Oleh : Muhammad Hidayat Djabbari, S.Sos., M.A.P
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam maupun program pembangunan. Yang masih menjadi persoalan adalah apakah keduanya telah menghadirkan keadilan bagi rakyat sebagaimana amanat Pancasila”
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya raya. Kita memiliki tambang, hutan, laut, dan berbagai sumber daya alam. Bahkan dalam lagu Kolam Susu oleh Koes Plus, dikiaskan bahwa tanah kita tanah surga, Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, yang mengibaratkan kekayaan Indonesia yang melimpah dan menjadi incara dunia. Di sisi lain, pemerintah juga terus menghadirkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di balik berbagai capaian tersebut, masih ada satu pertanyaan yang belum tuntas terjawab: apakah hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat?
Pertanyaan ini kembali muncul setelah publik ramai membicarakan film dokumenter Pesta Babi. Film tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat lokal harus berhadapan dengan arus investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang terus berkembang. Pada saat yang sama, muncul pula perdebatan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di sektor-sektor strategis dan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Kalau dipikir-pikir, ketiga isu tersebut tampak berbeda. Namun jika dicermati lebih jauh, semuanya berbicara tentang hal yang sama yakni keadilan sosial. Siapa yang menikmati hasil pembangunan? Siapa yang mendapat manfaat terbesar dari kekayaan alam Indonesia? dan apakah kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat?
Dalam kontek pancasila sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya menjadi kompas dalam setiap kebijakan dan pembangunan. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukan sekadar kalimat yang dihafal sejak sekolah dasar dan dilafalkan disetiap upacara. Sila tersebut mengandung pesan bahwa pembangunan harus menghadirkan manfaat yang nyata dan merata bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di garis depan dampak pembangunan.
Jika anda menonton film pesta babi, Dari film tersebut dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak selalu diterima dengan cara yang sama oleh semua pihak. Di satu sisi, investasi dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, masyarakat lokal sering kali merasa belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang berasal dari wilayah mereka. Ketika masyarakat di sekitar kawasan kaya sumber daya masih hidup dalam keterbatasan, maka wajar jika muncul pertanyaan mengenai keadilan dalam pembangunan.
Persoalan serupa terlihat dalam perdebatan mengenai tenaga kerja asing dalam pengelolaan SDA. Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan mengapa kesempatan kerja di sektor-sektor strategis justru lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar, sementara tenaga kerja lokal masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Padahal tujuan utama pembangunan semestinya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri.
Hingga sampai pada Program Makan Bergizi Gratis. Tujuannya tentu sangat baik, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia walaupun program ini adalah hasil jualan kampaye dan walaupun namanya Gratis sekalipun kenyataannya tidak gratis (tidak ada yang gratis, sekalipun makan bergizi gratis, dalam ekonomi dipandang Everything has a cost). Namun sebuah program yang baik tetap perlu dikritisi agar pelaksanaannya berjalan efektif. Kritik terkait kualitas makanan, pengawasan, ketepatan sasaran, maupun penggunaan anggaran harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki kebijakan, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap program itu sendiri.
Pada akhirnya, dari Pesta Babi, polemik tenaga kerja asing, hingga kritik terhadap MBG mengingatkan kita pada satu hal penting yakni pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan. Sebab sebesar apa pun investasi yang masuk dan sebanyak apa pun program yang diluncurkan, semuanya akan kehilangan makna jika rakyat tidak benar-benar merasakan manfaatnya.
Di sinilah Pancasila seharusnya hadir, bukan hanya dalam pidato dan slogan, tetapi dalam setiap keputusan dan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Karena ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar apa yang dibangun, melainkan siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan itu.
*Penulis adalah Dosen Administrasi Publik FISIE USN Kolaka dan Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Hasanuddin
