Home Kesehatan Bahas Optimalisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok, Hasanuddin Contact Temui Pj Walikota Makassar

Bahas Optimalisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok, Hasanuddin Contact Temui Pj Walikota Makassar

0
ADVERTISEMENT

MataKita.co, Makassar – Hasanuddin Contact melakukan pertemuan audiensi dengan Bapak Plt. Walikota Makassar (12/01/2021) di Lt. 11 Balaikota Makassar.

Pertemuan ini mendiskusikan tentang optimalisasi Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Makassar. Adapun yang turut hadir adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar.

Di sesi awal, Sri Wahyuni, Planning and Operation Officer Hasanuddin Contact memaparkan tingkat kepatuhan terhadap Perda KTR hanya sekitar 11.8% pada tahun 2018. Penyebab rendahnya tingkat kepatuhan tersebut salah satunya disebabkan oleh masih banyak tatanan KTR yang tidak memasang tanda KTR (77.9%).
Tatanan yang paling patuh adalah fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit.

Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengapresiasi Hasanuddin Contact karena peduli terhadap kesehatan.

“Jika Kota Makassar ingin maju, salah satu indikatornya adalah Kota Makassar harus hadir dengan lingkungan yang ramah bagi bukan perokok. Tetapi tidak bisa dipungkiri masih banyak orang yang kecanduan terhadap rokok. Maka regulasi yg ketat tetap mengakomodir mereka yg masih merokok tanpa menganggu hak bukan perokok. Demikian alasan adanya Perda KTR.” jelasnya

Prof. Alimin Maidin, selaku Direktur Hasanuddin Contact menyampaikan ada sekitar 3.2 Milyar yang dibakar setiap hari oleh perokok. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun 2 masjid di Kota Makassar.

“Adapun pelaksanaan Perda KTR ini harus dilakukan secara bertahap, di mulai dari kantor pemeritah (Kantor Balaikota) dan tempat umum seperti Pantai Losari.” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan kota Makassar mengharapkan adanya kemudahan dalam perizinan pemasangan papan wicara KTR di Pantai Losari dan CPI. Agar dapat menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pantai Losari termasuk tatanan KTR.

“Tindak lanjut dari diskusi adalah perlunya melakukan pertemuan lintas SKPD yang bertanggung jawab terhadap 7 tatanan yang termasuk KTR sesuai Perda 4/2013. Tujuannya untuk membahas tentang peran dan tanggung jawab setiap SKPD dalam implementasi Perda KTR, terutama pemantauan dan penegakan perda” jelasnya.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT