Home Berita Penetapan TSK Kasus GORR Dianggap Cacat, Fanly Katili : Surat Penetapan Tersangka...

Penetapan TSK Kasus GORR Dianggap Cacat, Fanly Katili : Surat Penetapan Tersangka Belum Ada

0

Matakita.co (Gorontalo) – Beragam tanggap mulai berdatangan soal pernyataan Aspidsus Kejaksaan Tinggi Gorontalo saat menerima aksi demonstrasi KMPG beberapa hari yang lalu, salah satunya datang dari Ketua Study Pancasila dan Konstitusi Gorontalo, Fanly Katili. Sabtu (6/7/2019)

Fanly mengatakan, bahwa dirinya merasa heran dengan penetapan 4 tersangka Kasus GORR, yang sampai hari ini Surat penetapan tersangka belum ada.

“Seharusnya saat penetapan tersangka, sudah langsung diberikan surat penetapan tersangka, namun sampai saat ini belum ada, saya berharap ini sudah ada, agar tidak menimbulkan lagi pemikiran, bahwa ini menyalahi prosedur.” kata Fanly

Lanjutnya Fanly juga menjelaskan, seandainya tidak ada surat penetapan tersangka justru menjadi lebih rancu, yang dikhawatirkan akan menimbulkan polemik kecurigaan.

“kenapa saya katakan rancu, karena nyata sudah disampaikan Aspidsus, bahwa penetapan kasus GORR hanya berdasarkan hasil audit akuntan yang ditunjuk dalam hal ini UG.” Jelasnya

Fanly menambahkan, Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Tipikor yang diterapkan oleh Kajati kepada para tersangka, waktunya terlalu buru-buru, pihak Kajati harusnya jeli mencermati bunyi Undang-undang Tipikor pasal 32 ayat 1, jangan hanya menggunakan satu aturan dalam melakukan penetapan tersangka.

“harusnya dilihat juga Undang-undang BPK, yang berhak siapa dalam menentukan kerugian daerah. Dalam pasal ini tidak dijelaskan siapa yang berhak dalam menentukan. yang dijelaskan hanya definisi secara nyata. menurut saya berarti jelas bahwa proses ini belum selesai ditingkat Kajati” tegasnya.

selain itu, fanly menjelaskan pendapatnya, bahwa hanya 2 Alat Bukti yang dapat digunakan oleh penyidik dalam penetapan tersangka. Yaitu Keterangan Saksi dan Surat, salah satunya hasil Audit BPK yang menyatakan kerugian negara.

“Dalam Kasus GORR bisa dikatakan dalam penetapan tersangka ini cacat, karena sampai saat ini belum ada Surat Audit BPK. Sekarang Kejaksaan hanya menerapkan Pasal 32 ayat 1 tadi. Artinya dua unsur ini belum terpenuhi. Sampai sekarangpun belum ada Surat penetapan tersangka yang diberikan pihak Kajati. ” Ungkapnya

Facebook Comments