Home Mimbar Ide DPR Kedap Suara

DPR Kedap Suara

0

Oleh : Ahmad Takbir Abadi*

Revolusi berangkat dari gagasan yang haus dengan keadilan. Gerakan revolusi merupakan simbol paripurna yang bergerak dari berbagi penjuru negeri, dari akar rumput yang kecil hingga mereka yang pernah menjadi juru demontrasi.

Lalu siapa yang percaya bahwa gedung  DPRD di daerah dan gedung DPR RI di Senayan memang dirancang untuk kedap suara. Walau berbagai jenis sumber suara yang digaungkan nampak lapisan marmer sebagai  dinding tak menembus suara-suara Mahasiswa yang mengaung di halaman kantor dewan itu.

Tapi arsitektur dan lapisan semen bukan menjadi soal di DPR RI saat ini. Semua fasilitas itu di rancang dan ke semuanya milik rakyat.

Kedap suara  DPR ditandai dengan pengesahan Revisi RUU KPK. Pengesahan yang ditandai dengan ketok palu di ruang paripurna merupakan awal kematian pemberantasan korupsi di republik ini. Pasalnya KPK sebagai lembaga negara di interpensi ketika melakukan   tindakan kerja jika ada tindak pidana korupsi yang mampu merugikan negara.

Hal ini menjadi point penting elemen mahasiswa sehingga sangat kecewa dengan Revisi UU KPK yang akhirnya disahkan setelah presiden Jokowi meminta untuk mendengarkan masukan dari banyak pihak, namun tak ada yang bisa diharapkan kepada pak Jokowi karena pada ujung cerita  sepertinya DPR dan rezim Jokowi bersekongkol untuk sama-sama mengsahkan RUU ini.

Selain revisi UUD KPK Wiranto selaku Menko Polhukam dalam jumpa persnya juga menyampaikan bahwa DPR  RI bersama pemerintah RI sepakat dengan UU MD3 dan rancangan UU tata cara pembentukan Undang-undang.

Mahasiswa sungguh kecewa berat, mereka bahu membahu turun ke jalan suarakan atas tindakan yang tidak pro demokrasi dari legislatif dan eksekutif itu.

Belum lagi rancangan KUHP, RUU pertanahan, RUU kemasyarakatan,RUU Minerba dan RUU ketenagakerjaan  yang sebentar lagi akan disahkan.

Hal yang paling mendasar yang manjadi perbincangan Mahasiswa di berbagai mimbar orasi perihal penolakan revisi UU KUHP yang tidak sesuai dengan akal sehat dan logika serta tidak pro rakyat.

Seperti halnya pasal kontroversial RUU KUHP yang lain terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 218 mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun. Di pasal 219, pelaku penyiaran hinaan itu diancam 4,5 tahun bui. Di pasal 220 RUU KUHP, dijelaskan bahwa perbuatan ini menjadi delik apabila diadukan oleh presiden atau wakil presiden.

Selain itu juga, pemidanaan terkait aborsi diatur pasal 251, 415, 469 dan 470. Misalnya, pasal 469 mengatur hukuman bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya, maksimal 4 tahun bui. Orang yang menggugurkan kandungan perempuan dengan persetujuannya juga bisa dibui maksimal 5 tahun, sesuai isi pasal 470 RUU KUHP.

Pasal 278 RUU KUHP secara khusus mengatur: orang yang membiarkan unggas miliknya berjalan di kebun atau tanah telah ditaburi benih/tanaman milik orang lain terancam denda sampai Rp10 juta. Lalu, pasal 279 juga mengancam setiap orang yang membiarkan hewan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami, dengan pidana denda maksimal Rp10 juta (kategori II). Bahkan pasal 279 ayat 2 menyatakan, hewan ternak yang dilibatkan dalam pelanggaran ini dapat dirampas negara.

Masih banyak pasal yang sangat kontroversial yang menjadi tuntutan kepada pemerintah.

Belum lagi, aksi yang serantak ditanggal selasa, 24 sepetember 2019 lalu menimbulkan banyak kawan-kawan mahasiswa yang mendapat tindakan tegas dan respresif dari pihak keamanan, sehingga seluruh Mahasiswa meminta agar seluruh tindakan kepolisian dalam menangani aksi harus dilalukan dengan baik.

Selain itu, banyaknya tragedi sosial di masyarakat khususnya kejadian kebakaran lahan dan hutan di Sumatra dan Kalimantan juga menjadi topik penting dari tuntatan mahasiswa Indonesia.

Semua itulah yang harus menjadi masukan ke DPR sebagai ruang partisipasi aspirasi dari berbagai permasalahan bangsa.

Mosi tidak percaya merupakan tindakan tegas ke DPR bahwa selama ini DPR tidak pernah berbuat banyak untuk rakyat.

*) Penulis adalah penggiat literasi Maros

Facebook Comments