Home Mimbar Ide Pergeseran Kedudukan MPR dalam Sejarah

Pergeseran Kedudukan MPR dalam Sejarah

0

Oleh : Nurfaika Ishak*

Memutar kembali sejarah perjalanan Majelis Permusyawaratan Rakyat di masa lalu sebelum kemerdekaan dimulai pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945 di mana bapak bangsa yaitu Muh. Yamin dan Soepomo mencetuskan perlunya suatu badan permusyawaratan rakyat yang dapat menjadi representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno yang didampingi oleh Moh. Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disambut oleh para pejuang dan masyarakat Indonesia.

Sehari setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 kemudian disahkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam UUD 1945 tersebut, Indonesia berusaha untuk membangun sistem ketatanegaraan yang dapat menyokong jalannya roda pemerintahan, salah satunya dengan mencantumkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

Oleh karena MPR waktu itu belum terbentuk, maka kekuasaan MPR yang diberikan oleh UUD 1945 dilimpahkan kepada Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat sehingga pada periode 1945-1949, komite nasional menjadi asal mula atau cikal bakal dari dibentuknya MPR berdasarkan pasal IV aturan peralihan UUD 1945.

Awal proklamasi bukannya tanpa hambatan, selain disibukkan dengan persoalan membangun sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia juga berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari pihak Belanda yang terus berupaya untuk kembali ke Indonesia. Pada tahun 1949-1950, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat.

Dalam RIS ini, keberadaan atau nomenklatur MPR diganti dengan Konstituante yang bertugas untuk menyusun dasar negara. Tak berlangsung lama, periode RIS berakhir dan diganti dengan periode Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950-1959. Tak jauh berbeda dengan RIS, UUDS juga tidak mengenal adanya MPR melainkan badan konstituante yang bertugas menyempurnakan dasar negara/ membuat UUD. Periode 1959-1966 yang dimulai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden Tanggal 5 Juli 1959 menjadi tanda berakhirnya periode UUDS yang berisi:
(1) pembubaran badan konstituante yang dianggap gagal karena sebagian besar anggota tidak lagi menghadiri sidang;
(2) UUD 1945 berlaku kembali yang berarti MPR akan dihidupkan;
(3) pembentukan susunan keanggotaan MPR diatur terdiri dari Dewan Perwakilan rakyat ditambah dengan utusan daerah dan golongan;
(4) dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung sementara. Pergolakan kekuasaan tak dapat dielakkan, Presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 telah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup harus berakhir dengan dimulainya rezim orde baru pada tahun 1966-1998 dibawah pimpinan Soeharto.

Soeharto selama 7 periode oleh MPR ditetapkan sebagai presiden terpilih dengan suara terbanyak majelis. Kekuasaan MPR yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat ternyata oleh rakyat ditentang dengan demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan Soeharto dari singgahsana kepresidenan pada tahun 1998. Rakyat sadar bahwa sedikit banyak telah terjadi permainan kekuasaan di tubuh MPR yang menciderai bangsa Indonesia. Proses pengisian anggota MPR berupa pengangkatan atau penunjukkan rentan akan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Mundurnya Soeharto menjadi awal reformasi dan dimulainya amandemen atau perubahan pada konstitusi dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945. Khusus mengenai MPR sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi pemegang penuh kedaulatan rakyat yang berwenang (1) menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara; (2) memilih presiden dan wakil presiden; dan (3) mengubah UUD.

Setelah amandemen, MPR selanjunya hanya berwenang untuk (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) melantik presiden dan/atau wakil presiden yang telah terpilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat; (3) memberhentiken presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. GBHN buatan MPR dihilangkan karena MPR hasil amandemen diposisikan setingkat dengan lembaga negara lainnya, bukan lagi lembaga superpower yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

Selanjutnya, MPR tidak lagi diperkenankan untuk memilih presiden dan/atau wakil presiden karena kewenangan ini terbukti menimbulkan kerancuan bagaimana tidak, dalam sejarahnya MPR pernah menetapkan pemilihan presiden seumur hidup dan pemilihan presiden selama 7 (tujuh) periode berturut-turut yang menciptakan kroni-kroni kepentingan golongan tertentu, selain itu juga pernah melengserkan presiden.
Hasil amandemen menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang diusul dari partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan yang berarti presiden/wakil presiden menduduki jabatannya maksimal untuk 2 (dua) periode. Perubahan konfigurasi kelembagaan MPR yang awalnya merupakan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga lainnya merupakan suatu kemajuan menurut penulis karena sistem pemerintahan yang dipraktekkan sebelum amandemen dalam perkembangannya tidak dapat diterima oleh rakyat.

Idealnya, MPR hasil amandemen yang merupakan gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan memperhatikan kepentingan bangsa. Contoh dalam hal pelaksanaan mengubah dan menetapkan UUD misalnya, MPR berkewajiban memperhatikan aspek filosofi, yuridis, dan sosiologi yang akan diatur. Jangan sampai dalam implementasi kewenangan ini terdapat “titipan” yang hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak mengingat UUD merupakan grundnorm atau hukum dasar tertinggi yang menjadi rujukan peraturan di bawahnya.

Bahwa anggota MPR berkewajiban untuk (1) memegang teguh dan mengamalkan pancasila; (2) melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan; (3) memasyarakatkan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; (4) menjaga kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; (5) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; (6) melaksanakan peran sebagai wakil rakyat dan wakil daerah dengan baik dan amanah. Dikaitkan dengan pelaksanaan kewenangan MPR, kewajiban setiap anggota MPR ini sejatinya akan akan mendukung terlaksananya kewenangan yang sesuai dengan harapan.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UINAM Makassar

Facebook Comments