MataKita.co, Makassar — Forum Kajian Politik Sulsel (FKPS) mengadakan kegiatan dialog publik bersama aktivis dan wartawan. Kegiatan yang mengusung tema “Mahar Politik dan Politik Uang vs Kebijakan Publik” diadakan di Warkop Dottoro Jalan Bulevard Makassar. (5/11/2018)
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber antaranya Andi Razak Wawo (Politisi PDIP), Dr. Arqam Azikin (Pengamat politik) dan Asra Tillah (Politisi Perindo).
Andi Razak Wawo dalam pemaparannya mengatakan bahwa memang banyak parpol yang mempraktekkan mahar politik dan politik uang. Katanya tidak usah dia sebutkan parpol yang mana. Jika sistem pemilihan langsung tetap dilaksanakan, maka mustahil bisa dihilangkan mahar politik dan politik uang.
“Yang terpenting kita harus komitmen bahwa mahar politik dan politik uang ini harus kita hilangkan. Karena melihat mahar ini, sangat berbahaya dalam demokrasi kita,” ungkap Razak yang juga calon DPR RI dari partai PDIP ini.
Sementara itu, Asra Tillah menjelaskan bahwa masyarakat sudah bisa melakukan elektoral demokrasi, artinya masyarakat sudah bisa melakukan demokrasi secara bebas.
“Kita perlu ketahui, bahwa ada dua hal politik kita, politik transaksional dan politik kebencian. Politik transaksional adalah politik uang. Sedangkan politik kebencian adalah orang yang melakukan fitnah dan lain sebagainya. Maka yang perlu kita perbaiki sekarang adalah pengkaderan politik,” ujar Asra yang juga Caleg DPRD Sulsel itu partai pengusung Perindo yang meliputi tiga kecamatan yaitu, Maros, Pangkep, Barru dan Parepare.
Selain itu, Arqam mengungkapkan, sistem politik ini harus ditata lagi, supaya tidak ada mahar politik dan politik uang. Juga seharusnya yang pantas duduk di kursi DPR itu harus orang yang pernah diorganisatoris. Karena gimana caranya dia bisa berdialog dengan pejabat tinggi contohnya Kapolda, Kapolri dll.
“Saya yakin kalau bukan orang yang pernah bergelut di organisasi pasti jadi penonton di parlemen. Sehingga saya harapkan agar soal persyaratan menjadi calon anggota DPR harusnya tidak ada lagi tamatan SMA seharusmi minimal S1,” kata Arqam yang juga kordinator FKPS itu
Arqam menambahkan, yang harus kita lakukan adalah perlu rekrutmen kader, juga perlu melakukan uji potensi terhadap caleg. Supaya parpol mengetahui potensi caleg tersebut. (Baslam)
