Home Politik ISD: “Hak Politik Korban Bencana Luwu Utara Rentan Diabaikan”

ISD: “Hak Politik Korban Bencana Luwu Utara Rentan Diabaikan”

0
Habib Rahdar

MataKita.co, Makassar – Institute for Social and Democracy (ISD) menilai bahwa korban bencana alam yang menimpa masyarakat di empat kecamatan (Masamba, Baibunta, Sabbang dan Malangke) di Kabupaten Luwu Utara rentan diabaikan hak-hak politiknya dalam proses pemutakhiran data pemilih yang saat ini sedang berlangsung.

“Masyarakat yang terkana bencana di empat kecamatan di Luwu Utara rentan diabaikan hak-hak politiknya. Sebab mereka tersebar diberbagai titik hunian sementara dan juga banyak yang kehilangan dokumen kependudukan” Ujar Manager Program ISD, Habib Rahdar kepada pers di Makassar (07/08).

Sebelumnya sejumlah pihak memberikan saran agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Luwu Utara ditunda. Penundaan tersebut mempertimbangkan kondisi Luwu Utara pasca banjir yang masih proses recovery.

ISD mengatakan proses penundaan tersebut bukan sesuatu yang mendesak. Biarlah proses recovery pasca banjir dilakukan dengan optimal oleh pemerintah daerah. Saat ini yang perlu dipastikan, semua warga terdampak banjir bandang yang memunuhi syarat sebagai pemilih di data oleh KPU Luwu Utara agar terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada serentak 2020.

“Masyarakat yang bersyarat sebagai pemilih harus didaftar, KPU sesegara mungkin mengkoordinasikan dengan Dinas Kependudukan terkait dokumen-dokumen yang diperlukan oleh warga terdampak banjir” ungkap aktivis Pemuda Muhammadiyah ini.

ISD berpandangan bahwa secara teknis Pilkada di Luwu Utara bisa dilangsungkan. Hanya saja perlu penanganan khusus, terutama di tahapan pemutakhiran pemilih yang saat ini berlangsung.

“KPU Luwu Utara, KPU Sulsel, Bawaslu Luwu Utara dan Bawaslu Sulsel perlu memberikan atensi terhadap kondisi Luwu Utara, bagaimana menangani situasi pasca bencana yang masih menimbulkan trauma bagi masyarakat. Perlu perhatian khusus” ungkap Habib.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT