Beranda Mimbar Ide Krisis Nurani & Kekerasan Seksual di Kampus; Ironi Tak Berujung

Krisis Nurani & Kekerasan Seksual di Kampus; Ironi Tak Berujung

0

Oleh: Nurfadilla & Irma Idris*

Kampus sebagai episemtrum peradaban seharusnya menjadi teladan dalam menjalani kehidupan, menjadi laboratorium intelektual dalam mengahasilkan manusia indonesia. kampus seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk mendidik dan mencerdaskan. Namun Krisis nurani dan munculnya kekerasan seksual di kampus menjadi permasalahan yang menuntut segera ditangani. Krisis Nurani dan kekerasan seksual dapat merusak korban secara fisik maupun mental. Kekerasan seksual merupakan perilaku tidak terpuji yang hingga kini tak terhitung lagi jumlahnya, merebak melebihi wabah virus yang menggerogoti tubuh manusia. Membuat kita bertanya-tanya di mana letak nurani pelaku kekerasan seksual sebenarnya. Mencuatnya kasus di permukaan membuat perasaan ngilu, lantas bagaimana yang tidak terdeteksi, teredam, tertimbun oleh pandangan masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah sebuah aib. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang menghendaki adanya tindakan kekerasan seksual.

Kini, kasus kekerasan seksual mulai bermunculan di lingkungan pendidikan. Banyak yang bungkam suara karena malu atau laporannya tidak digubris. Niat awal untuk melabuhkan diri pada samudra ilmu, malah terjerembab oleh kekerasan seksual yang didominasi oleh oknum tenaga pendidik. Oleh karena itu, melalui artikel ini penulis akan memberikan informasi tentang data, dampak, dan regulasi terkait  kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi serta pandangan terkait regulasi PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021.

Dua poin penting dalam regulasi ini menimbang, yaitu:

“bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;”

bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;

Sudah banyak upaya untuk meredam kasus ini seperti kebiri walau hingga kini, sanksi tersebut masih bersifat abu-abu.  Ketidakjelasan sanksi inilah yang membuat kasus kekerasan seksual di Indonesia menjamur. Perempuan merupakan objek utama sebagai korban jika dinilai dari 8.234 ditangani layanan Mitra Komnas Perempuan. Tercatat sepanjang tahun 2020 saat Pandemi terjadi lonjakan yang terdiri dari Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. Sebesar 299.911 kasus ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama (291.677), Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan (8.234), serta Komnas Perempuan (2.389).

Terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan stabil (77 kasus) dengan 45% perempuan penyandang disabilitas intelektual berdampak hingga 4.444 dan 42 lainnya mengalami kekerasan seksual berdasarkan orientasi seksual serta ekspresi seksual berbeda. Survei Kemendikbud Tahun 2020 menegaskan 77% kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Namun, 63% dari mereka tidak melaporkan kejadian tersebut karena khawatir dengan masyarakat yang akan memberikan stigma negatif terhadap korban. Data Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 45.069 laporan kekerasan seksual dalam sembilan tahun terakhir, sekitar 27 laporan kekerasan seksual di  perguruan tinggi.  Menurut Menteri Nadim, kasus kekerasan seksual yang ditemukan di kampus menembus puluhan ribu bahkan ratusan dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang telah terdeteksi.

Penghujung tahun 2021, kasus yang sudah lama tertimbun akhirnya mencuat ke permukaan setelah beredar di media sosial. Seperti kasus DR seorang mahasiswi Unsri yang diduga dilecehkan oleh dosennya saat meminta TTD dan saat bimbingan skripsi. Polemik setelah kasus DR viral di media sosial, tiga mahasiswi lain melaporkan dikirimi pesan dari dosen pembimbingnya untuk melakukan hubungan badan. Serta, salah satu korba (F) dihilangkan dari daftar Yudisium lalu diberikan surat panggilan dari dekanat yang terkesan mengancam korban memberikan klarifikasi. Penulis menilai perilaku ini sangat disayangkan karena pihak kampus berusaha menutup-nutupi kasus kekerasan seksual di lingkungannya dan tidak memberikan hak korban untuk melawan. Rawannya kekerasan seksual, sebab tidak adanya payung hukum yang jelas terkait bagaimana penerapan sanksi bagi si pelaku. Ditambah lagi, ketimpangan gender dan hierarki menggambarkan perempuan sebagai objek seksual menambah ruwet permasalahan yang dimana pemilik kekuasaan cenderung berbuat semena-mena ke pihak lemah kuasa mencerminkan kondisi mahasiswi korban pelecehan.

Ironi penanganan kasus pelecehatan yang seolah tidak melindungi hak pelapor atau korban merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 pada Pasal 3, yakni:

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

  1. kepentingan terbaik bagi Korban;
  2. keadilan dan kesetaraan gender;
  3. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  4. akuntabilitas;
  5. independen;
  6. kehati-hatian;
  7. konsisten; dan
  8. jaminan ketidakberulangan.

Kehadiran Pasal 3 pada PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021, disebabkan pembuat aturan melihat acapkali penanganan kasus ini terkesan ditutup-tutupi, dikarenakan masuk dalam isu yang sensitif. Persoalan lain yang muncul dalam fenomena kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan akademik seperti kampus sebab kurangnya perhatian Perguruan Tinggi dalam penanganan kekerasan seksual. Melalui PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 Perguruan Tinggi Wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual. Lebih lanjut ketentuan ini diatur Pasal 6 ayat (3) yakni sebagai berikut:

Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

  1. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
  2. membentuk Satuan Tugas;
  3. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  4. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
  5. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
  6. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  7. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
  8. memasang tanda informasi yang berisi:
  9. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
  10. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
  11. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
  12. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Berangkat dari data yang dirilis oleh Kemendikbud (2020) yakni 63% dari korban tindak kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian tersebut disebabkan kekhawatiran dengan perspektif masyarakat yang akan melabeli negatif korban. Hadirnya upaya wajib yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 (3) PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tersebut berupa kewajiban pembentukan satuan tugas, penyediaan layanan pelaporan seksual serta upaya lainnya. Sehingga, diharapkan menjadi solusi bagi korban yang masih bungkam atas tindakan kekerasan seksual yang mereka alami

Data apalagi yang bisa membuat berbagai pihak sadar bahwa kekerasan seksual ini adalah masalah genting dan penanganannya tidak bisa ditunda. Dalam menangani laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi, sering terjadi ketidakpastian sebab tidak ada aturan atau pedoman jelas untuk menindaklanjuti kasus kekerasan seksual. Penguatan regulasi secara hukum memastikan tidak ada tebang pilih dalam menangani kasus yang ada. Regulasi mengharuskan, perguruan tinggi membentuk satuan tugas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual secara komprehensif tanpa adanya diskriminasi terhadap korban. Hadirnya PERMENDIKBUD RISTEK Nomor 30 Tahun 2021 diharapkan tidak hanya sekedar regulasi berupa tulisan dengan romansa humanis. Regulasi ini harus benar-benar dilaksanakan untuk menyelamatkan masyarakat dari tindakan kekerasan, sebagai adagium hukum yakni, “Salus populi suprema lex esto atau Salus populi suprema est yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi” oleh filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya “De Legibus.”

)*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Facebook Comments
ADVERTISEMENT