Home Mimbar Ide PERPPU Ormas, Betulkah Negara Emergency?

PERPPU Ormas, Betulkah Negara Emergency?

0

Oleh : Furqan Jurdi*

Saya baru bisa memberikan tanggapan tentang keluarkan Perppu oleh pemerintah beberapa hari yang lalu. Walaupun begitu, sudah lama semenjak pemerintah mengeluarkan statemen untuk membubarkan Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia, saya sudah menuliskan perbandingan saya tentang pembubaran Masyumi dan HTI ini. Ada kesamaan kondisi dan cara pemerintah membubarkan organisasi, bedanya hukum tidak memberikan peluang untuk semudah itu pemerintah membubarkan organisasi, dulu dengan Keputusan Presiden semuanya bisa selesai, dan pengadilanpun tidak berhak memeriksa keputusan Presiden itu, itulah dialami oleh Masyumi di masa lalu, namun sekaran berbeda ada UU yang mengaturnya.

Keluarnya Perppu tentang Ormas oleh Pemerintah beberapa hari yang lalu telah menimbulkan polemik yang terus menuai kontroversi, disebabkan karena keluarnya perpu itu tidak relevan dengan situasi politik dan sosial yang terjadi dalam negara Republik Indonesia. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu keluar setelah ada keinginan pemerintah untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan “Pancasila” menurut versi Pemerintah.

Ini menimbulkan gejolah politik dan pro dan kotrak ditengah-tengah masyarakat. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi Islam yang menjadi sasaran tembak keluarnya Perppu itu menolak dengan keras dinyatakan sebagai organisasi yang berntetangan dengan Pancasila. Alasan HTI karena dalam agenda sosial-keagamaan yang mereka lakukan, tidak pernah ingin mengubah dasar negara menjadi negara Islam, namun mereka hanya ingin mengingatkan tentang pentingnya Khilafah Islamiyah, yang dalam tradisi kaum Salaf dianggap sebagai sebuah sistem pemerintahan yang paling ideal dalam membangun ummat, bangsa dan negara.

Terlepas dari polemik ideologi itu, saya ingin mengambil satu statemen yang menjadi acuan saya dalam mengemukakan pendapat ini. UUD 1945 menyatakan dalam pasal 22 (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Ketentuan itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Ukuran objektif penerbitan PERPPU yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam pandangan MK ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPPU. Pertama: Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Ketiga, Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Lalu apakah yang dimaksud dengan state of emergency itu?

Yang dimaksud dalam UUD 1945, negara dalam keadaan Darurat adalah negara yang sedang diancam perpecahan, yang terancam peperangan. Apakah kondisi sekarang ini terancam peperangan.? Lalu siapakah yang ingin memecahbelah bangsa dan ingin melakukan peperangan? Apakah organisasi Kemasyarakatan yang ada itu menimbulkan peperangan dan perpecahan? Pernyataan ini tidak mampu dijabarkan oleh Pemerintah, yang Pemerintah lakukan hanyalah mengkaji konsep dasar pemikiran organisasi lalu pemerintah mengambil keputusan, ini yang “pro-Pancasila” dan ini yang “anti-Pancasila”. Kemudian Pertanyaan lain yang muncul adalah, apakah terjadi kekosongan hukum terhadap keberadaan Ormas di Indonesia. Apakah tidak ada UU Keormasan yang mengatur tentang ormas, pemebentukanya, ideologinya, dan bahkan pembubarannya? Maka secara hukum saya menjawab, ada UU Ormas, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang ormas, jadi alasan kekosongan hukum tidak bisa dibenarkan.

Apakah Negara dalam Keadaan emergency?

Negara sama sekali tidak dalam keadaan Darurat. karena pemerintahan masih berjalan efektif, negara masih aman-aman saja, tidak ada organisasi-organisasi Islam yang membeli senjata untuk perang, tidak ada organisasi yang sedang berperang, tidak ada organisasi yang sedang ingin meruntuhkan kedaulatan bangsa. negara dan pemerintahan berjalan aman-aman saja, jadi tidak cukup alasan, baik secara sosiologis maupun hukum untuk mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017. pemerintah telah salah mengambil tindakan dan ini bentuk kesewenang-wenangan.

Penafsiran pemerintah yang begitu sangat gegabah ini, tidak dibenarkan dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Karena demokrasi memberi peluang terjadinya perdebatan politik dan ideologi, tapi tetap dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tidak boleh pemerintah dengan serta-merta karena merasa bahwa organisasi itu berbeda dengan pancasila, maka ia dicap sebagai organisasi yang akan menimbulkan perpecahan atau perang. Tidak semudah itu mencap organisasi kemasyarakatan seperti yang dilakukan oleh Rezim Jokowi sekarang.

Pertanda Keangkuhan Rezim

Setelah muncul gerakan kaum muslimin di Indonesia dengan aksi bela Islam menuntut Penista Agama untuk ditangkap, semenjak itu pula pemerintah menghembuskan angin ingin membubarkan organisasi-organisasi yang dianggap “berseberangan” dengan pemerintah. Sebelum dibubarkan propaganda politik dimainkan dengan argumentasi, yang tidak fair. Seperti “pro-Pancasila dan kontra-Pancaila” semakin meruncing. Diberi label sebagai organisasi radikal, tidak toleran, mengancam keutuhan bangsa dan macam-macam alasan.

Setelah label dan cap itu menghinggap kepada organisasi maka pemerintah dengan serta-merta mengambil langkah untuk membubarkan organisasi-organisasi yang dicap itu. Namun sayangnya hanya yang berbeda dengan pemerintah yang dibubarkan. Dan yang pastinya organisasi Islam menjadi tujuan utama. Dalam konteks ini ada HTI dan Front Pembela Islam (FPI) yang dirasa cukup terbuka mengkritik pemerintah.

Namun rasa-rasanya pemerintah telah memonopoli falsafah negara untuk membenarkan segala tindakannya dengan berbgaimacam cara. Ini pertanda keangkuhan sebuah rezim yang ingin membunuh akal merdeka, membungkam interupsi dan menghancurkan demokrasi, yang berdiri hanyalah keangkuhan politik kekuasaan yang semena-mena. Petanda inilah yang sedang menghinggap negara kita. Dan ini harus kita lawan secara bersama.

*) Penulis adalah Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here