Home Mimbar Ide Kita Yang Tak Pernah Belajar

Kita Yang Tak Pernah Belajar

0
Aksi tolak UU Cipta Kerja di Makassar
Advertisement

Oleh : Wahyudi Akmaliah*

Kita percaya demokrasi sebagai jalan untuk kebaikan dan menyelamatkan kita dari jurang kebiadaban menuju peradaban. Yang terjadi, melalui Pemilihan Legislatif setiap 5 tahun, kita telah memilih para wakil rakyat di mana setengahnya adalah pengusaha yang akan mengesahkan UU yang mempentingkan perut mereka dengan rekening yang sudah gendut. Padahal, saat awal kampanye, mereka inilah yang mengemis suara-suara kita, bahkan rela untuk membayarnya dengan harga mahal. Setelah terpilih saat mereka membela kepentingan mereka sendiri, masih ada di antara kita yang memujanya dengan harapan untuk membela kepentingan rakyat.

Sejak tahun 2012 kita telah membikin tagar #kamibersamaJokowi. Setiap gempuran yang mengkritik dan berupaya menjatuhkannya selalu kita bela. Ini karena, ia merupakan bagian dari kita, kebanyakan dari masyarakat Indonesia, bukan dari dinasti politik, dan bukan dari bagian oligarki. Tidak Ayal, kita membelanya mati-matian sambil berupaya membangun reproduksi stigma bahwasanya lawan politiknya adalah Radikal, Islamis, dan tidak Pancasialis. Kondisi ini berakibat kita memusuhi tetangga kita sendiri yang berbeda pilihan partai politik dan capres. Namun, apakah sekarang kita perlu membuat tagar itu di saat Jokowi memang tidak bersama kita? Bahkan, lebih ironisnya untuk membela kebijakan yang ingin dibuat, pemerintah Indonesia yang dipimpinnya membayar buzzers yang tak murah bahwasanya UU Cipta Kerja ini benar-benar berpihak kepada rakyat.

Sejak kecil kita belajar mengaji dan memahami apa itu kandungan Al-Quran. Rajin salat 5 waktu adalah tiang agama, begitu juga dengan ritual praktek ibadah keseharian lainnya. Namun, kita tidak pernah keras diajarkan bahwasanya keberpihakan kepada orang miskin, tertindas, dan yang tersingkirkan itu ada dalam Al-Quran dan disebutkan berkali-kali. Kini, mengajarkan keberpihakan kepada kelompok mustadafi’in dalam setiap pengajian itu nyaris tidak terdengar. Sebaliknya, kita selalu diajarkan untuk menerima dan pasrah atas setiap nasib yang kita hadapi. Padahal, Nabi Muhammad, selalu berpesan, “bahwasanya Allah tidak akan mengubah sebuah kaum kecuali, ia tidak mengubahnya sendiri”. Ini pesan untuk bergerak sekaligus bentuk pembelaan untuk mengatakan benar sebagai kebenaran, bukan kebenaran yang ditelikung oleh buzzers.

Ya, sebagai rakyat kita memang tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kita selalu memilih orang-orang yang justru tidak mewakili aspirasi suara kita. Sebaliknya, suara kita justru dikebiri untuk kepentingan mereka. Sebagai umat, kita juga tidak berani untuk menyuarakan apa yang terkandung dalam Al-Quran terkait dengan keberpihakan, yang disederhanakan dalam terma politik sekadar menjadi kadrun. Suara perwakilan umat seperti NU dan Muhammadiyah pun juga tidak didengarkan oleh mereka. Pertanyaannya, seberapa penting sekarang kita membela mereka dan kebijakan yang mereka buat seolah-olah untuk kepentingan bangsa dan negara?.

Disahkannya UU Cipta Kerja ini sebenarnya menjadi penanda berakhirnya politik identitas yang sejak tahun 2012 terus dimainkan dan kita masuk dalam arus besar tersebut. Partai Demokrat dan PKS yang menolak UU Cipta Kerja tersebut bukanlah kadrun yang harus kita maki karena berbeda dengan rejim pemerintahan saat ini. Aktivis Sosial yang terus bersuara dan mengkritik UU Cipta ini bukanlah mereka yang merasa tidak kebagian kue kekuasaan sebelumnya seperti teman-temannya yang telah didapatkan. Suara-suara kecil yang terus bersuara juga bukanlah bentuk kekecewaan sesaat.

Mereka adalah bagian dari orang-orang yang melihat bahwasanya ada ketidakberesan yang sedang bekerja di tengah pandemi yang membuat kita semakin membusuk atas kehidupan sehari-hari disuguhkan oleh angkat pasien covid yang terus membengkak dan kesalahan yang terus ditimpakan oleh kita karena dianggap tidak disiplin. Ya, kita sama-sama tidak pernah belajar, meskipun demikian, mereka yang memegang kekuasaan dan berada di dekatnya yang akan merasakan manisnya gula atas setiap kebijakan yang telah dibuat.

*) Penulis adalah peneliti LIPI

Facebook Comments
ADVERTISEMENT