Home Hukum Sengkarut RUU Cipta Keeja dan Malapetaka Kebangsaan

Sengkarut RUU Cipta Keeja dan Malapetaka Kebangsaan

0
Nasaruddin Umar
Advertisement

Oleh : Nasaruddin Umar*

Persetujuan DPR RI atas RUU Cipta Kerja usulan Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 merupakan indikasi terjadinya krisis kebangsaan yang akut dan pengabaian terhadap moralitas konstitusi. Produk hukum seperti UU dijadikan “sarana perdagangan global” untuk menyalurkan kehendak bebas penguasa yang sebenarnya justru tidak mencerminkan kehendak moralitas konstitusi dan hati nurani bangsa.

Pembahasan kilat dan terkesan terburu-buru dan tertutupnya ruang aspirasi, apalagi dilakukan di tengah situasi masyarakat sedang berjuang bertahan hidup ditengah krisis ekonomi dan pandemi Covid-19 dan perhelatan Pilkada di 270 daerah pengadaan vaksin dan anggaran covid memantik kecurigaan publik apa dan siapa sebetulnya yang hendak diuntungkan dari RUU ini.
Aksi demonstrasi yang sedang terjadi dikalangan buruh, mahasiswa, dan penolakan berbagai elemen masyarakat baik akademisi, organisasi keagamaan, kemasyarakatan hingga pelajar serta aksi mogok kerja oleh aliansi buruh menggambarkan saluran demokrasi telah ditutup hingga bentuk-bentuk konfrontasi rakyat terhadap kekuasaan menjadi pilihan.
Barangkali ini memang momentumnya konsentrasi publik di masa pandemi, goyangan berbagai isu, propaganda seperti isu trisila, kebangkitan PKI, khilafah, penganiayaan tokoh agama, radikalisasi agama, sengkarut penanganan covid-19, berhasil dimainkan untuk menguras energi menjadikan jalan mulus lolosnya RUU Cipta kerja dan menjadi rangkaian mega proyek regulasi Omnibuslaw yang sedang meroket setelah RUU Minerba lolos, menyusul lagi RUU Omnibus Law Perpajakan akan semakin mempertegas kemana arah kiblat negara sedang berjalan.

Taukah kita sedang menerimah nasib dari sistem politik, sistem ekonomi gaya kapitalis dan neolib dan demokrasi liberal yang kita bangun mungkin juga karena ambisis kepemimpinan bangsa bermotif investasi yang sedang didorong untuk merespon arus besar polarisasi kepentingan elit penguasa, pengusaha, dan tuntutan global dan boleh jadi tindak lanjut sejumlah MOU atau kerjasama yang sudah dijalin dengan berbagai negara kapitalis hingga mengarahkan atau bahkan menyandera sikap politik ekonomi penguasa yang pada akhirnya berdampak buruk pada kepentingan rakyat dan sumber daya alam.

Sengkarut RUU Cipta Kerja

Di tengah realitas dan kebangsaan kekinian yang sedang rapuh, tercabik-cabik isu disintegrasi, intoleransi sudah cukup penat memosisikan rakyat dan suasan kebatinan kita yang sedang tidak baik. justru kehadiran RUU Cipta kerja ini yang disinyalir sejumlah pihak justru membuka kran neoliberalisme, kapitalisme dan penguasaan asing dan investasi pemodal akan menjadi hantu baru dan ancaman malapetaka kedaulatan negara.

RUU tentang Cipta Kerja dapat dikatakan sebagai RUU prioritas pemerintah melalui surat Presiden RI tanggal 7 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI memang pada pokoknya untuk dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama
Selain proses pembentukan (law making proses) yang bermasalah konstruksi pasal dalam RUU Cipta Kerja berpotensi merusak tatanan ekonomi, sosial, lingkungan dan prinsip otonomi daerah dan prinsip negara hukum nampak dari perubahan kerangka perizinan, sistem sanksi ketidakpastian hak-hak ketenaga kerjaan yang selama ini sudah dijamin namun direduksi kedudukannya tadinya diatur dalam undang-undang kemudian diambil alih pengaturannya melalui peraturan pemerintah. Belum lagi wacana Lembaga Pengelola Investasi yang diberi hak imunitas kekebalan hukum termasuk membuat kebijakan dan relokasi aset negara yang dibebaskan dari kerugian negara, belum lagi mempermudah perizinan proyek strategis nasional yang akan banyak melibatkan tenaga kerja asing seperti kereta api cepat jakarta-bandung yang melibatkan 2.000 TKA.

Jika kita menelisik lebih jauh, ada tiga gambaran situasional aksi-rekasi munculnya RUU Cipta Kerja Pertama, RUU Cipta Kerja bukanlah merupakan RUU yang betul-betul lahir dari diskursus kebangsaan yang mendalam atau dipersiapkan secara matang baik secara akademik, sosiologis, aspiratif dan melalui kajian hukum yang konferenhensif. Bukan pula bagian tuntutan reformasi, kebutuhan mendesak, murni aspirasi rakyat ataukah super prioritas seolah-olah negara dalam keadaan krisis, darurat yang membutuhkan solusi melalui RUU Cipta kerja ini sementara ada paradoksial persoalan bangsa yang justru tidak kalah pentinggnya untuk dicarikan solusi seperti mega korupsi, kasus narkoba, bencana alam, krisis pendidikan, krisis kedaulatan pangan, krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang tidak jelas arah dan solusinya.

Kedua, momentum yang tidak tepat sebab masyarakat sedang berkonsentrasi bertahan hidup di tengah wabah penyakit, pembatasan beraktifitas akibat pandemi Covid-19. Ketahanan sosial yang sedang rapuh, himpitan ekonomi dan ketidakpastian hidup justru munculnya RUU Cipta Kerja menimbulkan pukulan baru, kekhawatiran munculnya investasi besar-besaran dan sistem regulasi yang tidak berimbang kepentingan buruh dan pemilik modal, dan kedaulatan SDA.

Ketiga, RUU ini menggambarkan karakter anti kritik kekuasaan dan sikap confidence atau kepercayaan diri DPR dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, sikap menggampangkan aspirasi dan aksi demonstrasi dan penolakan yang selama ini nampaknya masih bisa diredam, apalagi konsulidasi dan polarisasi kekuatan rakyat memang lagi tidak baik. Mulusnya RUU KPK, RUU Mininerba, RUU “anggaran covid-19”, Perpu Pilkada, RUU HIP/BPIP seolah sudah jadi pakem bagaimanapun penolakannya kehendak kekuasaan tetaplah kekuasaan yang sulit dibendung, “kalau ada yang tidak setuju bawah saja ke MK, pro kontra itu biasa, tidak mungkin semua bisa setuju”, ungkapan seperti ini adalah ekspresi arogansi otoriterianisme kekuasaan
Pertanyaan yang bisa muncul apakah demikian cara kita berbangsa dan berenegara saat ini, kita Tidak lagi memosisikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan berdasarkan pasal 1 ayat 2 konstitusi, aspirasi dibungkan mekanisme demokrasi tidak lagi dijungjung tinggi, RUU yang menyangkut nasib rakyat cukup dibuat secara kilat tidak perlu meminta persetujuan rakyat, apakah kekuasaan sudah kehilangan standar moralitasnya dan lebih memilih standar-standar kapitalisme globalisasi dan pasar bebas yang tidak sesuai dengan kesadaran moralitas konstitusi dan standar-standar perekonomian bangsa ini.

Krisis Sistemik Moralitas Konstitusi

Sikap keras DPR dan pemerintah menggambarkan bangunan kekuasaan negara sedang berarah pada karakter pemerintahan yang menuju absolutisme dan sentralistik power, RUU telah banyak mendapat penolakan elemen bangsa namun toh tidak mematahkan ambisis kekuasaan melanjutkan ke proses pengundangan merupakan kerarapuhan mekanisme ketatanegaraan antara eksekutif dan legislatif yang seharusnya saling mengontrol dan saling mengimbangi.
Sementara kelompok penekan civil society tidak berdaya, krisis moralisasi ditubuh kekuasaan, krisis komponen bangsa kian merosot di tengah gempuran kapitalisme global, liberalisme dan kehidupan koruptif, hendonisme yang sedang mewabah dan mengganrungi anak bangsa.

Padahal nilai-nilai moralitas konstitusi sejatinya mesti dijaga, ada hak-hak warga negara yang harus dilindungi, ada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang mesti dipertahankan, ada hak sumberdaya alam yang harus tetap harus tetap dilindungi. Segenting apakah negara sehingga investasi seolah-olah menjadi satu-satunya solusi sementara banyak investasi yang justru mangkrak, merusak lingkungan negara justru banyak dirugikan, korupsi kekayaan alam, suap menyuap kebijakan impor, reformasi birokrasi dan agraria belum juga tuntas. RUU Cipta Kerja justru akan kontra produktif dengan situasi kebangsaan dan tata kelolah pemerintahan yang demikian rapuhnya itu.

Sistem demokrasi yang bebas, tidak terkendali, rapuh dan miskin integritas, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan, gaya dan karakter pemerintahan yang otoriter anti kritik dan kriminalisasi seperti ini akan menjadi santapan empuk oligarki kekuasaan pihak-pihak pencari untung yang selalu memanfaatkan situasi kerapuhan institusi negara justru merugikan masa depan bangsa ini, padahal sejatinya pemerintahan itu adalah pengendali sebab lahir dari kata bestuur, besturing yakni tampil menjadi pengendali, mengendalikan bangsa dari kejatuhan dan tetap berada pada garis cita-cita perjuangan bangsa.

Mencari Solusi di tengah Malapetaka Kebangsaan

Logika yang terus dibangun pemerintah bahwa RUU ini akan menarik investasi untuk membuka lapangan kerja dan menjadi solusi pengangguran atau 7 juta pencari kerja melalui RUU akan mempermuda investor perizinan, membuat koperasi, sulit diterima jika konstruksi pasal-pasal yang dibangun justru tidak berpihak kepada tenaga kerja dan lebih banyak menguntungkan investor.
Sebab berdasarkan data BKPM pada medcom.id (7/10/20) total realiasi investasi tahun 2019 mencapai 809,6 triliun yang terdiri dari penenanam modal dalam negeri sebasar 386,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 423,1 triliun dan diparuh pertama 2020 realisasi investasi mencapai Rp.402.6 triliun atau 49,3 persen dari target Rp.817,2 triliun penyesuaian 2020. Artinya investasi memang menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Namun bagaimana nasib Sumber Daya Alam, lingkungan dan kedaulatan negara lainnya jika pada akhirnya redesain regulasi bercorak liberalisme banyak melanggar konstitusi dan tata kelola keuangan negara yang banyak mengalami kebocoran akibat lemahnya pengawasan internal dan proteksi perusahaan asing seperti kasus sebelumnya yang sudah banyak terjadi yang juga belum dibenahi secara komprehensif, lahirnya RUU ini akan semakin memperpara situasi dan semberaut tata kelolah negara, SDA dan menjauhkan dari sistem ekonomi kerakyatan sesuai amanah konstitusi.

Hampir sulit mendapatkan solusi atau menaruh harapan dalam situasi kebangsaan kita hari ini jika monopoli kebenaran dan arogasni tangan-tangan kekuasaan masih terjadi dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi peradilan. Disamping budaya koruptif yang meyeret 397 pejabat politik 2004 hingga mei 2020. Apalagi kabar yang beredar sesuai data tempo.co (2/10/2019) 63 persen anggota DPR berasal dari dunia pengusaha yakni 262 anggota DPR periode 2019-2024 dari 575 anggota DPR berlatar belakang pengusaha tercatat memiliki saham, menjabat komisaris, hingga menduduki kursi direksi di 1.016 perusahaan tersebar di jakarta, jawa tengah, jawa timur, banten dan daerah lainnya belum lagi dualisme jabatan sebagai pejabat partai dan pejabat pemerintahan memperkeruh obyektifitas pemerintahan. Tradisi konfigurasi jabatan partai, jabatan negara, dan pengusaha jelas sangat tidak sehat membawah bangsa pada kesejahteraan kolektif.

Secara konstitusional memang MK merupakan sarana hukum untuk menguji suatu RUU yang telah diundangkan pemerintah namun apakah Mahkamah Konstitusi masih punya nyali sebagai the guardian of contitution dan bisa diandalkan mencegah upaya ketidakadilan, kapitalisasi ekonomi dan liberalisasi kekayaan alam dekolonisasi dalam tubuh UU Cipta Kerja sebab institusi ini juga mengalami krisis kepercayaan publik.
Apalagi belajar dari pengalaman penolakan sejumlah RUU KUHP, RUU Minerba, RUU KPK, Perpu covid 19, nampaknya tidak membuat pemerintah dan DPR bergeming dan UU yang diuji di MK tidak memberikan solusi keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah persoalan bangsa.

Apa daya keputusan MK jika tidak diindahkan kekuasaan.

Jika sekiranya pemerintah dan DPR mau lebih bersabar tidak terburu-buru dalam pembahasan RUU ini, lebih akomodatif menerima aspirasi buruh dan berbagai elemen masyarakat, menunda pembahasan dimasa pandemi, melakukan diskursus akademik yang luas, membuka ruang-ruang dialog yang demokratis merestorasi kembali kepercayaan publik maka situasi pasti akan lebih tenang dan pembicaraan suatu produk hukum akan lebih elegan dengan semangat kekeluargaan, sambil kita menunggu kehadiran jiwa bangsa kenegarawanan dan solusi dari chief state kepala negara atau kah menanti turunnya hidayah dari Tuhan sang pemilik kekuasaan yang agung untuk merubah nasib kebangsaan kita. Semoga saja. Aamiin.

*) Penulis adalah Akademisi hukum IAIN Ambon dan penggiat konstitusi

 

 

 

Facebook Comments
ADVERTISEMENT