MataKita.co, Makassar – Publik Public Policy Network (Polinet) ikut menanggapi perihal proses sidang hak angket yang tengah bergulir di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekedar diketahui, hak angket ini diajukan oleh DPRD Sulawesi Selatan terhadap sejumlah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.
Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Public Policy Network (Polinet), Muhammad Tasrif menganggap, bahwa analisis kami terkait pansus angket DPRD sulsel terhadap pasangan berjargon Prof Andalan ini terlihat agak kurang objektif.
Muhammad Tasrif mengatakan, “dalam prosesnya penyidikannya jangan hanya perpacu pada beberapa terperiksa (Gubernur dan Wagub) yang terus dikejar kesalahannya,” cetusnya, Selasa (6/8/2019).
Menurutnya, karena dalam kepemimpinan sebuah daerah tentu menghadapi berbagai dinamika.
“Sehingga terkadang perlu langkah-langkah taktis dari seorang Gubenur,” pungkasnya.
Seperti salah satunya yang dilakukan Gubernur Sulsel mencopot beberapa pejabat. Bahkan, disidang hak angket, Nurdin Abdullah membeberkan, bahwa pencopotan itu berdasarkan rekomendasi KPK.
“Bisa saja karena penilaian lembaga ini melihat potensi korupsi ada, sehingga di rekomendasikan diadakan penyegaran pimpinan. itulah yang ditafsirkan pergantian pengurus oleh Gubernur,”bebernya.
Olehnya itu, dirinya ini juga meminta kepada Pansus Hak Angket agar objektif melihat akar masalah yang jadi landasan angket tersebut.
Dugaan adanya mantan timses yang mengurus proyek, kata Tasrif, bahwa pansus hak angket harus menelusuri dengan baik apakah itu menyalahi prosedur lelang atau tidak.
“karena semua punya mekanisme lelang trsendiri,” ungkap Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Public Policy Network (Polinet) ini.
(Erwin)
