Home Mimbar Ide Nalar dan Ekspresi Publik Dalam Merespon OTT Gubernur Sulsel

Nalar dan Ekspresi Publik Dalam Merespon OTT Gubernur Sulsel

0
Ratusan Karangan bunga sebagai simbol dukungan terhadap Gubernur Sulsel non aktif,Prof Nurdin Abdullah
ADVERTISEMENT

Oleh : Masyita Marsuki*

Baru-baru ini masyarakat Sulawesi Selatan dikejutkan oleh pemberitaan media yang memastikan bahwa KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan , Nurdin Abdullah, bersama beberapa orang lainnya. Tanpa berlama-lama, setelah itu KPK dengan mantap menyatakan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur.

Suatu kabar yang sangat miris. Banyak masyarakat Sulsel yang kemudian berat hati menerima kenyataan tersebut. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini dikenal sebagai ‘orang baik’, telaten dan anti korupsi malah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi?

Advertisemen

Tahun 2017 lalu, NA menerima penghargaan dari Bung Hatta Anti – Corruption Award (BHACA) karena mampu menghasilkan inovasi yang meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bantaeng. Selain itu masih banyak lagi prestasi yang telah diraihnya seperti penghargaan sebagai People of The Year dari Harian Seputar Indonesia (2012), Tokoh Perubahan dari Republika (2014), Kepala Daerah Pilihan Tempo (2017), dan lain sebagainya.

Dalam komunikasi politik, ada yang disebut pencitraan politik. Betapa sebuah citra merupakan salah satu hal yang penting dalam dunia politik. Menurut Arifin (2006), Citra politik berkaitan juga dengan pembentukan pendapat umum, karena pada dasarnya pendapat umum terbangun melalui citra politik, sedangkan citra politik terwujud sebagai konsekuensi kognitif dari komunikasi politik.

Perlu digarisbawahi bahwa citra yang terbangun di benak masyarakat belum tentu sesuai dengan realitasnya. Seiring waktu, bisa terjadi perubahan yang dipengaruhi banyak faktor. Meskipun begitu, citra dalam politik yang mampu membentuk opini publik akan menghasilkan dukungan atau sebaliknya terhadap person, partai, perusahaan, atau institusi tertentu. Citra juga dapat mendorong partisipasi politik seperti halnya terjadi di masa-masa Pemilu.

Segala pencapaian NA tadi bisa dikatakan citra, juga elemen pembangun citra itu sendiri. Bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK, ada saja sekelompok masyarakat yang masih tidak ‘move on’ dari sosok NA yang selama ini dianggap memiliki citra sempurna. Di sosial media misalnya. Ramai konten seperti “Kami bersama NA” yang mengungkapkan kesedihan, keprihatinan, maupun dukungan untuk Gubernur non-aktif tersebut. Di sekitar Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pun seperti itu. Banyak karangan bunga serta spanduk bertuliskan “Save NA” dan sejenisnya.

Ya, tidak ada salahnya masyarakat berekspresi dan mengungkapkan pendapat seperti halnya yang telah disebutkan. Hanya saja sangat penting bagi masyarakat untuk tahu batasannya. Terkait penegakan hukum pastinya diusut melalui bukti-bukti yang sifatnya real. Prosesnya pun dilakukan secara sistematis dan melalui jalur yang sah. Adapun CITRA, tidak boleh dikawinkan dengan proses penegakan hukum.

Di sini bukan cuma aparat, bukan cuma jaksa, dan bukan cuma hakim yang harus profesional. Tapi masyarakat juga dituntut hal yang sama. Jangan sampai ketidakadilan masyarakat dalam menilai hanya akan mengganggu proses hukum yang berlangsung.  Padahal sejak dulu kita semua selalu menuntut keadilan. Selalu menuntut pemberantasan korupsi yang sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama.

Masih segar dalam ingatan, pada tahun 2019, di mana berbagai lapisan masyarakat dengan gagah berani menolak revisi UU KPK yang dianggap hanya melemahkan posisi KPK sebagai tameng anti korupsi. Betapa korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, utamanya terhadap kemanusiaan.

Lalu hari ini, di saat KPK menjalankan tugasnya, masyarakat malah banyak yang memilih menutup mata untuk melihat secara utuh kasus yang menjerat NA. Apakah kita dibutakan oleh citra semata? atau karena kurang pengetahuan saja?

Bagaimanapun, saat ini kasusnya sementara diproses oleh pihak yang berwenang. Kita semua tentu berharap hasil yang murni benar. Bukan hasil yang dibenar-benarkan. Bukan pula hasil yang ingin kita percayai menjadi benar.

Tulisan ini tentunya bukan untuk meyakinkan bahwa NA sudah pasti bersalah dan KPK sepenuhnya benar. Tetapi sebagai masyarakat yang berpikir, kita harus mendorong agar penegakan hukum dilakukan dengan sejujur dan seadil mungkin. Oleh karena itu, kita pun harus memberi ruang yang kondusif. Melihat dengan utuh tanpa dibutakan oleh apapun dan siapa pun.

Kalaupun nantinya terjadi penyimpangan dari proses penegakan hukum yang ada, di situlah masyarakat – sebagai penguasa tertinggi – harus  memberdayakan dirinya untuk menuntut dilakukannya perbaikan-perbaikan.

*)Penulis adalah Rektor Kampus Gagasan

Facebook Comments
ADVERTISEMENT