Home Hukum Quo Vadis 17 Tahun Mahkamah Konstitusi

Quo Vadis 17 Tahun Mahkamah Konstitusi

0
Taufik Hidayat

Oleh : Taufik Hidayat*

Perubahan keempat Undang-Undang Dasar NRI 1945 melahirkan Pasal III Aturan Peralihan yang memerintahkan membentuk Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 17 Agustus Tahun 2003. Akan tetapi sebelum batas waktu yang ditentukan, Mahkamah Konstitusi secara resmi berdiri pada 13 Agustus Tahun 2003. Perubahan keempat yang saat ini menjadi perubahan terakhir UUD yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2002 setidaknya memerlukan waktu 368 hari menunggu lahirnya lembaga kehakiman pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Agustus 2002 telah diberikan kewenangan konstitusional yang saat itu masih dalam kandungan. Maka sementara waktu kewenagannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sampai terbentuk Mahkamah Konstitusi. Perubahan keempat inilah yang memberikan wajah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya kekuasaan kehakiman. Kehadiran Mahkamah Konstitusi memberikan harapan dan cita-cita luhur bangsa dengan tujuan mulia agar ada sebuah lembaga berkompeten mengawal konstitusi dan menyelesaikan perkara-perkara yang erat kaitannya dengan konstitusionalitas penyelenggaraan negara dan masalah-masalah ketatanegaraan di Indonesia. Tujuan mulia ini dapatlah dilihat dari UUD yang begitu hati-hati dalam menentukan siapa harus menjadi pilar penopang konstitusi. Konstitusi memberikan syarat bahwa yang menjadi pilar konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang mengusai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Sembilan pilar Mahkamah Konstitusi harus tetap kokoh dengan nilai kehormatan dan keluhuran martabat karena pilar-pilar konstitusi ini menopang sumber hukum bangsa dan negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditangan hakim-hakim konstitusi inilah supremasi konstitusi dan wajah hukum tanah air dipertaruhkan.

Pertaruhan supremasi konstitusi dan wajah hukum tanah air ini tak lain karena kewenagan Mahkamah Konstitus yang begitu istimewa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian dijabarkan pada pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki ini dapat mengubah secara dinamis tatanan hukum yang bukan hanya berpengaruh pada bidang hukum tata negara, tetapi seluruh bidang hukum. Bahkan siapa yang menjadi orang nomor satu di negara ini kadang ditentukan oleh ketukan palu hakim konstitusi.

Perjalanan tujuh belas tahun Mahkamah Konstitusi tidaklah berjalan mulus, banyak rintangan dan tantangan yang harus dilewati. Bahkan telah sampai merobohkan pilar Mahkamah Konstitusi. Benarlah kata pepatah bahwa semakin tinggi pohon, semakin lebat buahnya maka semakin kencang angin menerpanya. Pepatah itu seperti Mahkamah Konstitusi semakin dewasa dalam penegakan konstitusi, semakin banyak pula ujiannya.

Tercatat dalam sejarah kelam Mahkamah Konstitusi beberapa kasus penyalahgunaan wewenang dan judicial corruption yang menjerat beberapa oknum Hakim konstitusi. Sebut saja Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada kasus suap terkait sengketa Pilkada di beberapa daerah, yang akhirnya berujung dibalik jeruji besi berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana seumur hidup. Kemudian kasus hakim Patrialis Akbar terbukti menerima suap, atas perbuatannya Patrialis Akbar dijatuhkan pidana selama delapan tahun ‎penjara. Kemudian Mantan Ketua MK yang saat ini masih menjabat sebagai hakim konstitusi Arief Hidayat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Beberapa kasus tersebut merupakan bagian dari sejarah kelam mahkamah konstitusi yang tidak bisa dihilangkan dalam perjalanan mahkamah konstitusi.

Dalam konstek ini, merekonstruksi kembali rekrutmen hakim konstitusi berdasarkan syarat konstitusional yang telah ditegaskan dapat dilakukan apabila Indonesia dengan tekad dan sungguh-sungguh menegakkan supremasi konstitusi dimulai dari rekrutmen hakim konstitusi yang bersih dari anasir-anasir yang dapat mengganggu upaya mewujudkan hakim konstitus yang berintegritas.

Tujuh belas tahun adalah usia yang cukup dewasa bagi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus terus bergerak mengawal konstitusi. Mengevaluasi seluruh kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk membantu supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara usia kelembagaan telah dapat dinilai apa yang harus dilakukan dalam mengawal konstitusi tetap pada jalannya, karena Mahkamah Konstitusi memiliki tugas mulia menjaga dan merawat hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Misalkan saat ini Mahkamah Konstitusi belum memiliki badan atau lembaga yang khusus menangani pengawasan dalam eksekusi setiap putusan mahkamah konstitusi. Hal ini tentunya sangat fundamental untuk menjaga marwah lembaga Mahkamah Konstitusi karena putusan merupakan mahkota terindah suatu pengadilan.

*) Penulis adalah Ketua Umum Pikom IMM Hukum UNHAS

Facebook Comments
ADVERTISEMENT