Matakita.co, Makassar – Isu geopolitik Indo-Pasifik, reformasi birokrasi, penguatan organisasi publik, hingga pelestarian bahasa daerah menjadi fokus pemikiran empat profesor Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam Rapat Paripurna Senat Akademik Terbatas untuk Upacara Penerimaan Jabatan Profesor yang berlangsung di Ruang Senat Akademik, Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (17/7/2026).
Melalui pidato ilmiah, keempat guru besar menyampaikan hasil penelitian yang menawarkan perspektif akademik dalam menjawab tantangan pembangunan nasional, mulai dari diplomasi luar negeri, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, hingga pelestarian warisan budaya melalui kajian bahasa.
Empat profesor yang dikukuhkan adalah Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D. sebagai Guru Besar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Muhammad Yunus, M.A. sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Mohamad Tahir Haning, M.Si. sebagai Guru Besar Bidang Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Prof. Drs. Kaharuddin, M.Hum., Ph.D. sebagai Guru Besar Bidang Fonologi pada Fakultas Ilmu Budaya.
Mengawali rangkaian pidato ilmiah, Prof. Darwis memaparkan orasi berjudul Rekalibrasi Politik Luar Negeri Indonesia di ASEAN dalam Dinamika Geopolitik dan Geostrategis Indo-Pasifik: Perspektif Regional Security Complex dan Realisme Neoklasik. Ia menjelaskan bahwa meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengubah lanskap geopolitik kawasan sehingga mendorong Indonesia melakukan penyesuaian strategi diplomasi.
Menurut Prof. Darwis, kebijakan luar negeri Indonesia tidak lagi semata dipengaruhi dinamika internasional, tetapi juga oleh kepentingan politik domestik sebagaimana dijelaskan dalam konsep Two-Level Game.
“Politik luar negeri Indonesia mengalami pergeseran dari Cycle Centris Foreign Policy menuju Intermestic Foreign Policy,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi pilar utama politik luar negeri Indonesia. Karena itu, Indonesia memerlukan diplomasi yang lebih adaptif dan proaktif untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan otonomi strategis di tengah kompetisi kekuatan global.
Sementara itu, Prof. Muhammad Yunus mengangkat pidato ilmiah bertajuk Restrukturisasi Organisasi: Mewujudkan Birokrasi Publik yang Adaptif. Ia menekankan bahwa organisasi publik harus mampu bertransformasi seiring perubahan teknologi, regulasi, globalisasi, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, restrukturisasi organisasi tidak dapat dimaknai sekadar sebagai penyederhanaan struktur birokrasi, melainkan sebagai proses transformasi menyeluruh melalui penguatan sumber daya manusia, digitalisasi organisasi, desentralisasi kewenangan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Keempat aspek tersebut menjadi fondasi terbentuknya organisasi publik yang adaptif sehingga mampu mendukung penerapan good public governance,” kata Prof. Muhammad Yunus.
Ia menambahkan, birokrasi yang adaptif akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pada pidato berikutnya, Prof. Mohamad Tahir Haning mengangkat tema Membangun Kepercayaan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam perspektif New Public Governance, kata Prof. Tahir Haning, kepercayaan publik merupakan modal utama yang memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sekaligus menentukan efektivitas implementasi kebijakan.
“Kepercayaan menjadi mekanisme penting yang memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dan menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik,” ujarnya.
Ia menilai reformasi birokrasi harus diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat sehingga mampu meningkatkan legitimasi pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
Pidato ilmiah terakhir disampaikan Prof. Kaharuddin melalui kajian berjudul Korespondensi Fonem dalam Bahasa Bugis–Makassar. Ia menjelaskan bahwa penelitian fonologi memiliki peran strategis dalam memahami sistem bunyi bahasa sekaligus mendukung pembelajaran, dokumentasi, pengembangan teknologi bahasa, dan pelestarian bahasa daerah.
Melalui penelitiannya, Prof. Kaharuddin menemukan adanya pola korespondensi fonem yang konsisten antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar pada berbagai posisi kata.
“Korespondensi fonem tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan disebabkan oleh adanya hukum bunyi yang berlaku dalam bahasa Bugis–Makassar,” jelasnya.
Temuan tersebut memperkaya khazanah ilmu linguistik sekaligus memperkuat upaya pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya bangsa.
Rapat Paripurna Senat Akademik Terbatas berlangsung khidmat hingga akhir acara. Melalui pengukuhan empat profesor baru ini, Universitas Hasanuddin kembali menegaskan komitmennya dalam menghasilkan pemikiran ilmiah yang tidak hanya memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, diplomasi Indonesia, dan pelestarian warisan budaya nasional.
