Home Hukum Ironi Tidak Sengaja yang Viral dan Penantian Ultra Petita

Ironi Tidak Sengaja yang Viral dan Penantian Ultra Petita

0
Aswin Anas
ADVERTISEMENT

Oleh : Aswin Anas*

“Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ku melihat ada tenda biru…”

Jika Anda membaca kalimat tersebut sambil melantunkan sebuah lagu berarti mungkin kita tidak seumur. Hanya saja kita bisa sepaham, bahwa kata tidak sengaja yang paling populer dulunya datang dari lagu tersebut. Namun ada yang berbeda dalam beberapa hari terakhir ini, ada “tidak sengaja” yang viral, tidak sengaja menumpahkan air keras ke tubuh seseorang, tetapi entah dari mana “gaya gravitasi”-nya malah mengenai mata orang tersebut, membuat orang itu kehilangan separuh daya penglihatannya dan dikategorikan cacat. Ironisnya, perbuatan tidak sengaja itu menjadi dasar, si pelaku dituntut ringan.

ADVERTISEMENT

Itulah gambaran kasus Novel Baswedan yang menyita perhatian. Setidaknya kasus ini memalingkan sejenak dari pemberitaan covid-19 yang dominan. Namun pengalihan ini pun tidak memberikan efek bahagia, malah semakin miris ditengah kondisi seperti ini. Tuntutan 1 tahun oleh JPU terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis menyahat hati tidak hanya bagi korban, tetapi bagi orang-orang yang menaruh perhatian lebih terhadap kasus ini. JPU mengatakan “Dalam fakta persidangan yang bersangkutan hanya ingin memberikan pelajaran kepada seseorang yaitu Novel Baswedan. Kemudian, ketika dia lakukan perbuatan hanya untuk memberikan pelajaran dia siramkanlah kebadannya, ternyata mengenai mata”. Merujuk hal tersebut JPU memaknai pasal yang tepat untuk penuntutan adalah di Pasal 353 KUHP tentang penganiyaan berencana bukan Pasal 355 KUHP tentang Penganiyaan Berat. Didasari pada pelaku tidak sengaja menyiram air keras ke badan, malah mengenai mata.

Dalam konteks pemaknaan pasal yang didakwakan, lumrah dan sah-sah saja Jaksa melalukan hal tersebut. Tidak ada yang salah terhadap interpretasi norma. Namun menjadi ironi bagi akal sehat dalam konteks memberikan keadilan kepada korban jika kondisi ini dibandingkan dengan beberapa hal. Pertama jika dibandingkan dengan kasus serupa. Didalam ilmu hukum yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan acuan.

Beberapa putusan pengadilan, bahkan jika merujuk pada tuntutan jaksa terhadap kasus serupa memberikan gambaran bahwa tuntutan jaksa ataupun putusan pengadilan memberikan vonis hukuman yang lebih berat dari 1 tahun. Sebagai contoh, kasus penyiraman air keras oleh terdakwa Heriyanto yang menyebabkan istrinya, Yeta Maryati, tewas di Bengkulu. PN Bengkulu menyatakan terdakwa divonis dengan hukuman 20 tahun kurungan penjara. Kemudian, kasus Lamaji, setelah menganiaya pemandu lagu sekaligus istri sirinya, Dian Wulansari, Pelaku menyiram air keras kepada Korban. PN Mojokerto menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap Lamaji. Selain itu ada juga kasus Ahmad Irawan alias Iwan Brek, menyebabkan mata kiri Rifai catat permanen. Ketua majelis memvonis Irawan bersalah telah menganiaya Rifai dengan terencana hingga menyebabkan cacat permanen. Hal ini justru bertolak belakang apabila kita melihat dari kasus Novel Baswedan. Apalagi jika dilihat dari sisi pelaku sebagai polisi aktif saat melakukan tindakan tersebut, perlu diberikan penekanan khusus. Bahwa tindakannya mencoreng nama institusi dan profesi yang justru harus hadir sebagai pengayom masyarakat. Bukan bertindak sendiri atas nama “memberi pelajaran” terhadap asumsi yang ia bangun sendiri.

Hal kedua yang menjadi ironi adalah, alasan jaksa memberikan tuntutan 1 tahun karena pelaku telah meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Sekali lagi, ini tidak salah namun pertimbangan ini terlalu berat untuk menguntungkan terdakwa dan mengesampingkan akibat yang telah diderita korban. Perlu menjadi pertanyaan mengapa JPU tidak mempertimbangkan proses pengungkapan 2,5 tahun kasus ini. Selama 2,5 tahun pelaku berdiam diri, tidak menyerahkan dirinya, dikategorikan DPO bukankah ini dapat dipandang sebagai sebuah tindakan yang tidak kooperatif sehingga menghambat proses penegekan hukum, yang juga bisa masuk dalam pertimbagan dalma memberikan tuntutan terhadap pelaku kejahatan. Lalu mengapa JPU lebih berat mempertimbangkan tidak sengajanya pelaku dan perbuatan meminta maafnya untuk memberikan tuntutan yang ringan, dibanding melihat dari sisi korban yang telah terkena cacat.

Kemudian yang ketiga, efek dari tuntutan 1 tahun ini terhadap marwah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Posisi Novel Baswedan yang diserang karena kapasitasnya sebagai penyidik KPK, yang dianggap melupakan institusi Polri dapat menjadi warning bahwa bisa saja penggiat anti korupsi yang lain bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi. Maka menaruh harapan terhadap progresifitas hakim dalam memutus perkara ini bisa menjadi sebuah titik terang.

Hukum Acara Pidana di Indonesia memungkinkan ruang tersebut. Melalui sistem pembuktian negatif, bahwa untuk menyatakan bersalah terhadap diri seorang terdakwa dibutuhkan keyakinan terhadap suatu alat bukti yang sah. Artinya jika hakim melihat fakta hukum mengarah kepada perbuatan hukum didukung oleh alat bukti yang sah, maka wajib bagi Hakim untuk memutus bersalah terdakwa. Kemudian, dalam konteks kasus Novel Baswedan semoga hakim dapat menggunakan asas “ultra petita” yakni asas dimana hakim dapat memutus suatu perkara melebihi tuntutan jaksa dalam perkara pidana. Mari berdoa dan menanti bersama.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Facebook Comments
ADVERTISEMENT