Home Politik Perubahan Surat PAW Wabup, Nelson Pomalingo Dinilai Plin-plan

Perubahan Surat PAW Wabup, Nelson Pomalingo Dinilai Plin-plan

0

Matakita.co (Limboto) – Usulan Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo periha PAW Wakil Bupati yang telah diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo dinilai plin plan.

Bagaimana tidak, Hal tersebut dilihat dari terbitnya surat Bupati dengan Nomor : 100/1298/Bag.Pem tertanggal 11 Desember 2019, Tentang Pengisian Jabatan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabgor, ini bertolak belakang dengan Surat usulan Bupati ke DPRD Kabgor dengan Nomor : 100/005/Bag.Pem tentang Usul Calon Wakil Bupati Kab. Gorontalo.

Dilansir dari Faktanews.com, Aktifis Muda Kabgor Arif Rahim meyampaikan, ada kelainan dengan dua surat Bupati tersebut. Surat yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabgor tanggal 11 Desember 2019, Bupati Nelson Pomalingo mengatakan bahwa belum dapat meneruskan usulan yang dimaksud ke DPRD Kabgor untuk diproses.

“Sangat jelas disurat Bupati ke Demokrat, dimana beliau menyadari bahwa usulan dari Partai pengusung dalam hal ini Demokrat dan PPP belum bisa diproses, sebagaimana yang telah ditetapkan pada perundang-undangan yang  berlaku. Artinya, Bupati Nelson menyadari bahwa usulannya yang dahulu belum dapat diteruskan ke DPRD mengingat ketentun pada pasal 176 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 itu tidak sesuai dengan usulannya dulu.” Jelas Arif

Arif juga mengatakan, bahwa pada surat itu Bupati Nelson meminta kepada DPC Partai Demokrat Kabgor untuk mengusulkan salah satu nama agar segera diproses dengan partai pengusung lainnya agar diteruskan ke DPRD.

Dalam surat itu juga, Bupati Nelson meminta kepada Ketua Demokrat Kabgor untuk segera mengusulkan salah satu nama antara Pak Herman atau Bu Nani dengan durasi waktu yang tidak lama, agar segera dikordinasikan dengan parpol pengusung yang lain, dalam hal ini PPP untuk diputuskan bersama dan dikirim ke DPRD.

Sementara, diusulan Bupati ke DPRD tanggal 3 Januari 2020, Bupati tetap mengusulkan 2 nama yakni Herman Walangadi dan Ahmad Lihu.

“Nah ini yang saya maksudkan plin plan, pertama mengusulkan dua nama tanpa keputusan bersama Partai pengusung, disurat kedua mengatakan tidak dapat meneruskan ke DPRD dengan kembali meminta nama dari Demokrat dan yang ketiga kembali mengusulkan seperti pada langkah pertama tadi.” Imbuhnya

“Sehingga Ada inkonsistensi dalam surat ke DPRD tertanggal 3 januari 2020, bahkan diduga telah terjadi perubahan isi surat oleh bupati dan tentunya hal ini sangat melanggar ketentuan perundang-undangan” Lanjut Arif

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Bagian Pemerintahan Ismet Tuhala dalam upaya Faktanews.com, tidak memberikan klarifikasinya

Facebook Comments