Home Mimbar Ide BPIP dalam Kegaduhan Pancasila

BPIP dalam Kegaduhan Pancasila

0
ADVERTISEMENT

Oleh : Kasman*

Pembahasan Ideologi Pancasila belum juga usai meski kita ketahui bersama ada selisih dalam sejarah perumusannya yaitu penghapusan Tujuh kata pada bunyi sila pertama yakni “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.

Sesungguhnya tujuh kata itu hanya mengenai masyarakat yang beragama Islam saja, pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia timur keberatan kalau tujuh kata itu dibiarkan saja, sebab tertulis dalam pokok dari pokok dasar negara kita, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam,” demikian penjelasan Muhammad Hatta.

ADVERTISEMENT

Hingga kemudian, rumusan Pancasila versi 18 Agustus 1945 itu menjadi seperti yang dikenal saat ini, yaitu:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keputusan dihapuskannya kata “syariat Islam” memang belum memuaskan sebagian umat Islam. Sehingga sebagian kelompok masih berjuang untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu. Namun itu sudah menjadi keputusan final meski tidak memuaskan sebagian pihak. Apalagi ummat Islam sudah menerima karena dalam sila pertama Pancasila sudah mewakili agama Islam dan agama yang lainnya. Meskipun dalam penyusunan Pancasila itu mayoritas tokoh Islam. Seiring berjalannya waktu masyarakat sudah cerdas,hidup rukun saling menghormati antar suku, Ras dan agama dari sabang sampai Merauke.

Padahal sembilan orang penyusun tersebut merupakan kaum nasionalis dan agamis yakni: Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin yang merupakan tokoh-tokoh penting yang memahami berdirinya Negara Indonesia dengan berbagai perbedaan kebudayaan.

Sebelum Pembukaan/Muqaddimah (Preambule) disahkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian Timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin “Ketuhanan” tidak diubah esensinya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan para tokoh agama di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, dan Teuku Muh. Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep Ketuhanan yang akomodatif itu adalah KH Wahid Hasyim. Menurut KH.Wahid Hasyim saat itu, “Ketuhanan Yang Esa” merupakan konsep tauhid dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain.

Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.
Melihat sejarah penjang tersebut sehingga ketua Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) Prof. Dr. Yudian Wahyudi yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu,4/2/2020.

Baru- baru ini pernyataan kepala BPIP Yudian Wahyudi sangat kontroversial diiketahui dapat memicu ketegangan. sebelumnya ia menyampaikan di publik saat bicara soal ‘agama adalah musuh Pancasila’ dan ‘konstitusi di atas kitab suci’ kepada media memicu banyak komentar dari publik bahkan Fadli Zon politisi partai Gerindra mengkritik dengan keras bubarkan saja BPIP kalau membuat gaduh.

Sebagai Ketua BPIP beliau harus bisa hati-hati memilih kosa kata yang bisa dipahami masyarakat dan tidak membuat ucapan kontroversial.
Karena ketika ucapannya salah akan membuat gaduh di masyarakat. Sebab Pancasila bukan sekarang lahir atas adanya BPIP. melainkan sudah lama dipelajari dalam lembaga pendidikan.

Pernyataan mengenai hal tersebut di angkat menjadi topik utama dalam dialog ILC TV ONE. tokoh MUI Pusat Ust.Dr. Zaitun Rusmin ikut berkomentar kurang setuju terkait ucapan ketua BPIP tersebut, begitupun sejarawan Anhar Gonggong dan narasumber yang juga.
Selain itu, hari ini tanggal 21 Pebruari 2020 Yudian Wahyudi menyampaikan pernyataan kontroversial lagi ingin mengganti salam ” *Assalamualaikum* diganti Salam Pancasila. Menuai banyak kritikan dari publik lagi. Menginginkan lembaga BPIP di bubarkan Karena anti agama. Menurutnya, Salam Pancasila sudah mewakili lima agama yang ada di Indonesia.

Pernyataan Yudian Wahyudi tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan umat Islam. Sangat tidak tidak singkron dengan cita-cita Pancasila. Ketua BPIP Yudian Wahyudi seharusnya harus menfilter perkataan yang membuat kontroversial. Sebab membawa salam itu sesuai dengan agama masing-masing yakni membawa keselamatan khusus kaum muslimin, bagi agama yang lainpun membawa salam sesuai dengan agama mereka sendiri.

Tapi pada umumnya dalam pidato kenegaraan atau acara yang umumnya biasa kepala Negara sampai tataran pemerintah terendah menyampaikan salam untuk keseluruhan pemeluk supaya bisa bertoleransi yakni Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi,Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Penyampaian salam di atas sudah mewakili 6 agama di Indonesia.
Tujuan awal dari berdirinya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga yang bergerak dalam rangka mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi warga negara. Hal ini selaras dengan tujuan kenegaraan yang diberikan termaktub dalam alenia pembukaan UUD NRI 1945 yang menghendaki negara terciptanya bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lembaga ini menetapkan atas dasar keputusan Presiden di mana ada dasar untuk mendukung Pancasila sebagai ideologi negara.
Namun lembaga ini bukannya memberi nilai pendidikan positif tapi berubah membawa kegaduhan. BPIP belum mampu mensterilkan suasana keberagaman yang kondusif.

Jika lembaga ini dibentuk oleh presiden maka logikanya sudah tentu lembaga ini akan bernaung di bawah presiden. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa harus dibawah presiden? Bukankah ada lembaga negara yang lebih relevan untuk menaungi organ yang bergerak dalam pembinaan Pancasila ini seperti yang disetujui Majelis Permusywaratan Rakyat yang terkait fungsinya adalah untuk memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah Bukannya yang ketinggalan Majelis Permusyawaratan Rakyat?

Hemat penulis BPIP tidak perlu di adakan karena selama ini ada MPR selalu melakukan sosialisasi 4 Pilar secara intensif di lembaga pendidikan dan masyarakat.

Anggaran pun tidak main-main di tahun 2020 ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 615.618.584.000 atau sekitar Rp 615 miliar dengan pagu indikatif 2020 sebesar Rp 2.104.476.045.000 atau berkisar Rp 2 triliun.
Ia mengatakan, pagu indikatif tahun 2020 itu naik sebesar Rp 50.967.276.000 atau 2,48 persen dari anggaran tahun 2019 yakni sebesar Rp 2.053.508.769.000.
Kemudian untuk gaji pokok anggotanya kurang lebih 100 juta rupiah. Anggaran yang luar biasa fantastis. Tapi dalam implementasinya Kegiatan pelatihan dan pembinaan masih sangat minim.
Terkait Pembinaan ideologi Pancasila yang lebih efektif itu harus di kembalikan di lembaga pendidikan.

1. Guru Guru adalah pengajar atau pendidik yang bertatap muka langsung dengan Siswa. Mereka tahu bagaimana cara mendidik dengan baik. Dalam hal ini Guru PPKN harus diberikan pelatihan dan pembinaan terkait metode pengajaran nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena guru sebenarnya sudah sadar akan tugas dan tanggungjawab nya sebagai pendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu dalam pengajaran tidak mungkin mengkarakter pendidikan Pancasila dengan norma-norma yang baik. Sebab Pancasila hanyalah sebatas kata tapi implementasi yang harus dilakukan. Sekarang melalui pembelajaran tematik K13 di Sekolah Dasar pembelajaran pendidikan Pancasila itu sudah efektif.

2. Kemudian pembinaan ekstrakurikuler Pramuka. Kegiatan Pramuka sekarang sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di SD sampai di perguruan tinggi.
Meskipun sebelumnya Pramuka ini bukan merupakan kegiatan wajib di sekolah, namun faktanya hampir semua satuan pendidikan, mulai SD (Siaga dan Penggalang), SMP (Penggalang), SMA (Penegak), bahkan di tingkat Perguruan Tinggi ada satuan gerakan Pramuka yang disebut Racana. Dan, diakui atau tidak keberadaan kegiatan Pramuka di sekolah terbukti telah mampu memberikan arti tersendiri terhadap proses pembelajaran. Pada titik inilah, kebijakan Pramuka yang dijadikan sebagai ekstrakul wajib di sekolah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan karakter.

Dengan Masuknya pendidikan pramuka dalam struktur kurikulum pada pendidikan dasar patut diapresiasi. Pramuka dianggap sebagai wahana pembentukan karakter siswa, karena dalam Pramuka siswa dilatih kepemimpinan, kerja sama, solidaritas, mandiri, dan keberanian. Hal ini kiranya sebagai penyeimbang kegiatan pembelajaran dalam kurikulum formal yang lebih berorientasi pada ranah kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan). Kegiatan Pramuka ini akan mampu membangun kecerdasan siswa pada ranah afeksi (sikap dan perilaku), sehingga siswa akan mampu mengembangkan karakternya secara positif.

Pada gerakan Pramuka Anggota wajib berpegang teguh pada kode kehormatan Tri Satya dan Dasa Darma.
Adapun nilai ajaran pendidikan Pancasilanya yakni demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

1).Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan pancasila.
2).Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat.
3).Menepati Dasa dharma
Dalam Tri Satya dan Dasa darma tidak ada sama sekali yang melenceng terhadap pemahaman mengenai ideologi Pancasila.

Namun seiring berjalan Kegiatan Gerakan Pramuka di anggap sepele oleh sebagian orang. Padahal struktur kepramukaan itu dari Kwarnas sampai Kwaran strukturalnya yakni Presiden- sampai RT. andaikan ini berjalan dengan semestinya maka pemahaman Pancasila akan mengkarakter pada setiap generasi. Olehnya generasi saat ini jangan lagi mempertentangkan Pancasila dan agama. Seharusnya bagaimana mengisi Nilai Pancasila dengan hal yang produktif seperti membuat karya untuk kemajuan bangsa.

Seperti yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir, MA pada pembukaannya Muktamar Muhammadiyah ke 47 di kota Makassar menginginkan Negara Indonesia kembali menjadi Negara “Darul Ahdi wa Syahadah”.

“Darul ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. Kita ingin mengembalikan ke sana,”

“Kalau darul syahada artinya negara tempat kita mengisi. Jadi setelah kita punya Indonesia yang merdeka, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi Negara yang maju, makmur, adil bermartabat”

*) Penulis adalah aktivis IMM Gowa

Facebook Comments
ADVERTISEMENT