Home Literasi Pemotongan UKT 10 Persen hanya Cukup Indo-Mie satu Minggu

Pemotongan UKT 10 Persen hanya Cukup Indo-Mie satu Minggu

0
ADVERTISEMENT

Pemotongan UKT 10 Persen hanya Cukup Indo-Mie satu Minggu

Oleh : Gunawan Hatmin

MataKita.co, Opini – Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada era 4.0 ini harusnya tidak perlu terhambat karena akses teknologi sudah lancar. Namun, kenyataannya bagi mahasiswa yang memerlukan data penelitian, atau membutuhkan informasi dari seseorang, tidak semua orang bisa efektif berkomunikasi melalui telepon atau chat. Akan selalu ada miskomunikasi atau bahkan tidak memperoleh tanggapan. Hal ini akan sangat menyulitkan sehingga kelulusan mahasiswa dapat tertunda.

ADVERTISEMENT

Dalam hal ini Pandemi khususnya mahasiwa itu sendiri akan mengakibatkan krisis ekonomi seluruh lapisan mahasiswa, masyarakat tanpa terkecuali. Bagi orang tua yang membiayai kuliah anaknya pasti mengalami kesulitan membayar UKT. Kita Berharap pihak kampus tidak memaksa mahasiswa membayar UKT semester baru selama pandemi saat ini.

Semenjak UKT diterapkan di Perguruan Tinggi Negeri, gelombang penolakan terus berlangsung. Hampir setiap tahun gerakan mahasiswa di Indonesia mempermasalahkan penggolongan UKT yang belum tepat dan adil dan transparan. Tidak sedikit mahasiswa yang gagal berkuliah, karena mahalnya biaya pendidikan. Hal inilah yang sering disorot oleh mahasiswa setiap tahunnya.

Namun, disatu sisi yang kita butuhkan bukanlah penggolongan-penggolongan dengan berbagai kebijakan tambal sulam lainnya. Yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kelas buruh dan rakyat Indonesia adalah pendidikan gratis untuk semua tingkatan. Disisi yang lain gerakan mahasiswa yang dibangun seringkali memisahkan diri dari persoalan rakyat dan dibangun dengan sekedar menyelesaikan kasus, sampai sekarang gerakan itu tidak menemukan peningkatan yang signifikan

apalagi hal ini berhubungan dengan tidak didapatkannya fasilitas yang harusnya didapatkan dalam proses perkuliahan sejak ditetapkannya pembelajaran Daring dan bekerja dari rumah akibat pandemi.

Namun, mahasiswa juga harus menyadari bahwa kesulitan yang dialami bukan semata-mata karena adanya pandemi. Mahasiswa juga perlu menanyakan kepada diri masing-masing, apakah selama ini sudah menjalankan kuliah dengan efektif, tidak membuang-buang waktu, serta berusaha sekuat mungkin mengatasi kebosanan karena semua hal harus dikerjakan di rumah dan tidak bisa bertemu dengan orang lain.

Jika hal tersebut sudah dilakukan, permohonan keringanan tentu sangat berdasar dan perlu memperoleh perhatian. Namun jika belum, maka mahasiswa wajib untuk menyadari bahwa keterlambatannya bukan karena kesalahan kampus, tapi ada unsur kesalahan mahasiswa sendiri.

Kita beralih ke pendapat dari sudut pandang kampus. Dalam menjalankan institusi seperti kampus, hal yang dilihat adalah anggaran yaitu dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Perguruan tinggi, salah satunya PTN, sumber pendapatannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan non APBN seperti UKT. Sedangkan dari sisi pengeluaran, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dan lainnya yang harus ditanggung oleh kampus.

Kita ketahui bersama bahwa; Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk menjadikan sebuah bangsa maju. Pendidikan pula adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Namun pendidikan saat ini khususnya di Indonesia memiliki masalah yang sangat pelik. Mulai dari kurikulum pendidikan itu sendiri, biaya untuk dapat menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang mahal, moral para akademisi yang kurang, dan sebagainya.

Dalam UUD 1945 pada pembukaannya jelas tertuang bahwa salah satu tujuan didirikannya negara ini adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, di batang tubuhnyapun pada pasal 28 C ayat (1) ditetapkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan berhak mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, bukan untuk mengeksploitasi manusia dalam berpendidikan.

Akhir-akhir ini protes mengenai mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal marak terjadi di kalangan mahasiswa. Mulai dari mengeluh di media sosial, meminta rektor untuk menurunkan UKT, bahkan demonstrasi berskala besar pun pernah terjadi. Uang kuliah yang terbilang sangat mahal membebani mahasiswa untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Belum lagi keperluan untuk membeli buku, fotocopy, dan untuk membeli peralatan lain yang tentunya membutuhkan uang yang tak sedikit, terkhususnya Mahasiswa Uin Alauddin Makassar.

Beberapa hari yang lalu, puluhan mahasiswa uin alaudfin makassar sempat melakulan demonstrasi besar besaran. Dalam aksi tersebut, tanggapan pun di peroleh. Dalam isi vidio yang beredar Rektor UINAM “Prof Hamdan Junais” perihal pernyataan mengenai peringanan UKT “berapa sih keringanan atau pengurangan UKT itu?” ujarnya.
Pernyataan ini seperti yang terekam dalam video saat seorang pimpinan menemui massa aksi demonstrasi pasca salah seorang mahasiswa memperoleh tindakan represif.

Responsidensi ini menjadikan dalih sebagi ladang pemberhentian demonstrasi pada saat itu. Ku pikir
Pernyataan tersebut tentu akan mengundang berbagai macam kesimpulan, tentu akan ada yang menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut bermuatan kesombongan seorang pimpinan.

Apatah lagi persoalan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof Hamdan Juhannis pada Kamis (25/6/2020) tentang pengurangan UKT mahasiswa sebesar 10%. Dalam SK terdapat beberapa poin keringanan UKT, salah satunya Rektor UIN Alauddin menetapkan keringanan UKT dengan memotong Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebanyak 10%.

“Pengurangan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal Uang Kuliah Tunggal uang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal semester gasal tahun akademik 2020/2021,” tertulis dalam SK tersebut.

Dan bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 ataupun tidak, akan mendapatkan pembebasan UKT pada semester gasal ini, namun untuk mendapatkan pembebasan UKT tersebut harus memenuhi beberapa syarat.

“Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai, apabila meninggal dunia karena Covid-19 atau meninggal dunia bukan karena Covid-19,”

Loh kok pengurangan 10% saja, dengan persyaratan begitu?
Kenapa tidak transparan atau menyeluruh kepada seluruh mahasiswa Uin Alauddin Makassar?

Apakah pendemic ini hanya hadir pada masyarakat kelas bawah? Sehingga kebijakan ini mempunya persyaratan wabil khusus semata?, ataukah pihak birokrasi kampus, yang memang pada dasarnya tidak memgetahui mekanisme dalam pendidikan?

Seharusnya kebijakan yang di keluarkan (SK) harus lebih bijak. Sesuai dengan porsi mahasiswa uin alauddin itu sendiri.

“10% itu tidak wajar dan lucu. Karena tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan selama kuliah daring, ditambah selama ini kita mahasiswa tidak pernah merasakan fasilitas selama pandemi (Covid 19) ini.

Ini adalah hal yang aneh.!!

Tidak hanya itu, persoalan & kebijakan dari pihak rektorat sangat Miris, Apalagi melihat pendidikan sekarang dengan watak kapitalis dengan tendensi untuk mengeksploitasi manusia.

Terlepas dari itu, ada beberapa Tuntutan yang ingin Saya usulkan Kepada pihak birokrasi kampus, agar lebih jelih dan bijak ketika mengambil kebijakan.
Pertama, pemotongan UKT minimal 50% dengan nominal Rp 500.000 kepada seluruh mahasiswa UINAM tanpa syarat.

Kedua, Bebaskan UKT untuk mahasiswa dan orang tua/wali
yang terdampak positif COVID-19 atau meninggal dunia disebabkan COVID-19.

Ketiga, pemotongan UKT untuk mahasiswa baru tahun 2020.

Keempat, bebaskan UKT bagi mahasiswa yang mau penyelesaian di semester akhir.

Kelima, perbaiki sistem pembagian paket kuota internet gratis bagi mahasiswa.

Keenam, pembagian paket kuota internet gratis di semester gasal bagi mahasiswa untuk semua provider.

Ketujuh, transparansi dana pemotongan dan dana yang dialokasikan ke penanganan COVID-19, serta sisa anggaran dari hasil penghematan selama pandemi.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja (Menaker) per akhir April 2020 mencatat ada 2.084.593 pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan, belum lagi para petani yang kesulitan dalam mendistribusikan hasil taninya ke pasar-pasar, para pedagang yang kesulitan mencari dan menjual barang-barangnya mengakibatkan berkurangnya penghasilan bulanan setiap keluarga masyarakat.

“Kita mengharapkan ada solusi yang lebih BIJAK LAGI dari pihak Universitas ditengah pandemi saat ini yang semakin memakan banyak korban dan membuat ekonomi semakin memburuk, bukan solusi yang memiliki tendensi untuk diri sendiri dan sebagian golongan.”

Demikian ini bukan kritik atas kritik semata. Akan tetapi, ini adalah keluhan dari banyaknya Mahasiswa yang ingin menuntut keadilan dari pihak kampus agar memperhatikan kondisi ekonomi keluarga mereka yang menurun sehingga mereka terancam tidak dapat melanjutkan kuliah sampai tuntas.

Wallahua’lambissawab.

“Terima Kasih”

Facebook Comments
ADVERTISEMENT