Home Lensa Wajah Hukum : Realita atau Sandiwara

Wajah Hukum : Realita atau Sandiwara

0

Oleh : Safrin Salam*

Hukum dan manusia adalah ibarat dua kutub yang saling terkait. Keterkaitan tersebut terwujud dari hubungan causa manusia sebagai subjek hukum yang diatur oleh hukum. Manusia disebut sebagai subjek hukum oleh karena manusia sebagai insan makhluk dilekati hak dan kewajiban. Pertanyaan dari mana hak dan kewajiban ini muncul ? siapa yang memberikan legitimasi hak dan kewajiban pada manusia ? kapan hak dan kewajiban dan hak manusia itu ada dan sampai kapan berakhirnya ?.

Pertanyaan filsafat ini selalu muncul saat hukum dipertanyakan eksistensi dan peran dalam mengatur kehidupan manusia. Eksistensi dan peran hukum mulai dipertanyakan ketika kewibawaan hukum terjadi disparitas, hukum sebagai das sollen dan hukum sebagai das sein. Disparitas ini disebut sebagai Legal Gap (Permasalahan Hukum). Contoh : Penolakan RUU KPK, Penolakan Legislasi UU Cipta Kerja, Kewajiban Vaksin Corona pada warga negara indonesia yang disertai denda, Kriminalisasi masyarakat adat atas penguasaan hutan adat/tanah ulayat, Tarik-Menarik Pengesahan RUU Pilkada, dll.

Permasalahan hukum ini menjadi masalah olehkarena merubah keseimbangan, harmonisasi, dan kedamaian pada masyarakat indonesia. Kemudian Persoalan ini juga menjadi pembicaraan di setiap kelompok masyarakat mulai dari warung kopi masyarakat sampai pada rapat-rapat anggota DPR RI di parlemen.

Pertanyaan yang muncul adalah Apa yang terjadi pada hukum di Indonesia ? bagaimana menetapkan hukum sebagai panglima kehidupan ?  Posisi hukum dimana pada kondisi chaos demikian : keadilan, kepastian, ataukah kemanfaatan ? ataukah hukum pada posisi tidak pada tujuan hukum ?. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari suasana kebatinan berupa perasaan gundah dan khawatir manusia atas eksistensi hilang kekuatan hukum sebagai penopang dasar pengatur perilaku manusia. Siapa yang patut dipersalahkan ? Manusia ataukah  tuhan. Tentu jika meminjam pendapat Albert Einstein pada tahun 1879 sampai 1955 mengatakan bahwa “Der Heer Goss Wurfelt Night” (Tuhan tidak melempar Dadu).

Kata-kata Albert Einstein menggambarkan bahwa manusia dan hukum yang perlu ditelaah hubungan baik secara empirik maupun religi. Hubungan empirik maupun religi ini menciptakan sebuah pengetahuan pada dua sisi yakni pengetahuan yang bersumber dari agama dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman empirik individu yang terwujud melalui seni. Dari kedua sumber pengetahuan hukum ini maka hukum di wujudukan ada, pada kedua bentuk sumber hukum ini. Dengan demikian, maka hukum sejatinya ditransformasikan kedalam dua bentuk ini. Baik bentuk dari perspektif agama maupun pengalaman empirik individu. Lahirnya Legal Gap (permasalahan hukum) jika ditinjau dari perspektif agama maupun pengalaman empirik individu bisa ditinjau dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan yuridis, pendekatan empirik dan pendekatan filosofis. Ketiga pendekatan ini merupakan syarat wajib hukum dibentuk, pertanyaannya bagaimana jika ketiga pendekatan ini dihilangkan atau ditiadakan ? apakah hukum yang dibuat bisa dikatakan hukum ? Apakah hukum bisa diterima oleh masyarakat indonesia ? Maka jelas hal yang dibuat tersebut bukanlah “hukum”, tapi menjadi alat individual, kelompok atau organisasi tertentu. Hukum menjadi alat akan merubah arah pembentukan dan pelaksanaan hukum. Hukum keluar dari rel (tujuan Hukum) maka tidak dapat dikatakan hukum tapi alat.

Apakah benar demikian adanya hukum tidak berwujud ke tujuan hukum ? Hal ini perlu diukur, diawasi dan dievaluasi oleh seluruh masyarakat indonesia. Hilangnya pijakan 3 (tiga) pendekatan hukum yakni yuridis, empiris dan filosofis menjadikan hukum ibarat alat yang tak punya tuan untuk digunakan. Hukum menjadi mudah diarahkan untuk kepentingan tertentu tergantung siapa yang memegang alat. Padahal dari pendekatan ilmu, hukum itu merupakan wujud yang roh telah diisi Volkgeist (jiwa bangsa) masyarakat indonesia.

Apa yang perlu dilakukan? PERUBAHAN. Secara sistematis, struktural dan menyeluruh. Hukum harus ditempatkan pada rel (jalannya) tujuan hukumnya, yakni Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan. Tujuan hukum harus menjadi arah dari pembentukan dan pelaksanaan hukum itu agar terpenuhi Volkgeist (jiwa bangsa) yakni terbentuknya kehidupan manusia yang harmoni, damai, dan bahagia sebesar-besarnya bagi rakyat indonesia.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Buton

Facebook Comments
ADVERTISEMENT