Home Kampus Gandeng Kejati Sulselbar, Pusat Kajian Kejaksaan Unhas Bahas Penegakan Hukum Tindak Pidana...

Gandeng Kejati Sulselbar, Pusat Kajian Kejaksaan Unhas Bahas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu

49
0
SHARE

MataKita.co, Makassar – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat bekerjasama dengan Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menggelar diskusi publik dengan Tema “Quo Vadis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu” yang berlangsung pada hari Rabu, 27 Februari 2019 di Aula Harifin A. Tumpa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kegiatan merupakan acara rutin Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat namun kali ini sekaligus menyemarakan serial acara Dies natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Yang ke-67 tahun yang akan dilangsukan pada bulan maret nanti.

Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten dari berbagai institusi, antara lain: Asriadi (Komisioner Bawaslu Sulsel), M Asram Jaya (Komisioner KPU Sulsel ) dan Nana Riana (Koordinator Pidum Kejati Sulselbar).

Dalam pemaparannya, Asriadi menyampaikan bahwa hendaknya mahasiswa jangan terlalu alergi lah untuk berpartisipasi dalam politik sebab jika demikian terjadi maka politik akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik.

M Asram Jaya, Komisioner KPU Sulsel menjelaskan bahwa KPU selaku penyelenggara Pemilu sangat berhati-hati untuk menetapkan suatu kebijakan dengan tujuan agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU tentang Pemilu dan peraturan lainnya yang berkaitan atau tegasnya bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Nana Riana memaparkan lebih kepada bagaimana menangani kasus tindak pidana pemilu baik secara teoritis maupun secara peraktis, artinya bagaimana mengenakan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan jika dibenturkan dengan UU yang khusus terhadap UU yang khusus lainnya.

“Dalam hal dikaitkan dengan kasus beredarnya video beberapa camat yang ada di kota Makassar dengan notabene mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden pada pemilu bulan april mendatang, pertama-tama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa apakah video tersebut benar natural atau rekayasa dengan berdasarkan hasil pengamatan ahli IT. setelah itu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan” Jelas Koordinator Pidum Kejati Sulselbar ini.

Baca Juga  Hamka Hamzah : Legenda Tidak Harus Mengangkat Trofi

Acara tersebut berlangsung dengan lancar yang dipandu langsung oleh Fajlurrahman Jurdi selaku Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Facebook Comments