MataKita.co, Jakarta – Kelompok studi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Constitutional Law Society (CLS) mendapat intimadasi dan teror karena menggelar diskusi berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.” Diskusi yang rencananya digelar Jum’at (29/05/2020) tersebut terpaksa harus dibatalkan karena alasan keamanan.
Peristiwa itu menjadi sorotan banyak pihak, tidak terkecuali Pakar Politik dan Kebijakan Keamanan, Paryanto, M.IP.
Menurutnya, teror terhadap kebebasan akademik adalah kemunduran demokrasi serta ancaman bagi kebebasan berpendapat yang sejatinya dilindungi konstitusi. Selain melawan hukum, teror tersebut juga dinilainya menghina dan melawan akal sehat publik.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kejadian itu justru kontraproduktif dengan upaya pemerintahan Jokowi yang membutuhkan dukungan publik menghadapi dampak disrupsi Covid-19.
“Jika pemerintah membiarkan dan tidak mengusut kasus ini, maka akan muncul persepsi di masyarakat bahwa rezim Jokowi sedang dihinggapi kekhawatiran dan ketakutan yang menunjukkan kekuasaannya sedang goyah. Tentu merugikan karena semakin menggerus kepercayaan publik terhadap rezim yang sebelumnya telah banyak dikritik,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa kejadian ini harusnya membuka dan menyadarkan publik beserta kampus untuk kembali ke jati dirinya sebagai agen perubahan.
“Teror tersebut bisa menjadi milestone bagi proses penyadaran dunia kampus dan mahasiswa yang akan terus tumbuh dan berkembang, kemudian bergerak semakin eskalatif. Juga mengkonsolidasi penyadaran publik tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan dipraktikkan rezim saat ini,” tutur Paryanto yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
