Home Mimbar Ide Prinsip Good Governance Dalam Merawat Dana Desa

Prinsip Good Governance Dalam Merawat Dana Desa

140
0
SHARE
Ahmad Yani

Oleh : Ahmad Yani*

Melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan dan pembangunan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi aktor dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan UU itu juga telah menjadi legal standing bagi pemerintah dalam menjalankan public policy berupa penyaluran dana desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2015 kurang lebih 74 ribu desa yang tersebar di Indonesia kini menikmati dana desa tersebut. Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan jumlah penyaluran dana desa tahun 2015-2017 sebesar Rp. 122,09 triliun sedangkan hingga tahun 2018 tahap II sebesar Rp. 149,31 trilun, (kemenkeu.go.id). Penyaluran dana desa tersebut tentu bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk merawat dana desa melalui pengelolaan yang cermat, akuntabel, dan transparan agar tujuan tersebut dapat terlaksana.

Sebab kenyataannya, pengelolaan dana desa yang dilakukan saat ini cenderung dijadikan lahan baru bagi oknum pemerintah desa untuk memperkaya diri sendiri sehingga berujung pada tindakan koruptif. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat mulai dari tahun 2015 hingga Semester I tahun 2018 terdapat 181 kasus korupsi dana desa, (kompas.com). Lebih lanjut, ICW merincikan pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp 9,12 milyar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp 8,33 milyar. Sementara pada tahun 2017, kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 milyar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 milyar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa, (lihat: ICW, Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik). Hal ini menjadi keprihatinan bersama betapa dekadansi moralitas penyelenggara pemerintah desa telah menghantui efektivitas penyaluran dana desa tersebut. Hal ini diperparah dengan watak para oknum penyelenggara pemerintah desa yang terkesan mengalami pengerdilan menjadi hamba dari daulat uang. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan dan dana desa harus dirawat serta dikelola secara baik, sebab jika tidak demikian maka akan meruyak rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Penerapan Good Governance

Merawat dana desa dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa. Istilah good governance dalam kajian hukum tata pemerintahan berkaitan dengan fungsi pemerintah untuk melaksanan kepentingan umum. Good governance—sering pula disebut tata pemerintahan—meniscayakan adanya tata kelola yang baik dari pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurzorg). Konkretnya, pelaksanaan prinsip good governance dalam setiap penyelanggara pemerintahan dapat berperan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Relevan dengan hal ini, konsep good governance sebenarnya dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Beberapa prinsip yang terkandung dalam good governance dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan seluruh stakeholders agar penyalahgunaan anggaran dan tindakan koruptif terhadap dana desa dapat diminimalisir.

Secara umum beberapa prinsip good governance yang dirumuskan UNDP (the United Development Programme) diantaranya: participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus orientation; equity; effectiveness and efficiency; accontability; dan strategic vision (Philipus M. Hadjon, h. 5). Sedangkan menurut Genie-Rochman (2000) menyebutkan prinsip good governance diantaranya: accontability; adanya kerangka hukum; informasi; dan transparansi. Serupa dengan hal itu, Bhatta (1997) juga menyebutkan prinsip good governance diantaranya: accontability; transparency; opennes; dan rule of law. Selanjutnya dalam ulasan ini penulis hanya ingin mengambil beberapa prinsip good governance yang relevan untuk diterapkan dalam merawat dana desa sehingga praktik koruptif dapat diminimalkan. Prinsip yang dimaksud diantaranya: rule of law (berdasarkan hukum); transparency (transparansi); effectiveness and efficiency (efektivitas dan efesiensi); accontability (akuntabilitas); dan participation (partisipasi).

Prinsip rule of law (berdasarkan hukum)

Prinsip rule of law meniscayakan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar pada aturan hukum. Terkait dengan pengelolaan dana desa, maka aktor utama dalam pelaksanaan prinsip rule of law adalah pemerintah desa sebagai pengelola dan penanggungjawab anggaran dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan [vide Pasal 19 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN]. Dalam hal ini pemerintah desa wajib memahami dan melaksanan segala produk hukum terkait alokasi dana desa yang bersumber dari APBN. Pemerintah desa harus taat pada aturan hukum yang ada dan tidak boleh melakukan penyimpangan hukum sedikitpun dalam pengelolaan dana desa. Atau dengan kata lain, segala kebijakan dalam pengelolaan dana desa haruslah sejalan dengan aturan hukum yang ada (rechtmatigheid). Jika pemerintah desa taat hukum, maka penyalahgunaan dana desa yang berujung pada tindakan korupsi dapat dihindari.

Prinsip transparency (transparansi)

Tata kelola pemerintahan juga mewajibkan adanya transparansi dari pemerintah dalam menjalankan bestuurzorg. Terkait dengan pengelolaan dana desa, maka aktor utama yang wajib melaksanakan prinsip transparency adalah pemerintah desa. Pemerintah desa wajib mengelola dana desa secara transparan. Menurut penulis, transparansi pengelolaan dana desa seharusnya dilakukan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara materil. Transparansi secara formal biasanya dilakukan dengan pemajangan spanduk rencana alokasi dana desa di tempat umum dan besaran dana pada pengerjaan proyek tertentu. Namun transparansi yang bersifat formal tidaklah cukup dalam merawat dana desa. Perlu adanya praktik transparansi secara materil yang semestinya dilakukan oleh pemerintah desa. Misalnya pengumuman berkala mengenai penggunaan dana desa kepada seluruh masyarakat desa di tempat umum. Melalui pengumuman berkala ini, pemerintah desa melaporkan kepada masyarakat mengenai sisa penggunaan anggaran dana desa, proyek yang telah selesai dan jumlah biaya, proyek yang sedang dikerjakan dan jumlah biaya, serta rencana alokasi berikutnya dengan jumlah estimasi biaya, dll. Hal ini bertujuan agar tercipt keterbukaan informasi sehingga masyarakat mengetahui perkembangan penggunaan dana desa di tempatnya.

Prinsip effectiveness and efficiency (efektivitas dan efesiensi)

Baca Juga  Satgas TMMD 102 Kepulauan Selayar Jumpa Berlian di Kawasan Pantai Sangkulu-Kulu

Setiap pelaksanaan fungsi pemerintahan—baik fungsi pengaturan, fungsi perlindungan, fungsi pemberdayaan, dll— haruslah secara cermat menilai aspek efektivitas dan efesiensi dari pelaksanaan fungsi tersebut. Begitu pula pengelolaan dana desa, maka prinsip effectiveness and efficiency wajib diperhatikan oleh pemerintah desa sebagai aktor pelaksana dari prinsip tersebut. Pengalokasian anggaran perlu dilaksanakan dengan menilai efektivitas dan efesiensinya bagi masyarakat setempat. Apakah pengalokasian anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Apakah alokasi dana desa untuk pembelian alat atau sarana/ prasarana—misalnya— dapat berhasil guna dan bernilai guna untuk kemanfaatan masyarakat desa. Jangan sampai ada alokasi dana desa yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan terkesan hanya menghabiskan dana desa secara percuma. Penting bagi kepala desa untuk melakukan kajian dan menampung segala aspirasi terkait kebutuhan masyarakat desa dalam pengalokasian dana desa agar dapat melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat setempat.

Prinsip accontability (pertanggungjawaban)

Dalam konsep negara hukum, tiada jabatan atau kewenangan tanpa pertanggungjawaban (geen bevoegheid zonder verant woordelijkheid). Sejalan dengan hal itu, maka upaya memaksimalkan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa harus melibatkan dua aktor yakni kepala desa dan pihak pengawas/ pendamping desa.

Pertama, kepala desa sebagai pihak pemerintah yang memiliki kewenangan wajib mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelolanya. Pertanggungjawaban di sini, penulis maknai secara luas yakni secara eksternal dan secara internal. Pertanggungjawaban secara eksternal yaitu pertanggungjawaban ke luar yang ditujukan kepada kepada pemerintah atasan (pengawas, inspektorat, bupati, gubernur, menteri, dll). Adapun pertanggungjawaban secara internal yaitu pertanggungjawaban ke dalam terhadap hati nurani dan yang utama pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun banyak oknum kepala desa yang sering melakukan manipulasi (laporan fiktif) dalam pertanggungjawaban eksternal, namun mereka tidak dapat melakukan manipulasi dalam pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, pihak pengawas dan pendamping desa memiki peran strategis dalam merawat dan mengontrol penggunaan dana desa. Pengawasan harus ditingkatkan, sebab Robert Klitgaard telah merumuskan korupsi secara matematis yakni: C=M+D-A. Corruption (C) [korupsi] sama dengan monopoly power (M) [kekuasaan monopoli] plus discretion by official (D) [tindakan diskresi] minus accontability (A) [akuntabilitas/ pertanggungjawaban], (Robert Klitgaard, Ronald Maclean, H. Lindsey Parris, h. 29). Rumus ini mengindikasikan perlunya aspek pertanggungjawaban dari pemerintah yang tentunya dapat diwujudkan melalui pengawasan yang maksimal. Sebagai pihak pengawas dana desa seharusnya pengawasan lebih diintensifkan dengan memperhatikan berbagai modus korupsi yang dilakukan oleh oknum desa. Misalnya dari cacatan ICW menunjukkan beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, diantaranya: praktik penyalahgunaan anggaran; laporan fiktif; kegiatan/proyek fiktif; dan penggelembungan anggaran, (lihat: ICW, Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik). Kedepannya perlu adanya pengawasan dana secara langsung dengan melibatkan akademisi maupun mahasiswa dalam mengaudit nilai dan besaran anggaran yang digunakan dalam setiap pengerjaan proyek yang bersumber dari dana desa.

Prinsip participation (partisipasi)

Pelaksanaan pemerintahaan tidak akan mendapatkan kepercayaan maupun legitimasi yang kuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Begitupula halnya dengan pengelolaan dana desa, maka prinsip partisipasi harus dijalankan oleh dua aktor yakni pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Pertama, pemerintah desa dalam merumuskan rencana alokasi dana desa haruslah melibatkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat setempat. Perumusan alokasi anggaran dana desa tidak boleh dirumuskan secara sepihak yang hanya melibatkan pemerintah desa semata. Namun keterlibatan seluruh masyarakat desa—kepala RW dan kepala RT— dalam memberikan masukan dan tanggapan mengenai rencana alokasi dana desa satu tahun kedepannya amat diperlukan. Karena dengan melibatkan masyarakat desa, maka mereka merasa bertanggungjawab dalam pelaksanaan alokasi anggaran yang telah disepakati.

Kedua, pada dasarnya masyarakatlah sebagai pemegang ujung tombak untuk merawat dana desa. Keberanian dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa amat diperlukan. Masyarakat harus kritis dan cermat menilai apakah alokasi dan peruntukan dana desa telah sesuai atau terdapat indikasi pelanggaran berupa laporan fiktif dan semacamnya yang dibuat oknum desa. Masyarakatlah yang lebih mengetahui segala seluk-beluk penggunaan dana desa, maka harus memiliki keberanian untuk melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran tersebut. Sejauh penelusuran penulis, saat ini telah terdapat beberapa cara bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa. Diantaranya, masyarakat dapat mengakses laman www.lapor.go.id yakni laman yang disediakan oleh Kemendesa PDTT untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan dana desa secara online. Masyarakat juga dapat meloporkan ke Satgas Dana Desa di nomor 1500040 melalui via telepon dan jika terdapat bukti kuat maka pihak Satgas Dana Desa dalam waktu 3×24 jam pasti akan ke lokasi. Selain menyiapkan Satgas Desa, Kemendesa PDTT juga sudah membuka saluran public berupa SMS Center 087788990040 atau 081288990040 untuk pelaporan penyalahgunaan dana desa. Namun perlu diingat, laporan yang diajukan haruslah didasarkan atas fakta dan alat bukti yang memadai. Terlepas dari itu, selain melaporkan indikasi penyalahgunaan anggaran dana desa, masyarakat desa sebenarnya memiliki kekuatan suara untuk menentukan kepala desanya melalui proses pemilihan. Jika kepala desa memiliki rekam jejak yang buruk dalam merawat dana desa, maka selayaknya pertanggungjawaban secara responsbility (pertanggungjawaban politik) harus ditegakkan oleh masyarakat dengan tidak memilihnya pada priode berikutnya.

Kelima prinsip good governance di atas diharapkan mampu merawat dana desa melalui pelaksanaan yang konsisten dari tiga aktor utama yakni, pemerintah desa, pihak pengawas/ pendamping desa, dan masyarakat setempat. Dengan merawat dana desa maka dapat diperoleh nilai yang menjunjung tinggi kehendak masyarakat desa yang dapat meningkatkan kemampuan desa dalam pencapaian tujuan nasional, kamandirian, permbangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Hingga pada akhirnya tujuan dari penyaluran dana desa dapat terlaksana dengan baik dalam membangun dan memajukan wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.

*) Penulis adalah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Hukum Unhas

Facebook Comments