Home Mimbar Ide Republik Semakin Gawat

Republik Semakin Gawat

0
Furqan Jurdi

Oleh : Furqan Jurdi*

Kekacauan demi kekacauan menghantam kita semua, Kegagapan Pemerintah mengatasi Pandemi Covid-19 menimbulkan laju penyakit semakin meningkat tajam, penikaman terhadap ulama dimotori orang gila, ancaman terhadap falsafah negara dengan RUU HIP dan BPIP, kekacauan dibidang hukum akibat omnibus law, keributan dimedsos akibat influencer penguasa, dan beribu masalah lainnya menjadi catatan buram kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita seperti hidup dalam negara rimba. Dimana semua manusia berkompetisi secara brutal, bertarung dengan binatang buas untuk bertahan hidup. Negara seperti sudah bubar, pemerintahan yang terpilih sudah tidak berjalan efektif, rakyat masing-masing saling curiga, dan kecurigaan itu dipupuk oleh penegakan hukum yang tidak adil.

Dipertajam lagi oleh Covid-19 Dimana semua orang saling mencurigai sesamanya dengan alasan penyakit. Alasan yang sama juga menghantam ekonomi negara, mengguncang ekonomi dan kehidupan rakyat. Ekonomi semakin sulit, banyak orang kehilangan pekerjaan, sementara negara gagal mengatasi pandemi dan kehilangan akal menghadapi ancaman resesi dan depresi ekonomi.

Pandemi yang tadinya hanya masalah kesehatan, tiba-tiba melebar menjadi masalah politik, ekonomi, hukum, keamanan, pertahanan dan kedaulatan. Darurat kesehatan yang tadinya mencemaskan, kini menjadi depresi kolektif. Keadaan ini bisa memaksa rakyat mengambil pilihan yang paling brutal, seperti yang dikatakan oleh Darwin, Survival of the fitters.

Indonesia mengalami krisis yang akut, bukan hanya disebabkan oleh virus Corona, melainkan kecurigaan atau kurang percaya antar warga negara. Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh pemerintah yang tidak mampu memberikan perlindungan bagi warga negara, sementara disisi lain pemerintah mereka hanya memaksakan ambisinya sendiri.

Untuk menghadapi kepanikan nasional itu pemerintah hanya punya cara, yaitu membayar influencer untuk menghadapi kritik. Dana besar influencer mengalahkan dana untuk pengadaan alat kesehatan. Apa gunanya influencer? Menangkal kritikan masyarakat terhadap penguasa dengan menggunakan masyarakat yang lain yang digaji dengan menggunakan APBN, untuk menggongongi keluhan rakyat. Seperti kata Haris Azhar “uang rakyat untuk hantam rakyat”.

Yang terjadi justru pergulatan besar antara kepalsuan dan kebenaran, fakta dan Hoax, berita benar dan berita palsu. Banyak para ahli yang berbicara kebenaran dikepung oleh Buzzer dan influencer bayaran. Rizal Ramli, Din Syamsuddin dan tokoh-tokoh yang berbicara secara kritis. Banyak orang yang berusaha membicarakan fakta secara kritis, tidak segan-segan dianggap sebagai penyebar Hoax. Ujungnya ancaman penjara.

Pemerintah Indonesia mengatasi Wabah dengan influencer dan bertikai dengan rakyat sendiri. Pemerintah sibuk menjawab kritikan dengan umpatan. Jubir istana tidak malu berbicara didepan mimbar publik seperti orang yang sedang apel siaga.

Yang paling menyedihkan pemerintah tidak memiliki data yang jelas tentang Covid. Tumpang tindih data diantara lembaga kementrian, saling sikat antara pemerintah pusat dan daerah, semakin memperlihatkan ketidakjelasan pemerintah menangani wabah. Justru ada yang lebih lucu lagi, menteri Beroposisi pada gubernur DKI Jakarta. Orang melihat ketakwarasan melilit pemerintah pusat.

Rakyat cemas pemerintah gagap. rakyat seperti kehilangan pemimpin, dan yang tampil di depan adalah perang kata demi kata antara Buzzer yang dilegitimasi oleh penguasa dan rakyat yang mencari kebenaran. Keributan terus terjadi, keadaan semakin riuh, dan Sekali-sekali muncullah orang gila menusuk ulama, memperlebar ketegangan antar warga negara.

Penganiayaan terhadap ulama sudah beberapa kali terjadi. Tetapi naasnya pelaku yang menusuk ulama itu orang gila semua. Apakah ada “konsolidasi orang gila” seperti semacam “kongres orang gila” dan memutuskan untuk menganiaya ulama?

Setiap kali bangsa ini mengalami beban berat akibat pemerintahan dikelola secara amatiran, pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan seperti krisis ekonomi dan krisis politik, selalu saja ada orang gila yang bereaksi menganiaya ulama. Ini ada semacam “kegilaan paripurna” yang mengatur pergerakan orang gila ini.

Ulama dalam bahaya, umat bersiaga, tetapi menteri AGAMANYA sibuk mengeluarkan pernyataan radikal yang mengguncang umat Islam. Inilah pejabat narsistik yang kekurangan program. Tidak ada cara lain selain mencibir umat Islam, padahal umat sedang menyerukan menghadapi PANDEMI secara kolektif. Benarlah, Menteri Agama, kata Fahri Hamzah, seperti orang yang minder jadi orang Islam.

Contohnya, ia menganggap menghafal quran adalah benih terorisme, pemuda/pemudi keren yang ke masjid (good locking) dianggap sebagai benih radikal. Tiba-tiba semua menjadi radikal. Menteri Agama seperti “istri abu lahab” yang membawa kayu bakar untuk menyulutkan api permusuhan kepada umat Islam.

Namun meski menteri agama “bikin keributan” dengan statemennya, tetapi persoalan krisis ekonomi tidak mampu ditutupi. Kerugian pertamina 11 Triliun disebabkan pengelolaan yang buruk tetap menjadi masalah ramai dikalangan publik. BUMN yang sudah banyak bangkrut dengan hutan luar negeri mencapai Rp. 838 Triliun. Sementara utang luar negeri RI tembus Rp. 6.077 Triliun.

Negara sudah mengalami beban hutan yang besar, kita bisa saja menjadi negara gagal. Diperparah lagi oleh Korupsi, Kolusi, nepotisme, terus tumbuh mengakibatkan banyak BUMN bermasalah dan mengalami kerugian. Aparat pemberantas korupsi kehilangan keberanian, gedung berkas kejahatan di Kejaksaan Agung telah terbakar. Apa yang tersisa? Semua sudah menjadi abu.

Parahnya, ketika pemerintah didesak untuk mengatasi Pandemi, justru muncul RUU HIP yang diubah dengan RUU BPIP. Ada semacam gerakan “mengkudeta” pancasila. RUU a quo adalah Ancaman terhadap falsafah negara, melalui jalur “ekasila dan trisila”, yaitu ancaman yang membahayakan keutuhan Indonesia. Tindakan makar itu memang masih bisa mengelak dari hukum, tetapi nurani rakyat tidak bisa ditipu dengan atau dialihkan untuk mempertahankan pancasila.

Semua urusan itu belum kelar, ternyata RUU OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja terus diupayakan untuk disahkan. RUU yang dinilai oleh banyak kalangan memberikan karpet merah kepada konglomerat melindungi investor asing, dan membahayakan lingkungan. Muhammadiyah secara organisasi meminta Pembahasan RUU itu disetop dulu, karena ada pembahasan tertutup yang memungkinkan ada pasal penyelundupan.

Persoalan tersebut diatas adalah sebagian dari masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia hari-hari ini. Masih banyak masalah yang belum terucap dalam tulisan ini yang tidak kalah pentingnya. Seperti Persoalan politik oligarki yang sudah hampir mencapai titik kesempurnaan.

Oligarki sedang mengangkangi demokrasi pemilukada. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan 92 % Calon kepala Daerah dibiayai Cukong. Artinya di sebagian besar pilkada, bahkan bisa dikatakan disemua pilkada pasti ada oligarki ekonomi (cukong) yang mengendalikannya.

Akhirnya yang terjadi adalah, pilkada menjadi persekongkolan oligarki. Permainan pemilik modal untuk memperkuat cengkramanya disekitar tambang, batubara, kelapa sawit dan lain sebagainya. Karena itu pula pilkada menjadi panggung oligarki, rakyat hanya diberi tipuan dengan pemilihan langsung. Sementara proses dqn tahapan pemilihan sudah diatur dari pusat hingga daerah. Seperti rekomendasi partai pengusung hingga pelaksanaan pemilihan.

Ditengah PANDEMI, kampanye terus menerus dilakukan, euforia calon dan massa pendukung terus menggeliat. Pesta demokrasi disambut dengan gagap gempita, tetapi rakyat tidak sadar bahwa itu adalah “demokrasi kriminal”. Demokrasi para cukong. Demokrasi para oligark yang telah bersekongkol jauh-jauh hari untuk mengangkangi demokrasi.

Sepertinya kita sedang berperang, berperang melawan semua atas motif kecurigaan. Rakyat bertikai sesama rakyat, influencer dan Buzzer bayaran memperkeruh suasana di medsos, orang gila memusuhi ulama, negara tidak melindungi rakyat, aparat penegak hukum tak bisa diharapkan, krisis kesehatan mengancam semua orang, krisis ekonomi mengancam semua perut orang. Keadaan inilah yang disebut “perang satu melawan semuannya”. Lalu siapa yang dikorbankan? Pertama lansia, kedua anak-anak dan ketiga adalah perempuan. Dan siapa yang selamat? Para konglomerat, pengusaha naga, penjilat  penguasa, dan elit-elit bebal.

Sebagai penutup, apabila keributan terus menerus terjadi, sementara pemerintah gagal mengatasi semua itu, bahkan pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengatasi Pandemi hingga krisis ekonomi, kemudian memaksakan pilkada, maka kita akan mengalami krisis kedamaian dan krisis rasa aman, dan sedikit lagi krisis politik dan selangkah lagi krisis sosial. Maka dititik inilah yang kita tidak harapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Wallahualam bis shawab.

*) Penulis adalah Presidium Nasional Pemuda Madani

Facebook Comments
ADVERTISEMENT