Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam mencegah deforestasi hutan berlebih. Oleh karena itu, hutan dan lingkungan hidup haruslah disamakan dengan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban.

Facebook Comments