Matakita.co, Morut – Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd., M.Pd., menegaskan pentingnya langkah cepat dan proaktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Pernyataan itu ia sampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Keuangan Daerah bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, dan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (5/11/2025).
Antisipasi Efisiensi Anggaran Nasional
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Morowali Utara.
Menanggapi hal itu, Wabup Djira mengingatkan agar jajaran OPD tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah antisipasi.
“Sekalipun dana transfer ke daerah berkurang, manfaat program pusat tetap besar. Banyak kegiatan yang anggarannya tidak hilang, hanya dialihkan dan dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat. Karena itu OPD harus proaktif menjemput program-program tersebut,” tegasnya.
Dorong Sinergi Daerah dan Pusat
Wabup Djira menjelaskan bahwa sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto — seperti program makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan pangan, serta program sosial dan infrastruktur — tetap tersedia melalui kementerian.
“Intinya, jangan menunggu. Daerah harus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Ini penting untuk mengimbangi pengurangan transfer ke daerah,” ujarnya.
Selain isu transfer dana, rapat juga membahas beban belanja pegawai untuk tenaga PPPK. Banyak kepala daerah, termasuk Morowali Utara, mengusulkan agar gaji dan insentif PPPK ditanggung pemerintah pusat.
“Usulan ini sudah disampaikan langsung ke Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan. Kita berharap ada kebijakan yang meringankan daerah,” kata Wabup Djira.
Fokus pada Pelayanan Publik
Wabup menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat tidak terdampak oleh penyesuaian fiskal.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar program-program pusat bisa kita tarik masuk ke Morowali Utara,” tutupnya.
Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi, unsur Kementerian Keuangan, Banggar DPR RI, Forkopimda, instansi vertikal, Bupati/Wali Kota se-Sulteng, serta perbankan dan para undangan lainnya.
