Matakita.co, Makassar – Kinerja walikota Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar telah mendekati 100 hari kerja mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. ada yang memberi apresiasi dan tak sedikit yang memberikan kritik. salah satu yang memberikan catatan kritis yakni dari lembaga Profetik institute.
Asratillah, Direkrut Profetik institute saat ditemui matakita.co (1/1/2025) mengatakan bahwa terdapat beberapa cacatan yang penting dalam kepemimpinan Appi – aliyah. Pertama, Appi-Aliyah dalam 100 harinya ini, cukup membuka komunikasi dengan berbagai stakeholder pembangunan kota, mulai dari pihak NGO, akademisi, TNI, POLRI, pelaku usaha, pemuka agama dan tokoh masyarakat. Tentu ini merupakan modal sosial awal yg cukup baik, dan merupakan starting point untuk membangun tradisi komunikasi multi arah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Namun, komunikasi multiarah ini mesti ditindaklanjuti dengan kemampuan Appi-Aliyah kedepannya dalam mengartikulasikan kepentingan yang berbeda-beda agar nantinya bisa selaras dengan rencana pembangunan 5 tahun akan datang. Jika Appi-Aliyah mampu melakukan hal ini, maka akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, dan tentunya akan memberikan feedback politik yang positif.
“Kedua, saya memperhatikan bahwa Appi-Aliyah dalam 100 hari ini cukup sibuk melakukan konsolidasi birokrasi pemerintahan. Hal ini menurut saya penting, agar dalam merealisasikan janji politik Appi-Aliyah disokong oleh kapasitas organisasi birokrasi yang mumpuni. Namun Appi-Aliyah juga mesti waspada terhadap segala bentuk patologi birokrasi yang selalu menjadi momok pemerintah daerah, dimana kurangnya inisiatif, integritas serta inovasi dari aktor-aktor dalam birokrasi. Belum lagi besarnya kemungkinan intervensi kepentingan politik praktis dalam dinamika birokrasi pemerintahan. Appi-Aliyah mesti mampu mengendalikan jalannya birokras, menegakkan sistem meritokrasi dan memiliki semacam sistem mitigasi jika indikasi patologi birokrasi muncul ke permukaan” jelasnya.
Asra menambahkan, yang ketiga yakni satu hal yang memiliki dampak politik adalah pola komunikasi kepala daerah kepada publik sekaitaj dengan keputusan atau kebijakan publik yang diambil. Pak Appi selama ini cukup komunikatif, dan beliau sepertinya berupaya setransparan mungkin kepada publik, tentang apa yang dilakukannya sebagai walikota. Tapi, Appi-Aliyah juga mesti berhati-hati dalam berstatement mulai dari piluhan isu yg dikomunikasikan, waktu, frekuensi, timing, hingga konteks. Appi-Aliyah cukup mengkomunikasikan hal-hal yg umum ke publik, hal yang lebih teknis lebih baik dikomunikasikan oleh Sekda, asisten ataupun kepala-kepala dinas. Ini untuk meminimalisir back-fire akibat statement yang kurang pas. Mesti kita ingat bahwa dampak negatif akibat komunikasi publik yang blunder bersifat irreversible (tidak bisa dibalikkan), sehingga mesti memperhatikan prinsip kehati-hatian.
