Home Berita Komisi II DPRD Boalemo Marah-Marah Saat RDP Dengan PLN, Ada Mafia Di...

Komisi II DPRD Boalemo Marah-Marah Saat RDP Dengan PLN, Ada Mafia Di Tubuh PLN ?

0

Matakita.co (Boalemo) – Komisi II DPRD Boalemo menggelar Rapat Dengar pendapat (RDP) bersama dengan perwakilan PLN terkait dengan berbagai keluhan masyarakat, baik dari segi pelayanan hingga tidak adanya kejelasan tentang bagaimana prosedur penindakan pelanggaran yang dilakukan terhadap konsumen, Senin (22/02/2021).

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Suleman Asmu dengan menghadirkan PLN Limboto dan ULP Marisa. Dalam RDP tersebut, pihak PLN dicecar berbagai pertanyaan oleh Pihak Komisi II DPRD Boalemo terkait dengan masalah yang ada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Boalemo.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Wonosari misalnya, rumah masyarakat diputus aliran listriknya karena konsumen dianggap melakukan pelanggaran dengan melakukan pemindahan meteran. Padahal, konsumen telah berkoordinasi untuk pemindahan tersebut, bahkan pemindahan sendiri dilakukan oleh pegawai PLN.

Kejadian berbeda dialami salah satu konsumen di Desa Lahumbo, konsumen tersebut beberapa tahun sebelumnya meminta meminta kebijakan untuk menaikkan daya. Sebab, saat itu belum ada pemasangan baru. Kenaikan daya pun dibijaksanai oleh PLN Tilamuta. Namun, saat pihak UPL Marisa melakukan penertiban, konsumen tersebut dianggap melakukan pelanggaran.

Terungkap dalam RDP tersebut, ternyata ada oknum-oknum yang bukan bagian dari PLN mencari keuntungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, ada dugaan persekongkolan antara PLN dan Oknum tersebut untuk mencari kesalahan konsumen.

Dalam RDP tersebut Aleg PPP Fatkurrohman menyampaikan dengan penuh emosi, bahwa apa yang terjadi merupakan bentuk penindasan yang dilakukan oleh PLN kepada pelanggan, terlebih pelanggan yang diputus oleh aliran listrik tersebut merupakan warga miskin. Menurut Fatkur, disinyalir telah terjadi persekongkolan antara oknum tersebut dengan PLN untuk mencari kesalahan masyarakat.

“Kasihan masyarakat yang aliran listriknya diputus, mereka itu ada yang mata pencahariannya menjual es Mambo, ada yang jualan Nasi kuning dan lain-lain. Terus kalau diperlakukan seperti ini tentunya ini sangat berlawanan dengan sisi kemanusiaan, apalagi pihak PLN datang dengan membawa Aparat Keamanan. Seakan menakut-nakuti masyarakat, ini ada apa ?,” Kata Fatkurrohman dengan nada tinggi.

Pihak PLN pun dalam penyampaiannya mengatakan, bahwa oknum yang mengatasnamakan PLN tersebut tidak bermitra atau menjadi bagian dari PLN. Demikian juga dengan kehadiran aparat hukum, saat penertiban merupakan bagian dari SOP PLN.

“Jadi kami jelaskan pak, bahwa oknum yang disampaikan bukan merupakan bagian dari PLN. Kami akan melakukan penelusuran lebih mendalam, jika memang ditemukan itu bukan kesalahan dari pelanggan kami pastikan itu aman. Akan ada sanksi yang akan dijatuhkan berupa pemecatan jika ada orang PLN yang justru melakukan pelanggaran,” Ungkap Pihak PLN yang diwakili oleh Waluyo.

Senada dengan Fatkurrohman, Aleg PKS Aswan Jamaludin mengatakan, pihak PLN terkesan melakukan pembiaran atas kejadian yang terjadi di seluruh Kecamatan. Menurut Aswan, seharusnya pihak PLN bertindak tegas terhadap oknum yang mengambil keuntungan dari masyarakat, karena masyarakat yang justru menjadi korban.

“Perlunya tindakan tegas dari pihak PLN, saya curigai oknum ini memang mencari-cari kesalahan konsumen. Bahaya ini jika ada dibiarkan mafia-mafia ini berkeliaran,” Ujar Aswan

Sementara itu, Aleg Perindo Riko Djaini meminta komitmen pihak PLN untuk membersihkan oknum-oknum atau mafia yang bermain dan mencari keuntungan kepada konsumen, dengan dalih konsumen telah melakukan pelanggaran.

“Saya minta PLN seriusi masalah ini, silahkan PLN melakukan penelusuran. Jika memang ada permainan disini, terutama dilakukan oleh pihak PLN di Kecamatan-kecamatan, Pecat mereka,” Tegas Riko.

Rencananya Rapat Dengar Pendapat akan digelar kembali dengan menghadirkan perwakilan PLN di masing-masing Kecamatan.(Ti Kai)

Facebook Comments
ADVERTISEMENT