Beranda Politik Mahfud MD Soroti Masih Minimnya Mal Pelayanan Publik di Sulsel

Mahfud MD Soroti Masih Minimnya Mal Pelayanan Publik di Sulsel

0

MataKita.co, Makassar – Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Mahfud MD menyoroti provinsi yang masih minim Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel). Tercatat baru tujuh daerah di Sulsel yang memiliki MPP.

Dia mendorong Provinsi untuk terus menambah MPP di setiap kabupaten/kota. Saat ini, kata Mahfud, baru 63 MPP yang ada di Indonesia.

“Kita dorong sama-sama. Dari 500 sekian kabupaten/kota, baru 63 ini mempunyai MPP,” ujarnya usai meresmikan empat MPP di Kabupaten Maros, Jumat (19/8/2022).

Mahfud yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menargetkan tahun 2024 seluruh daerah di Indonesia termasuk Sulsel harus sudah memiliki MPP.

“Kita targetkan sebelum Pilpres 2024 harus sudah lengkap. Mudah-mudahan lengkap semua,” tegasnya.

Mahfud menegaskan MPP merupakan program pemerintah untuk reformasi birokrasi. Dengan adanya MPP menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam masyarakat.

“Kebijakan MPP bertujuan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, sekaligus merupakan upayakan untuk meningkatkan daya saing global,” tuturnya.

Sementara Sekretaris Daerah Sulsel, Abd Hayat Gani mengaku Pemprov Sulsel berupaya terus menambah MPP di kabupaten/kota guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia menegaskan keberadaan MPP sangat dibutuhkan, karena pelayanan administrasi kemasyarakatan bisa dilakukan sekaligus dalam satu tempat.

“Adanya MPP, Masyarakat kita mudah dan gampang dilayani. Masyarakat yang ingin urus STNK, SIM, pajak dan lain-lain bisa dilakukan di MPP,” tutupnya.

Ia mengakui saat ini baru tujuh MPP yang ada di Sulsel. Tujuh MPP tersebut yakni MPP Maros, Parepare, Pinrang, Selayar, Bantaeng, Barru, dan Bone.

Mahfud yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menargetkan tahun 2024 seluruh daerah di Indonesia termasuk Sulsel harus sudah memiliki MPP.

“Kita targetkan sebelum Pilpres 2024 harus sudah lengkap. Mudah-mudahan lengkap semua,” tegasnya.

Mahfud menegaskan MPP merupakan program pemerintah untuk reformasi birokrasi. Dengan adanya MPP menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam masyarakat.

“Kebijakan MPP bertujuan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, sekaligus merupakan upayakan untuk meningkatkan daya saing global,” tuturnya.

Sementara Sekretaris Daerah Sulsel, Abd Hayat Gani mengaku Pemprov Sulsel berupaya terus menambah MPP di kabupaten/kota guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Ia menegaskan keberadaan MPP sangat dibutuhkan, karena pelayanan administrasi kemasyarakatan bisa dilakukan sekaligus dalam satu tempat.

“Adanya MPP, Masyarakat kita mudah dan gampang dilayani. Masyarakat yang ingin urus STNK, SIM, pajak dan lain-lain bisa dilakukan di MPP,” tutupnya.

Ia mengakui saat ini baru tujuh MPP yang ada di Sulsel. Tujuh MPP tersebut yakni MPP Maros, Parepare, Pinrang, Selayar, Bantaeng, Barru, dan Bone.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT