Matakita.co, Gorontalo – Stuting hingga kini masih menjadi masalah kesehatan serius yang dialami oleh banyak anak di Indonesia. Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, anak-anak dengan usia 0-14 tahun rentan mengalami masalah tumbuh kembang, salah satunya dalah Stunting.
Oleh karena itu, untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia di masa depan, Bkkbn Provinsi Gorontalo gelar rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendamping TPK kabupaten/Kota semester 1 tahun 2023. Bertempat di Hotel Yulia, Selasa (08/08/2023).
- Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendamping TPK kabupaten/Kota semester 1 tahun 2023. Bertempat di Hotel Yulia, Selasa (07/08/2023). Di buka langsung oleh Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo
Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapat mandat sebagai koordinator atau Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo Dra. Hartati Soleman mengatakan selama satu tahun terakhir, pemerintah telah berhasil menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada akhir 2024.
Di Provinsi Gorontalo angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo berdasarkan SSGBI pada tahun 2022 sebesar 23,8%, mengalami penurunan sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 29%, meskipun masih berada di atas angka prevalensi nasional. Namun jika di hitung angka stunting di tiap kabupaten kota masih tinggi, di antaranya kabupaten yakni kab. gorontalo 30.8%, kab. Boalemo 29.9%, kab. Gorontalo utara 29.3%, kab. Bone Bolango 22.3%, Kota Gorontalo 19.1%, dan kabupaten pohuwato 6.4%.
Meskipun demikian, penurunan angka stunting yang di tahun 2023 dan 2024 tetap menjadi salah satu fokus di tiap Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk mendukung penurunan angka stunting nasional mejadi 14% di tahun 2024.
Untuk saat ini hasil angka stunting di Provinsi Gorontalo masih dalan proses hartati berharap hasil yang akan muncul mencapai 16-15%
Kepala perwakilan Bkkbn Provinsi gorontalo Hartati Soleman menyebutkan Bkkbn memiliki strategis dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).
RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia) menjadi suatu peraturan turunan atau pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.
RAN PASTI sebagai upaya pemerintah pusat mengkonsolidasikan atau mengkonvergensikan kegiatan-kegiatan, program dan anggaran yang termasuk di dalamnya terdapat pemerintah daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan serta sektor swasta.
Perkembangan pembentukan TPPS di 6 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati dan Walikota.
Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada sasaran yang diselenggarakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), BKKBN membentuk Satuan Tugas Percepatan Stunting di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Satgas Stunting akan bergerak dan memberikan dukungan teknis terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi, bersama pemangku kepentingan sebagai upaya menurunkan angka prevalensi Stunting di Indonesia”, Jelas Hartati.
Lebih lanjut, Hartati menuturkan bahwa salah satu terobosan BKKBN dalam menurunkan stunting di Indonesia melalui pendekatan pendampingan keluarga, pendampingan dilakukan berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan, dengan pendampingan melekat diharapkan semua faktor risiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor risiko tersebut.
Tim pendamping keluarga terdiri dari 3 unsur masyarakat yaitu Bidan, PKK dan Kader KB (PPKBD/SubPPKBD) yang dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan. Di Provinsi Gorontalo sudah terbentuk 2.958 tim dengan rincian sebagai berikut:
Kab. Gorontalo Utara : 372 TPK
Kab. Boalemo : 342 TPK
Kab. Bone Bolango : 525 TPK
Kab. Gorontalo : 909 TPK
Kab. Pohuwato : 369 TPK
Kota Gorontalo : 441 TPK
Dalam perkembangannya, berbagai upaya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di setiap kabupaten/kota menemui beragam dinamika dan problematika yang unik, khas, dan kasuistik, berangkat dari pemahaman ini maka diperlukan treatments dan intervensi aksi yang lebih detail, spesifik, serta intens.
Sejalan dengan penunjukan BKKBN sebagai koordinator atau ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia maka BKKBN melalui berbagai program dan anggaran baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota melalui DAK telah berusaha mengakomodir upaya untuk percepatan penurunan stunting.
Konvergensi ini terlihat mudah di ucapkan namun membutuhkan kerja sama dan kerja keras untuk direalisasikan. Membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kesediaan para pihak untuk mengesampingkan kepentingannya demi mencapai tujuan bersama.
“Untuk itu pada kegiatan hari ini pada Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan oleh TPK Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Semester 1 Tahun 2023 kami, harapan kami kedepannya tetap terjalin kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyukseskan Program Bangga Kencana sekaligus Program Percepatan Penurunan Stunting dengan harapan mendapat dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan serta penggerak program di lapangan”, Tutupnya
