Home Mimbar Ide Banjir

Banjir

0
Ilustrasi; Banjir Laut Utara. (Sumber Agency for International Development
ADVERTISEMENT

Oleh : Abd. Firman Bunta*

Banjir kini menyimpan cerita. Dari dulu hingga sekarang, tak mengenal jeda cerita tentangnya. Banjir juga, bukan lagi rahasia umum ditengah percakapan kita. Dari kenyataan ekologis sampai ke hilir kekuasaan, fenomena ini terus melilit kita. Selain wabah, fenomena alam yang turut juga mempengaruhi frekusensi populasi spesis manusia, adalah banjir.

Tidak jarang kita jumpai, peristiwa dunia dalam mengisahkan perjalanan komunitas manusia menghadapi kisah-kisah banjir di beberapa belahan dunia. Mulai dari penjuru Eropa hingga menyisir ke belahan Asia, banjir tidak sedikit mengeliminasi tatanan kehidupan. Kurun waktu seabad ke belakang, tepatnya di permulaan abad 20. Sungai Yangtze meruap memberangus infrastruktur kota di 4 provinsi China.

ADVERTISEMENT

Sungai Yangtze, yang juga sebagai jalur ekspedisi Islamisasi, Admiral Laksamana Sang Pao Kong, alias Cheng Ho itu (Nurcholish Madjd, 2004). Tepat di tahun 1911, meluap seluas 1.800 kilometer. 500 ribu pemukiman warga hancur, 100 ribu orang tenggelam, dan 100 ribu lagi berjejer diambang kematian, akibat kelaparan melanda mereka. Letupan sungai Yangtze, ternyata terus melonjak hingga di tahun 1938. Disini kurang lebih seperempat penduduk China berguguran, menewaskan 145 ribu jiwa.

Cerita banjir ternyata tidak sekedar amatan ekologis, yang berdampak sangat terhadap kelangsungan ekonomi semata. Kendati juga, pertahanan politik kawasan antar negara turut menyertai strategi dan taktik peperangan. Ia lebih rumit dari sekedar fenomena alam. Kadang kala banjir menjadi siasat, disaat potensi kekalahan perang mulai mengintai. Tak bisa dinafikan, narasi perang dunia II menyelumuti sejagad Asia dan sekitarnya, wilayah-wilayah perbatasan menjadi taruhan antar negara yang terlibat di dalamnya.

Tentu, hampir dibilang kurang masuk akal, kalaupun menyebutkan banjir sebagai salah satu siasat perang. Namun itulah dibalik terkaan kita selama ini. Manuskrip perang Cina dan Jepang, sebagaimana yang disarikan listverse.com (5/9/2017). Mencatat selang waktu 1938, di China, masa berlangsungnya perlawanan konflik anti Jepang (1937-1945), nampaknya pasukan militer Nasionalis mereka, menjalankan misi peledakan tanggul di Sungai Kuning. Impian dari misi itu untuk menghambat gerak maju pasukan Jepang. Laksana pun terjadi, sebagai akibatnya, sungai meluber ke tanah-tanah pertanian warga. Banjir pun melalap, dan berhasil merengrut nyawa antara 500 ribu, sampai 900 ribu kisarannya. Warga sipil dan pasukan militer Jepang berjejer di ambang kematian.

Di belahan Eropa, kita dihidangkan oleh peristiwa yang turut mengenaskan atas Banjir Laut Utara. Tepat di tahun 1953, air meluap hingga banjir menerjang musim di malam hari. Ratusan ribu akre wilayah terbenam, dan puluhan ribu properti rusak. Tak sedikit korban jiwa tertelan meyepuh daratan Eropa pada waktu itu. Siapa yang tak mengenal seorang punggawa Princess Victoria, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya akibat terpaan banjir yang menghantam jagat Eropa.

Cerita tentang banjir, memang bukanlah separuh waktu mengitari alam peradaban manusia. Cerita rakyat, seperti legenda Sungai Gangga di India, Danau Toba di Sumatra. Pun mengisahkan jalinan struktur, dan radius pergaulan masyarakat, yang sepenuhnya diangkat dari ruas cerita banjir. Dari sudut agama juga, lembaran struktur masyakat di era nabi sudah mengenal lebih jauh ke belakang: bagaimana entitas umat nabi Nuh di selimuti oleh terjangan banjir bandang di masanya.

Kenyataan ini seakan memberi isyarat, bahwa cerita tentang banjir bagai hukum alam yang mengikuti siklus dan dialektika sejarah. Ia bukanlah sesuatu yang sumir terjadi meninggalkan jejak. Di Indonesia, banjir bukan sekedar fenomena alam. Tetapi juga, banjir mengisahkan cerita politik kekuasaan.

Sejak era klonial, sang arsitektur, sekaligus pimpinan perusahaan dagang klonial Belanda, VOC. Jan. Pieterszoon. Merancang sebuah sistem kanal—saluran air— guna menekan laju curah hujan kota Batavia. Sistem kanal bersegi empat menyerupai tata letak kota Amsterdam, Belanda itu. Di bikin semata-semata membangun citra kepercayaan publik di tanah jajahan. Namun, alam bekehendak lain. Banjir terus melalap seanteru kota Batavia, kini Kota Jakarta. Tahun 1621, adalah catatan pertama pemerintah Hindia Belanda menghadapi bencana banjir besar. Pos pertahanan utama VOC di Asia Timur itu pun, terendam dalam tenggang waktu cukup lama.

Banjir yang juga mengisahkan cerita politik ini, tidak mengenal jeda dalam meraup legitimasi rakyat Indonesia. Wajah politik mutakhir, untuk kasus Pilkada Jakarta misalnya. Perihal banjir, mengisahkan opini warga, sekaligus penanda dari sekian barometer keberhasilan pemerintah mengurusi Ibu Kota. Itu sebabnya, Banjir kian hari, acap kali bermetamorfosis menjadi narasi kampanye politik.

Dari kepemimpinan Fauzi Bowo, Jokowi sampai era Anies sekarang. Kurang canggung rasanya, bila program banjir tidak memuat tajuk kalimat. “Normalisasi” pilihan kata untuk melabeli program pencegahan banjir Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama. Pelebaran sungai, adalah dambaan Gubernur DKI itu. Sebaliknya, sedikit berbeda di era Anies. Bukan saja antrian kepemimpinan yang mengalami konotasi. Penanganan banjir pun menunai konotasi yang beragam. Kendati di Jakarta, kepemimpinan Anies, “naturalisasi” adalah pilihannya untuk menangani masalah banjir. Pasalnya, betonisasi di beberapa titik kawasan sungai, justru merusak ekosistem sungai (Baca Normalisasi-Naturalisasi, Mana yang terbaik untuk Jakarta?, Kompas.com).

Di beberapa tempat daerah seperti Maluku Utara, wabilkhusus di Taliabu. Banjir juga mengisahkan cerita yang tak kalah saingnya. Mungkin teramat lebih, jikalau kita menyepadankan Taliabu dengan sejumlah penangan kasus banjir di beberapa tempat, seperti Ibu Kota Jakarta. Walau begitu, nuangsanya semakin menghangatkan suasana perbincangan nitezen di awak media sosial.

Gunjangan pun terjadi. Mengundang tanya, tidak sedikit pula memicu rumor percakapan kita, hingga membanjiri jagat virtual. Apapun bentuknya, sekurang-kurangnya laku tersebut bisa jadi sebuah control elite kita, atas sejauhmana keseriusan penanganan banjir di daerah. Sebagaiman kita tahu fenomena banjir melanda daerah ini, bukanlah satu kali terjadi untuk hari ini. Namun juga, dari selang hari-hari kemarin mengisahkan cerita yang cukup prihatin.

Sebut saja, dua tahun terakhir kasus banjir menimpa pusat Kabupaten, kurang lebih menyeret 540 jiwa (Media Indonesia/11/07/2018). Sekalipun tidak tercatat korban jiwa dari bencana ini. Setidaknya, menjadi pertimbangan kalkulatif terhadap penanganannya kedepan. Kini pun, banjir cukup serius menimpa kita. Sejauh amatan subjektif saya, beberapa akun facebook [untuk nama akun tidak disebutkan], menuliskan “jaman tong sma dulu sampe 5 tahun lalu tra pernah banjir sampe kase tenggelam ruang kelas+kantor (sewaktu kami SMA dulu sampai lima tahun terakhir, belum pernah terjadi banjir hingga menenggelamkan ruang kelas belajar dan perkantoran)”.

Entah, kevalidan dari postingan akun tersebut benar atau tidak. Andaikata benar, sungguh sangat mengecam ketenangan kualitas hidup kita. Bukankah kita berhak atas pemenuhan hidup yang layak dari negara? Selain pemenuhan kebutahan sandang dan pangan, hidup memperoleh rasa aman dan tentram dari keadaaan lingkungan yang sehat. Saya kira lazim menjadi kehendak wajib negara. Demikian halnya penanganan banjir bukan urusan bencana semata, melainkan jaminan sosial dan lingkungan, yang enggan harus disisihkan dari kacamata pembangunan.

Kita tak bisa memungkirinya, banjir melandai tidak sedikit mendorong sejumlah dilema dan polemik. Dalam level struktural kebijakan, penanganannya pun harus terencana sedari awal sesuai ketentuan regulasi pemerintahan. Begitupun dalam level tingkat masyarakat kita, berharap dapat menjanjikan keingingan mereka yang terdampak. Karena sesungguhnya, dampak yang ditimbulkan sangat menyentuh daftar teratas manusia (logistik, mobilitas/pekerjaan, kesehatan, ibadah dan waktu senggang).

Situasi seperti ini kita butuh koneksi pengambilan keputusan yang terampil, serta mengerti “emosi publik” kita. Yang tak segan-segan berani tampil di layar beranda media, tetapi juga, memiliki pembacaan jangka panjang, sekurang-kurangnya meminimalisir tekanan masalah banjir yang kian akut menjadi langganan musim tahunan.

Penanganan banjir di musim ini, agak sedikit berbeda dengan keadaan sebelumnya. Bagiamana tidak, situasi ini juga muncul serupa di masa pandemi. Sekaligus di masa tahun Pilkada. Itulah sebabnya, menghadapi kondisi ini ada dua tekanan yang melilit kita. Disatu sisi kita berjuang keras melawan terpaan yang datang dari corona virus. Disisi yang lain, kita juga tengah berada dibawah tekanan politik yang semakin menyulut opini rakyat. Tantangan kursialnya, klienstalisme berupa politik pencitraan; bagi-bagi bantuan sembako dsb. Turut membanjiri jagat publik kita. Memang ini belum terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan, dari sudut yang lain, bisa jadi laku elite kita memiliki potensi ke ranah itu.

Anggapan-anggapan yang datang, tak seharusnya dipandang sebagai “ancaman”. Pada titik ini, kewarganegaraan kita, dikejar oleh rotasi jarum jam yang kian detik berganti. Karena itu, tak lain cara berpikir kita juga, dituntut lebih duluan menangani masalah-masalah seperti itu. Sebab, dampak dari masalah banjir lebih cepat rasanya, ketimbang kecepatan masalah-masalah ocehan dan guyonan kita di beranda-beranda media sosial. Ada dua pilihan yang selalu memberi tanda peringatan bagi kita. Cepat tangkas menanggulanginya. Ataukah, kita siap dijuluki “gagal” membangun daerah.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT