Home Fajlurrahman Jurdi KPK dalam Tekanan Oligarki

KPK dalam Tekanan Oligarki

0

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

Hari-hari kita dijejali oleh desas-desus, ketegangan dan friksi politik tanpa henti. Berakhirnya Pemilu tidak serta-merta berhentinya ketegangan dan kutukan, malah justru kian menggema. Kini suara itu tidak datang dari rivalitas antar massa seperti saat pemilu berlangsung, tapi kini yang terjadi adalah suara penolakan pada mereka yang memiliki kuasa.

Rasanya kita belum melangkah terlalu jauh dari waktu Pemilu yang lalu, namun “pengkhiatan partai politik” pada publik tak bisa ditolerir. Mereka menutup telinganya dengan kapas dari “neraka” agar terus berjalan tanpa perlu mendengar suara yang berbeda. Bagi mereka, tujuan harus selesai sesuai target, tanpa berpikir efek yang ditimbulkan. Kejahatan kekuasaan kian deras mengaliri suara publik, hingga tak tersisa untuk di dengar walau hanya sepatah kata.

Penolakan publik pada revisi UU KPK dan pimpinan KPK yang baru tak bisa dianggap sepele, karena lembaga ini tinggal satu-satunya benteng terakhir yang menjaga trust publik pada pemerintahan. Lembaga ini masih bisa menjaga keseimbangan, sehingga publik punya secercah harapan, bahwa kebaikan masih ada untuk diperjuangkan.

Dalam konteks revisi UU KPK, praktis kita dipertontonkan ketegangan dua entitas yang tak seimbang dari sisi kekuatan, yakni kelompok oligarki vs massa yang tak berdaya. Kelompok oligarki yang diwakili partai politik, menghimpun massa bayaran untuk mendukung kehendak mereka, menekan politisi anggota partai, dan memutuskan bahwa KPK menjadi penyebab “keliaran” mereka terhenti untuk mencuri asset dan sumber keuangan negara, sehingga tak ada jalan lain selain segera “diaborsi”.

KPK berakhir tragis, dibela namun tak digubris oleh mereka yang memperoleh mandat berkuasa dari rakyat. Suara rakyat tiba-tiba jadi “sunyi”, berteriak sendiri di depan cermin dalam ruangan kedap suara. Suara itu memantul kembali, hening dari luar, dari telinga yang berbeda. Mereka tak didengar oleh telinga kuasa yang tuli pada penolakan.

Partai politik yang belum luput dalam ingatan kita, baru saja datang memelas meminta belas kasihan rakyat agar voice-nya disumbangkan ke mereka pada Pemilu lalu, bersatu berkhianat. Janji tinggal kenangan, harapan pupus tanpa bekas, mereka ingkar begitu saja, tanpa rasa bersalah sedikitpun.

Harapan bahwa korupsi akan “dihabisi” hingga tak tersisa suatu ketika nanti, berhenti mengheningkan cipta seketika, karena duka lara matinya harapan, karena KPK sebagai pusat kepercayaan untuk itu, tak punya taji untuk bekerja, menembak tepat dijantung para koruptor.

Di negeri ini, aliansi segerombolan oligarki, bisa menghancurkan harapan lebih dari 200 juta rakyat Indonesia. Mereka bersindikat tanpa kendali, mengatur hukum, membayar aparat, membiayai kejahatan, membeli gerakan sosial, menutup mulut media massa, mengendalikan kaum intelektual sekaligus membeli isi kepala mereka. Aliansi oligarki yang tumbuh di era ini, lebih brutal kelakukannya, lebih kasar perangainya, lebih tak tau diri ketimbang era yang lalu.

Kita sedang menghadapi satu fase yang rumit. Korupsi menjadi ancaman bersama umat manusia dan peradaban, mendera Negara-negara demokrasi berkembang dan maju. Tak sedikit yang gagal lalu krisis melanda mereka, tapi banyak pula yang berjalan terseok dengan kalkulasi-kalkulasi yang ekonomi yang rumit. Anggaran Negara habis terkuras untuk membiayai belanja yang tak penting, karena sejatinya habis terbagi di kantong-kantong kekuasaan elit.

Kini kita, setelah gegap-gempita Pemilu 2019, Anggota DPR dan Presiden terpilih belum dilantik, perangai politik partai dan presiden terpampang dengan jelas dihadapan kita. Ini awal yang rumit memasuki tahun-tahun ke depan. Korupsi akan kembali tak dianggap berbahaya. Selamat para oligark, selamat tuan presiden. Selamat tinggal KPK.

Wallahu a’lam bishowab

*) penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Facebook Comments