Oleh: Muh. Chairul Sahar*
Peringatan 17 Agustus bukan sekadar seremoni tahunan. Ia merupakan ritus yang mengingatkan bangsa Indonesia pada sebuah peristiwa sejarah yang mengubah arah perjalanan bangsa: Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dalam imajinasi kolektif generasi awal Republik, kemerdekaan adalah persoalan yang sangat konkret, yakni memutus rantai pendudukan militer, merebut kembali kedaulatan tanah air, serta mengembalikan hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
Namun, setelah 81 tahun kemerdekaan, muncul sebuah pertanyaan yang mungkin jauh lebih sulit dijawab: apakah kita sudah benar-benar merdeka sepenuhnya? Ataukah kemerdekaan hanya berhenti pada terbebasnya sebuah bangsa dari penjajahan fisik?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kita hidup dalam zaman yang bergerak begitu cepat. Arus informasi nyaris tak terbendung, teknologi semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari, sementara opini publik dapat dibentuk hanya melalui unggahan, tren, dan algoritma media sosial.
Kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui kekerasan. Ia dapat hadir melalui fabrikasi informasi, pembentukan opini, pengelolaan data, dan algoritma digital. Masyarakat tidak lagi selalu dipaksa untuk menerima sesuatu, tetapi dapat diarahkan secara halus untuk menyetujui sebuah realitas yang telah dikonstruksi.
Di titik inilah diskursus tentang emansipasi dan pemaknaan kemerdekaan perlu kembali dipahami sesuai dengan tantangan zaman. Jika generasi 1945 berjuang membebaskan tubuh dan tanah air dari kolonialisme, generasi hari ini menghadapi pertarungan yang tidak kalah penting: memerdekakan pikiran dari berbagai bentuk dominasi yang bekerja secara tidak kasatmata.
Algoritma dan Ilusi Kebebasan
Transformasi bentuk dominasi pada era digital menunjukkan bahwa kemerdekaan bukanlah status final yang selesai ketika naskah Proklamasi dibacakan. Kemerdekaan merupakan proses dialektis yang terus diuji oleh perubahan zaman.
Jika tantangan generasi 1945 adalah kolonialisme bersenjata, tantangan masyarakat hari ini salah satunya adalah ketergantungan kognitif.
Masyarakat modern sering terjebak dalam ilusi kebebasan. Akses yang hampir tidak terbatas terhadap informasi dari seluruh dunia melalui internet kerap dipahami sebagai bentuk kebebasan berpikir. Padahal, melimpahnya informasi tidak serta-merta melahirkan manusia yang merdeka dalam berpikir.
Ketika arus informasi dikurasi oleh algoritma digital yang dirancang untuk membaca dan memengaruhi preferensi pengguna, manusia dapat merasa sedang membuat pilihan secara bebas. Padahal, pilihan yang muncul di hadapannya telah diseleksi oleh sistem berdasarkan data, kebiasaan, minat, dan perilaku digital sebelumnya.
Karena itu, kemerdekaan berpikir tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan memilih di antara pilihan yang tersedia. Kemerdekaan berpikir menuntut kesadaran kritis untuk mempertanyakan mengapa kita memilih sesuatu, bagaimana pilihan itu terbentuk, dan dari mana pilihan tersebut berasal.
Realitas Semu dan Alegori Gua
Salah satu tantangan masyarakat hari ini adalah semakin kuatnya fenomena *post-truth*. Fakta objektif dapat kehilangan daya ikatnya ketika berhadapan dengan afirmasi emosional, identitas kelompok, dan informasi yang terus-menerus diulang.
Sesuatu dapat dianggap benar bukan karena memiliki bukti empiris yang kuat, melainkan karena viral, populer, atau sesuai dengan preferensi dan keyakinan seseorang. Dalam situasi semacam ini, standar kebenaran perlahan mengalami erosi.
Kondisi tersebut mengingatkan kita pada alegori gua Plato dalam The Republic (Politeia). Plato menggambarkan manusia yang terbelenggu dalam sebuah gua dan hanya mampu melihat bayangan yang diproyeksikan ke dinding. Karena tidak pernah melihat dunia di luar gua, mereka menganggap bayangan tersebut sebagai satu-satunya realitas. Masyarakat modern menghadapi bentuk baru dari gua tersebut: gua digital.
Belenggu pada era digital memang tidak selalu kasatmata. Ia hadir dalam bentuk algoritma yang membaca pola perilaku pengguna, kemudian secara terus-menerus menyajikan informasi dan konten yang dianggap sesuai dengan minat mereka.
Akibatnya, ruang publik dapat terfragmentasi ke dalam ruang-ruang gema atau echo chambers. Individu cenderung berinteraksi dengan informasi dan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sehingga perspektif yang berbeda semakin sulit diterima.
Dalam kondisi demikian, seseorang dapat meyakini bahwa apa yang muncul di layar perangkatnya merupakan gambaran utuh tentang realitas, padahal yang dilihatnya hanyalah realitas yang telah dikurasi oleh sebuah sistem.
Rasionalitas Kritis dan Sapere Aude
Menghadapi persoalan post-truth dan gua digital, tradisi pemikiran kritis memberikan fondasi penting tentang bagaimana manusia seharusnya memperlakukan informasi.
René Descartes, misalnya, menempatkan keraguan sebagai salah satu jalan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih kokoh. Keraguan bukan berarti menolak segala sesuatu, melainkan tidak menerima sesuatu begitu saja sebelum memiliki alasan yang memadai untuk mempercayainya.
Di tengah banjir informasi, sikap skeptis menjadi filter awal untuk mempertanyakan validitas sumber, konteks, kepentingan, serta bukti yang mendasari sebuah pesan.
Gagasan tersebut memiliki hubungan erat dengan seruan Immanuel Kant dalam esainya What Is Enlightenment? (1784) melalui istilah “Sapere Aude”, yakni keberanian untuk menggunakan akal sendiri. Bagi Kant, pencerahan menuntut manusia keluar dari ketidakmatangan berpikir dan berani menggunakan kemampuan rasionalnya tanpa semata-mata bergantung pada otoritas eksternal.
Ketundukan pada dogma, figur panutan, maupun arus massa dapat menjadi bentuk ketidakmandirian intelektual. Kemerdekaan berpikir justru diuji ketika seseorang mampu bersikap independen terhadap hegemoni opini publik, sekaligus memiliki kerendahan hati untuk merevisi pandangannya ketika berhadapan dengan bukti yang lebih kuat dan rasional.
Dengan demikian, berpikir kritis bukan sekadar kemampuan untuk membantah. Ia adalah kemampuan untuk memeriksa, mempertanyakan, menimbang, dan bersedia mengubah pendapat ketika fakta menuntut demikian.
Dusta, Kebenaran, dan Krisis Demokrasi
Persoalan post-truth dan gua digital memiliki implikasi politik yang serius. Hannah Arendt, dalam Truth and Politics (1967), menganalisis secara tajam hubungan antara kebenaran faktual dan kehidupan publik.
Bahaya kebohongan yang terus-menerus diproduksi bukan hanya terletak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebenaran. Bahaya yang lebih besar adalah ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk membedakan antara fakta dan kepalsuan.
Ketika ruang publik tidak lagi memberikan tempat yang layak bagi kebenaran faktual, demokrasi pun kehilangan salah satu fondasi utamanya.
Politik kemudian berisiko berubah menjadi arena permainan emosi, popularitas tokoh, dan perebutan perhatian di media sosial. Perdebatan politik tidak lagi berpusat pada gagasan, data, dan argumentasi, tetapi pada siapa yang mampu membangun narasi paling kuat, paling emosional, dan paling menarik perhatian.
Dalam kondisi semacam ini, posisi masyarakat dalam kehidupan politik juga dapat mengalami perubahan. Individu yang seharusnya menjadi subjek politik yang bebas dan memiliki kemampuan menentukan pilihan justru berpotensi direduksi menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi maupun politik.
Teknologi yang semestinya memperluas ruang demokrasi pada akhirnya dapat berubah menjadi instrumen untuk memengaruhi pilihan, mengarahkan perhatian, dan membentuk opini publik.
Persoalannya bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada **siapa yang mengendalikan teknologi, bagaimana data digunakan, serta sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran untuk memahami mekanisme tersebut.
Menuju Kemerdekaan yang Sesungguhnya
Kemerdekaan 5.0 pada hakikatnya bukanlah penolakan terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, ia merupakan penegasan kembali posisi manusia sebagai subjek yang berdaulat di ruang digital.
Literasi digital tidak boleh berhenti pada kemampuan menggunakan perangkat dan media sosial. Literasi teknis harus berkembang menjadi literasi kritis: kemampuan memahami bagaimana algoritma bekerja, bagaimana data dikumpulkan dan digunakan, serta bagaimana teknologi berkelindan dengan kepentingan ekonomi dan politik.
Tantangan terbesar bangsa Indonesia setelah 81 tahun merdeka bukan semata-mata ancaman teritorial atau serangan militer dari negara lain. Tantangan yang semakin penting adalah memastikan agar ruang kesadaran publik tidak mudah dikuasai oleh propaganda terstruktur, sentimen kelompok, manipulasi informasi, dan algoritma yang bekerja tanpa disadari.
Sebuah bangsa yang tanahnya merdeka, tetapi pikirannya terus-menerus diarahkan oleh fabrikasi narasi, pada hakikatnya masih menghadapi bentuk baru dari keterbelengguan.
Jika Proklamasi 1945 merupakan ikhtiar pembebasan ruang hidup dan penegakan kedaulatan bangsa, maka tugas historis Kemerdekaan 5.0 adalah melanjutkan perjuangan tersebut ke ruang yang lebih subtil: menegakkan kedaulatan akal budi manusia Indonesia.
Sebab, kemerdekaan yang sejati bukan hanya ketika kita bebas menentukan ke mana harus melangkah, tetapi juga ketika kita memiliki keberanian untuk bertanya: mengapa kita memilih jalan itu?
Di tengah zaman ketika algoritma semakin mampu memprediksi apa yang kita sukai, pikirkan, dan pilih, kemerdekaan pada akhirnya kembali pada satu hal yang paling mendasar: kemampuan manusia untuk berpikir dengan akalnya sendiri.
*Penulis adalah Ketua Umum PK IMM Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
