Matakita.co Makassar — Model tata kelola kolaboratif untuk mencegah konflik bernuansa agama di Kota Makassar menjadi kontribusi akademik yang mengantarkan Ansyar meraih gelar doktor Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada sidang promosi terbuka yang digelar Selasa (10/3/2026).
Sidang promosi doktor tersebut berlangsung di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Makassar. Dalam sidang itu, Ansyar berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Interactive Governance dalam Pencegahan Konflik di Kota Makassar” dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Sidang promosi dipimpin oleh Dekan FISIP Universitas Hasanuddin Sukri yang juga bertindak sebagai promotor, dengan Suparman Abdullah sebagai ko-promotor.
Tim penguji terdiri dari sejumlah akademisi senior FISIP Unhas, yakni Moch Thahir Haning, Muh Akmal Ibrahim, dan Muhammad Yunus.
Sementara itu, Jufri Rahman hadir sebagai penguji eksternal. Kehadiran Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan tersebut memberikan perspektif praktis pemerintahan dalam menilai relevansi penelitian terhadap kebijakan publik.
Dalam proses pengujian, Jufri Rahman mengapresiasi pilihan tema penelitian yang menyoroti pencegahan konflik bernuansa agama di Kota Makassar. Menurutnya, meskipun secara kuantitatif konflik jenis ini tidak sebanyak konflik sosial lainnya, namun memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi serta potensi dampak luas terhadap stabilitas masyarakat.
“Temuan penelitian ini sangat menarik dan relevan dengan pengalaman praktis dalam menangani berbagai persoalan konflik sosial,” ujar Jufri Rahman.
Ia juga mengaitkan temuan tersebut dengan pengalaman penanganan konflik di sejumlah daerah, termasuk konflik Poso, yang menunjukkan bahwa pengelolaan konflik membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam disertasinya, Ansyar meneliti bagaimana pendekatan Interactive Governance dapat digunakan untuk memperkuat upaya pencegahan konflik bernuansa agama di Kota Makassar.
Penelitian ini mengembangkan teori Interactive Governance yang dikemukakan oleh Jan Kooiman dengan menambahkan dimensi baru berupa partisipasi publik serta pemahaman masyarakat terhadap isu (public understanding of issue) sebagai faktor penting dalam tata kelola konflik.
Menurut Ansyar, konflik bernuansa agama meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding konflik sosial lainnya, memiliki sensitivitas tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas sosial.
Karena itu, pencegahan konflik memerlukan pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor secara kolaboratif.
“Model tata kelola interaktif yang kami kembangkan diharapkan dapat memperkuat tiga dimensi utama dalam teori Kooiman yaitu keragaman, kompleksitas, dan dinamika, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik,” jelas Ansyar.
Ia menambahkan bahwa temuan penelitian tersebut tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat sistem deteksi dini dan pengelolaan konflik sosial di masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ansyar juga menyampaikan rasa syukur atas pencapaian akademik yang diraih setelah menempuh proses pendidikan doktor selama kurang lebih tiga tahun. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada para promotor, tim penguji, pimpinan instansi tempatnya bekerja, serta keluarga yang telah memberikan dukungan selama proses studi.
Penelitian ini juga diperkaya dengan pengalaman praktis Ansyar sebagai aparatur sipil negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, tempat ia menjabat sebagai Sekretaris dan selama ini terlibat langsung dalam isu stabilitas sosial serta pencegahan konflik.
Melalui disertasinya, Ansyar berharap model tata kelola interaktif yang dikembangkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
