Home Lensa Bersama KKBP, HIKMA Sulsel Gelar WEBINAR Bahas Dampak Covid-19 Terhadap Pembangunan Enrekang

Bersama KKBP, HIKMA Sulsel Gelar WEBINAR Bahas Dampak Covid-19 Terhadap Pembangunan Enrekang

0
Wakil Bupati Enrekang, Asman Hadir sebagai narasumber pada WEBINAR yang diadakan KKBP bersama HIKMA Sulsel

MataKita.co, Enrekang – Kerukunan Keluarga Bassaran Pasadanan (KKBP) bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Keluarga Massenrempulu (Hikma) Sulawesi Selatan mengadakan Web Seminar (WEBINAR) dengan tema dampak Covid-19 terhadap pembangunan dikabupaten Enrekang. (20/5/2020)

Kegiatan yang dipandu oleh Adnan Nasution S.Sos., M.Si yang juga merupakan Dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS dan juga Ketua Umum Kerukunan Keluarga Bassaran Pasadanan ini menghadirkan beberapa pembicara yakni Asman, SE selaku Wakil Bupati Enrekang, Prof. Dr. Ahmad Alim Bahri, SE., M.Si selaku Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan Dr. Siswanto Rawali, S.Sos., M.Pd., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dalam pemaparannya Alim bahri mengatakan bahwa berbicara covid-19 merupakan fenomena yang mengagetkan dunia dimana tidak ada satupun negara yang mampu melepaskan diri dari tekanan sebagai akibat dari virus ini, kenapa demikian karena adanya perubahan mendasar dan bersifat heterogenitas atau homogenitas terhadap seluruh persoalan terkait kesehatan.

“Jika kita berbicara tentang covid 19 kali ini kita tidak hanya berbicara single purpose tapi kita bicara multidimensi purpose, bahwa tentu saja berbicara masalah kesehatan, sosial, ekonomi dan masalah keungan, inilah masalah yang diakibatkan oleh covid 19,”ujarnya.

Alim bahri menambahkan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanganan dampak ekonomi covid 19 baik dari fiskal policy dan monetery policy yaitu dispensasi perpajakan, utang dan bunga bank kepada masyarakai baik perusahaan maupun individu misalnya pph pasal 21.

“Adanya covid 19 merubah arah perekonomian secara drastis di tahun 2020, misalnya dilihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya sekitar 5,3%, diprediksikan pada skenario terburuk bahkan sampai akan mengalami pertumbuhan minus 2,3% atau bisa sampai 3,2%, tentu ini berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi secara nasional, rogional, dan lokal. Dari skenario ini akan memperlihatkan bahwa adanya tantangan masalah pengangguran kedepannya”, tambahnya.

Dari perfektif komunikasi, Siswanto Rawali mengatakan bahwa wabah covid 19 ini mengingatkan kita pentingnya sebuah masalah komunikasi bencana, bahwa manajement kebencanaan ini penting untuk diseriusi, manajement bencana dalam hal ini komunikasi bencana adalah upaya untuk mensinergikan seluruh komponen yang ada ditengah masyarakat bersama pemerintah untuk melakukan upaya mencerdaskan masyarakan untuk memiliki pemahaman dalam menghadapi bencana secara mandiri dalam hal ini upaya membangun kegotongroyongan dan kebersamaan sesuai dengan karakteristik atau potensi masing-masing daerah.

“Pentingnya sosialisasi manajement bencana dalam covid 19 ini dimana masyarakat kita panit, tidak siap dan panik , serta yang lebih tragis lagi adalah dimana sosialisasi dan disiminasi yang dilakukan oleh aparat itu sangat kurang maka terjadi kepanikan oleh masyarakat dimana-mana dan muncul apa yang dimaksud dengan bencana komunikasi dimana pesan-pesan komunikasi tidak dapat ditangkap atau dicerna oleh audiens, contohnya terjadinya penurunan kredibilitas terutama yang terjadi dikalangan elit bangsa ini dimasa pandemi terlihat dimana cara mereka memberikan respon dan memberikan komunikasi dipublik berkaitan dengan pandemi, misalnya top leader bangsa ini dimana terlihat adanya inkonsistensi dalam berbicara didepan publik, dan juga narasi yang sulit dicerna dan berubah-ubah”, ujarnya.

Dari padangan pemerintah daerah kabupaten Enrekang, Asman mengungkapkan bahwa dasar dari pelaksanaan penangan covid 19 ditandai dengan terbitnya surat No.184/kep/III/2020 tentang penetapan status siaga pandemi covid 19 dikabupaten Enrekang, keputusan bupati enrekang dan beberapa perubahan tentang penyusunan gugus/tim covid 19 dikabupaten Enrekang.

“Bahwa ada sebuah ketidak konsistenan dari pada pusat dengan daerah, dimana hanya untuk penyusunan struktur tim penanganan gugus sudah tiga kali berubah, terkadang didaerah belum sempat rapat untuk menentukan rencana aksi setelah pembentukan struktur sudah berubah lagi strukturnya, namun semoga itu tidak mengurangi semangat tim gugus yang ada dikabupaten enrekang untuk bergerak sesuai dengan kemampuan yang ada”, ujarnya.

Asman menambahkan bahwa “salah satu yang kami dilakukan yaitu dimana daerah melakukan kebijakan reposising/relokasi anggaran dalam APBD 2020, dimana jika diakumulasikan ada kurang lebih 400 Milyar untuk pembangunan dan pelayanan dikabupaten Enrekang tertunda ditahun 2020 dan dialokasikan ke penangan Covid-19 baik diberikan kepusat dan daerah”, tambahnya.

Salah satu peserta kegiatan Wabinar, Rahman Jamaluddin memberikan komentar bahwa dampak covid-19 ini mengakibatkan adanya penutupan pasar yang ada dikabupaten enrekang, sehingga berpengaruh terhadap proses pemasar produk pertanian yang ada dikabupaten Enrekang sehingga banyak harga komoditas kita ini mengalami kenaikan dan penurunan harga.

“Jangan sampai penangan covid 19 dikabupaten Enrekang ini berlebihan, seperti misalnya adanya penyiraman disinfektan disetiap wilayah dikabupaten Enrekang, kemudian dari berkurangnya proyek saat ini mungkin lebih fokus membantu produk pertanian yang dikembangkan masyarakat, sehingga pada akhir covid 19 ini bisa terbantu pemulihan ekonomi dikabupaten Enrekang”, ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 90 peserta ini dibuka langsung oleh Sambutan Sekertari Umum DPW Hikma Sulawesi Selatan.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT