Home Mimbar Ide Mewaspadai Dampak PSBB Bagi Ekonomi Gorontalo

Mewaspadai Dampak PSBB Bagi Ekonomi Gorontalo

0
Syamsul, SE.,M.Si
ADVERTISEMENT

Oleh : Syamsul, SE.,M.Si*

Kapankah kegiatan ekonomi mulai dan berhenti beraktivitas? Pertanyaan ini biasanya penulis dapatkan dari adik-adik mahasiswa diselah perkuliahan. Jawabannya, secara individual, aktivitas ekonomi mulai pada saat anda bangun dan berhenti pada saat anda tidur!. Hal ini penulis anggap cukup relevan mengingat dalam sejarah ekonomi mengatakan bahwa ekonomi hadir seiring hadirnya manusia di muka Bumi.

Singkatnya, bahwa apabila setiap orang terbatasi maka disaat itupula kegiatan ekonomi mulai berjalan lambat. Secara teoritis bahwa harga menjadi variabel yang kuat yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, namun tidak dapat dikesampingan faktor yang di luar prediksi. Biasanya disebut faktor eksternal, seperti bencana alam dan regulasi pemerintah. Dua hal inilah yang kemudian memiliki relevansi dengan kondisi saat ini yaitu bencana Pandemik Covid-19 dan Regulasi Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) yang dianggap kuat mempengaruhi kegiatan ekonomi.

ADVERTISEMENT

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya, 108 perusahaan memilih tutup dan merumahkan 11.000 karyawan akibat dari pandemik covid-19 (Kompas.com). 12 perusahaan tutup di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan 1.465 karyawan yang di PHK (beritasatu.com). Di Sulawesi Selatan terdapat 970 perusahaan tutup dan merumahkan 12.197 karyawan (tribunnews.com). Penutupan perusahaan kebanyakan dengan alasan tidak mampu memproduksi karena penjualan anjlok. Akhirnya pandemik ini menggerogoti perekonomian di setiap daerah, terlebih ekonomi nasional yang di prediksi tumbuh 5% dan kenyataannya hanya bisa tumbuh 2%.

Hantaman pandemik bagi ekonomi terus berlanjut, mengingat munculnya kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19 dengan menerbitkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Dengan aturan ini Daerah pun memiliki kesempatan untuk menerapkan PSBB di daerahnya selama memenuhi ketentuan. Alhasil, perusahaan-perusahaan yang mencoba keberuntungan ditengah peberlakuan PSBB dengan tetap aktif beroperasi harus siap mendapatkan sanksi penutupan, seperti yang terjadi di Jakarta yang menutup 126 perusahaan karena melanggar PSBB dan merumahkan karyawan 10.347. Hal ini kemudian yang menjadi kekhawatiran bagi ekonomi daerah lain yang juga menerapkan PSBB, seperti Provinsi Gorontalo.

Sebelum kebijakan PSBB diambil, atau pada saat Gorontalo baru kebobolan 1 pasien positif covid-19 (per 9 April 2020). Gorontalo sudah merumahkan sebanyak 1.103 pekerja, baik pekerja formal maupun informal (Kompas.tv, 15 April 2020). Pada waktu yang sama, kondisi ekonomi Gorontalo sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda perlambatan. Sebagaimana Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo Triwulan I menunjukan kinerja ekonomi Gorontalo hanya tumbuh 4,06%, pertumbuhan yang paling rendah jika dibandingkan dengan Triwulan I 2018 (6,13%) dan 2019 (6,75%). Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor lapangan usaha (produksi) mulai mengalami perlambatan. Akibatnya, angka pengangguran terbuka mulai meningkat dari 3,47% Februari 2019 menjadi 3,59% Februari 2020, dan tercatat pengangguran terbuka tertinggi di perkotaan dari 3,17% menjadi 3,79%. Kemudian, rendahnya produksi lapangan usaha yang disebabkan minimnya permintaan barang dan jasa yang disebabkan turunnya pendapatan masyarakat, sehingga hal ini berakibat pada turunya harga-harga (deflasi), dimana angka deflasi Gorontalo tercatat sebesar 0,08%. Deflasi juga menandakan berkurangnya uang yang beredar di masyarakat.

Hingga wabah pandemik menyebar sampai pemberlakuan PSBB, pemerintah semestinya sudah mengambil langkah strategi di bidang ekonomi dalam menghadapi pandemik terlebih pemberlakuan PSBB. Karena dampak PSBB dapat menjadi gelombang susulan yang menghantam ekonomi Gorontalo. Dari sisi penawaran (produksi), pelarangan hingga Pembatasan aktivitas pada sektor lapangan usaha berakibat rendahnya output pada sektor tersebut, output yang rendah membuat sektor lapangan usaha harus mengefisienkan faktor produksinya (salah satunya tenaga kerja), sehingga menimbulkan PHK atau pemberhentian sementara, dan pastinya pendapatan sama dengan nol.

Dari sisi pengeluaran (permintaan), masyarakat yang tadinya mengalami zero income tentu akan mengurangi belanja, dan akan lebih tertahan lagi karena terbatasinya masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Sehingga tidak tercipta konsumsi maksimum. Pada akhirnya upaya mempertahankan usaha dilakukan dengan tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Contoh kecil, seperti yang terjadi pada pembubaran pedagang takjil dan penutupan pedagang sayur karena beraktivitas pada waktu-waktu pelarangan, dan secara kumulatif pelanggaran PSBB yang terjadi di Gorontalo sebanyak 2.459 (detiknews). Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam jangka pendek cukup menjadi stimulus dalam perekonomian Gorontalo, namun JPS hanya menyasar kelas masyarakat yang low consumtion, pada hal banyak masayarakat yang berada pada klas midle dan high consumtion, yang komposisi perbelanjaannya yang besar namun tidak mampu memaksimalkan perbelanjaan karena adanya batasan ruang gerak.

Konklusinya, tujuan utama pemberlakuan PSBB adalah memutus dan menghentikan laju penyebaran virus Covid 19, namun demikian jangan sampai kebijakan tersebut justru memutus roda ekonomi, karena itu sama saja memutus urat nadi kehidupan manusia.

*) Penulis adalah Dosen Universitas Ichsan Gorontalo

Facebook Comments
ADVERTISEMENT