Matakita.co, Makassar- Lembaga kebijakan publik, Policy Voice mengadakan Launching yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kebijakan Ketahanan Pangan Perkotaan di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan di Arts Cafe & Resto (15/3/2025).
Launching dan FGD ini menghadirkan narasumber yaitu Much Faisal Syaputra sebagai perwakilan dari Policy Voice, Dr. Muh Tang Abdullah, MAP (Akademisi Unhas), dan Wahyu Chandra (Jurnalis Mongabay).
Sementara itu, sebagai penanggap yakni Rizal Pauzi (Direktur Public Policy Network), Engki Fatiawan (Ketua Korkom IMM Unhas), Saenab (Staf Ahli DPRD Sulsel), Diarmila (kampus gagasan) dan mahasiswa program pascasarjana dan sarjana Unhas.
Naylawati Bachtiar, Founder Policy Voice menjelaskan bahwa lembaga ini hadir sebagai ruang untuk menganalisis dan mengadvokasi berbagai isu kebijakan publik secara lebih konstruktif dengan menawarkan berbagai alternatif solusi.
“Sebab, dalam pendekatan governance tentu kita tidak boleh hanya sekedar menjadi objek namun juga subjek dalam setiap proses kebijakan. kita akan hadirkan dokumen yang bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan” jelas mahasiswa Pascasarjana Administrasi publik unhas ini.
Peneliti Policy Voice, Faisal dalam pemaparan hasil risetnya menjelaskan bahwa berdasarkan data Global Food Security Index (2022), Indonesia konsisten mengalami penurunan peringkat dan skor ketahanan pangan dalam 5 tahun terakhir sehingga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Ketahanan pangan berkaitan erat dengan jumlah populasi penduduk. Diperkirakan pada tahun 2050, 68% diantaranya tinggal di daerah perkotaan. Akan tetapi, beberapa daerah di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Melalui berbagai program, semisal di Kota Makassar terdapat kebijakan dalam bentuk program lorong wisata ketahanan pangan.
“Akan tetapi, program ini belum berjalan optimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh Kurangnya keterlibatan aktor non pemerintah. Kebutuhan pangan harus ditingkatkan hingga diatas presentasi 50%. Tentu ini menjadi tantangan, sehingga di beberapa negara maju gencar untuk menerapkan urban farming yang dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi pangan” jelas alumni Magister Administrasi Publik UGM tersebut.
menurutnya, seperti Makassar butuh kebijakan yang lebih konkrit untuk menerapkan urban farming. Program lorong wisata pada dasarnya menunjukkan komitmen ke arah tersebut, namun tentu perlu optimalisasi dari berbagai aspek salah satunya dengan pendekatan governance network untuk memastikan keterlibatan berbagai aktor.
sementara itu Akademisi FISIP Unhas, Dr. Muh Tang Abdullah menyampaikan bahwa kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk berbagai program harus dipastikan sustainable. Sebab, untuk mencapai ketahanan pangan perkotaan membutuhkan waktu dan komitmen dari berbagai pihak, khususnya pemerintah.
“menurutnya penting adanya kajian kebijakan ketahanan pangan yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga kebijakan yang hadir lebih konkrit dan dapat menjawab tantangan yang ada. Tentu hal ini membutuhkan komitmen pemerintah termasuk untuk menjamin keberlanjutan kebijakan dan memastikan keterlibatan berbagai pihak.”
Sementara itu Jurnalis Mongabay, Wahyu Chandra menjelaskan bahwa pada dasarnya yang harus kita capai bukan hanya ketahanan pangan, namun kedaulatan pangan. Pemerintah perlu lebih serius dalam menangani isu ketahanan pangan khususnya di daerah perkotaan. Sebab, dari beberapa case yang terjadi di daerah perkotaan lebih banyak diinisiasi dari kelompok-kelompok non-pemerintah.
“kita berharap policy voice ini juga konsen dengan isu lingkungan dengan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah” harapnya”. (**)
