Matakita.co, Makassar — Dewan Pengurus Daerah Indonesian Association for Public Administration (DPD IAPA) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menggelar dialog interaktif bertema “Integrasi Green Policy dalam Administrasi Publik”, Kamis (22/1/2026). Forum ini menjadi ruang pertemuan akademisi dan praktisi untuk membahas penguatan kebijakan publik berwawasan lingkungan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Salah satu pemantik diskusi, Haerul, menilai dialog tersebut penting sebagai ruang refleksi bersama dalam merespons tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
“Dialog interaktif ini menjadi ruang refleksi bagi akademisi dan praktisi administrasi publik untuk memperkuat landasan konseptual, berbagi praktik baik, serta mendiskusikan tantangan implementasi kebijakan berwawasan lingkungan dalam sistem pemerintahan Indonesia,” ujar Haerul.
Sementara itu, narasumber utama kegiatan, Darhamsyah, menekankan bahwa integrasi green policy tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menegaskan perlunya pendekatan lintas sektor melalui kerangka whole of government.
“Integrasi green policy dalam administrasi publik harus dilakukan dengan memperkuat dan mengharmonisasikan regulasi, melakukan analisis kesenjangan kebijakan, serta menyelaraskan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka panjang,” kata Darhamsyah.
Mantan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2012–2023 itu menambahkan, kebijakan lingkungan tidak akan efektif tanpa dukungan instrumen fiskal dan kelembagaan yang kuat.
“Penguatan green budgeting, green finance, serta green public procurement menjadi prasyarat penting agar kebijakan lingkungan tidak berhenti pada tataran normatif,” tegasnya.
Di sisi lain, Andi Aslinda menegaskan bahwa IAPA memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan keilmuan dan praktik administrasi publik yang adaptif terhadap tantangan zaman.
“IAPA merupakan asosiasi yang mewadahi dosen, peneliti, dan praktisi administrasi publik di Indonesia yang secara konsisten mengabdikan diri pada pengembangan keilmuan, pemikiran kritis, serta praktik administrasi publik yang relevan dengan tantangan zaman,” ujarnya.
Menurut Andi Aslinda, isu integrasi green policy menjadi krusial karena tantangan pembangunan saat ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial, dan pelestarian lingkungan.
Ia menilai berbagai persoalan seperti banjir, longsor, pencemaran, hingga krisis pangan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga mencerminkan kegagalan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Lemahnya perencanaan tata ruang, perizinan yang tidak terkendali, serta minimnya pengawasan birokrasi menunjukkan bahwa persoalan lingkungan sejatinya merupakan persoalan administrasi publik,” jelasnya.
Melalui dialog interaktif ini, DPD IAPA Sulselbar berharap dapat memperkuat diskursus akademik, mendorong pertukaran praktik baik, serta mengkritisi tantangan implementasi green policy sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
